8 Juli 2020

Apa Beda Listrik dan Pecel Lele?

SEJUMLAH pekerja asing asal china berbaris saat hendak didata oleh Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar, di kawasan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jungkat, Pontianak, Kalbar, Selasa (19/3).foto/antara/jessica helena wuysang/law-justice.co.id


BEDANYA listrik bisa nyetrum, pecel lele tidak bisa. Tetapi prinsip bisnisnya sama. PLN ini ibaratnya warung tegal (Warteg) yang jualan pecel lele bermerk listrik.


Nah, saat ini pemerintah minta agar PLN tidak ‘masak’ sendiri, tetapi harus beli dari restoran sebelah bernama restoran Shanghai. Sehingga kalau harga pecel lele yang masakan PLN sendiri (dengan koki dari Tegal) semula hanya Rp 20 ribu per porsi, atau Rp 2 juta per bulan, maka sekarang setelah tidak masak sendiri menjadi Rp 75 ribu per porsi atau Rp 6 juta per bulan. Tetapi pelanggan Warteg PLN tetap hanya disuruh bayar Rp 2 juta per bulan sedang yang Rp 4 juta kekurangannya akan dibayar pemerintah.


Mengapa demikian? Karena saat pelanggan pecel lele PLN suruh bayar Rp 6 juta, akhirnya pada marah! Mengapa kok tiba-tiba melonjak tagihannya? Masyarakat tidak tahu kalau ‘pecel lele’ PLN itu harus dibeli dari restoran Shanghai yang baru saja buka di samping Warteg PLN.


Karena pemerintah ibaratnya harus nombokin tiap orang yang makan pecel lele di Warteg PLN tadi sebesar Rp 4 juta, maka akhirnya dalam kwartal pertama 2020 pemerintah harus membayar kekurangan seluruh pelanggan Warteg PLN sebesar Rp 38,88 Triliun.


Nah, pergantian sistem ini yang tadinya PLN masak sendiri dan sekarang harus beli dari restoran Shanghai dan kasirnya pun sudah ‘nyewa’ dari luar PLN, maka menjadikan harga ‘pecel lele’ yang semula hanya Rp 2 juta sebulan menjadi Rp 6 juta perbulan (dengan Rp 4 juta per bulan disubsidi pemerintah).


Subsidi ‘pecel lele’ Rp 4 juta per orang per bulan itu hanya analogi. Dan realitanya adalah subsidi listrik oleh pemerintah kepada konsumen sekitar Rp 40 Triliun per kwartal akibat sistem ‘jajan’ atau tidak masak sendiri tadi.


Sistem ‘jajan’ ini meniru Philipina. Dan disana disebut MBMS atau Multi Buyer and Multi Seller System, yang menjadikan tarif listrik melonjak tiga kali lipat bila tidak ‘jajan’!

Pertanyaannya mengapa musti ‘jajan’ di restoran? Jawabnya karena banyak restoran semacam ‘Shanghai’ itu sahamnya dimiliki para oknum pejabat atau mantan, semacam LBP, JK, DI, kakak ET dan lain-lain yang kerja sama dengan Aseng dan Asing! Harus Kita Lawan! Allahuakbar! Merdeka!***


Jakarta, 25 Juni 2020

Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST