Advertisement

Agun Gunandjar: Dari Munas ke Munas, Tidak Pernah Ada Syarat Dukungan 30 Persen

Agun Gunandjar Sudarsa.

URBANNEWS.ID - Persyaratan dukungan 30 persen suara untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, ternyata tidak pernah ada selama pernah berlangsungnya Munas Partai Golkar.

Hal itu dibeberkan Politisi Senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa kepada urbannews.id, Jumat (29/11/2019).

"Tidak pernah ada dan tidak pernah dipraktekkan dari ke Munas ke Munas perihal persyaratan 30 persen, ditempuh melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangi pengurus partai. Selama ini dilakukan melalui pemungutan suara di bilik suara Munas," ungkap Agun.

Selain itu, mengenai kepanitiaan, waktu, tempat dan tema Munas, termasuk laporan pertanggungjawaban, diputuskan bersama dalam rapat pleno. 

"Karena suara DPP hanya satu. Untuk semua hal yang saya utarakan diatas. Di forum Munas suara DPP satu sikap, terhadap materi, LPj, mekanisme pencalonan hingga  pemilihan. 

Sayangnya, lanjut Agun, rapat pleno terakhir tidak memutuskan itu, yang ditandai dengan persetujuan forum, setuju, lalu ketok palu. "Yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa pembahasan, dan tanpa bahan diberikan kepada pengurus pleno," kata Agun.

"Apakah LPj DPP sudah ada yang pegang hari ini, termasuk bagaimana laporan keuangannya yang bersumber dari APBN? Termasuk sejumlah issu uang yang diserahkan ke KPK?," lanjut Agun.

Terkait apa yang dibeberkannya ini, Agun mengaku tak bermasud apa pun selain menyelamatkan citra partai.

"Ini saya lakukan secara terbuka, guna menyelamatkan Parpol dan menjauhkan parpol dari korupsi," kata Agun lagi.

Menurut Agun, Munas Golkar tanggal 3 hingga 6 Desember 2019 mendatang, adalah ujian batin dan Nurani bagi semua. "Kontribusi apa yang akan dan dapat kita lakukan untuk meyelamatkan partai ini," kata Agun.

Agun juga mengingatkan kepada semua anggota dan Kader Golkar di seluruh tanah air, bahwa Reformansi 1998, ditandai beralihnya kekuasaan dari rezim Orba ke rezim Reformasi, dengan berhentinya Presiden RI saat itu pada tanggal 21 Mei 1998. 

"Saat ini kita sudah memasuki dua dasawarsa, mulai pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2019. Dimana pascaamandemen UUD, Partai Politik ditegaskan dalam UUD 1945, sebagai pilar utama demokrasi, dan menjadi peserta pemilu legislatif dan pengusung calon Pemilu presiden dan wakil presiden," kata Agun.

UUD, kata Agun, telah menegaskan pelaksanaan Pemilu sebagai pengewajantahan faham demokrasi, faham kedaulatan rakyat, mensyaratkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan dilaksanakan oleh penyelanggara yang independen. Untuk itu dirumuskanlah UU parpol, UU Pemilu dan UU MD3. Undang Undang ini tentunya guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, terutama Parpol sebagai pilar demokrasi," ungkap Agun.

Munas Partai Golkar, lanjut Agun, sebagai penjelmaan partai yang berdaulat di tangan anggota, dari Munas ke Munas konsisten menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan secara prinsip menjaga betul bahwa hak memilih dan dipilih dilakukan secara demokrastis. Memberi hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota dan kader untuk berpartisipasi.  

"Bagaimana dengan Munas yang sudah menghitung hari ini? Apakah ketentuan dan persyaratan demokratis tersebut dipatuhi?," ungkapnya.

Lebih lanjut Agun mengimbau semua kader Partai Golkar untuk mewujudkan Munas yang Demokratis dengan tidak menghalangi bagi siapapun yang ingin berkontribusi. 

"Golkar milik kita semua, bukan milik pengurus, apalagi hanya segelintir orang yang bernafsu dengan kekuasaan. Pemilu masih jauh, biarlah ambisi ingin jadi presiden kita pikirkan kemudian secara demokratis pula. Sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Maju Terus Pantang mundur," tutup Agun.(hen)

urbannews: @@urbannews13
Advertisement