Bongkar Borok BUMN, Rizal Ramli Tarik Ucapan Selamat untuk Pengakuan Keuntungan Garuda Indonesia Tahun 2018

Share Button:

URBANNEWS.ID - Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia menurut ekonom senior Rizal Ramli (RR), memalukan. Ia mengungkapkan, ada tuntutan agar terlihat untung di Garuda. 

Menurut RR, adanya rekayasa laporan keuangan Garuda sangat memalukan, dan banyak pihak merasa tertipu dengan informasi laporan keuntungan ini.

"Dan saya sempat mengucapkan selamat, tapi saya tarik lagi," ujar RR, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur.

“Karena ini bikin malu, cuma rekayasa, karena siapapun yang pernah kerja disana tau pasti ada hal-hal yang tidak wajar dilakukan, dan menurut saya direksi, dirut, direktur keuangan harus bertanggungjawab,” tegas Rizal dalam dialog bisnis di TV ONE, Rabu (1/5/2019) malam.

Rizal Ramli mengaku sempat memuji bahwa Garuda memiliki perkembangan signifikan, pada saat melakukan kerjasama dengan Sriwijaya. 

"Mula-mula sahamnya bisa naik, waktu ada kerjasama dengan Sriwijaya, karena akan lebih besar market share, tapi pas ada kabar ini jadi rusak. Dan saya berharap ini harus diaudit, diperiksa perusahaan abal-abal yang modal awalnya Rp 15 miliar ini, kok bisa janjikan pendapatan yang segini besarnya,” jelas mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini.

RR secara jernih menanggapi masalah yang terjadi dalam polemik laporan keuangan tahunan 2018 maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Ia mengatakan, bahwa kondisi yang terjadi pada laporan tersebut terindikasi adanya rekayasa dalam angka keuntungan yang ditampilkan.

Rizal menceritakan, bagaimana kondisi Garuda pada tahun 2000-an lalu. “Saya cerita satu hal tahun 2000-an Garuda gak mampu bayar kepada kreditor, 1.8 miliar dolar AS, konsorsium bank Jerman dan lainnya, pesawat Garuda nyaris disita, kami kemudian melakukan langkah renegosiasi dengan para kreditor,” ujarnya.

Menurutnya, BUMN saat ini tidak memiliki cara tepat dalam memperbaiki maskapai Garuda Indonesia. “BUMN itu selalu, overprice, kemahalan, sebetulnya kalau kita lakukan control cross garuda pasti bisa nguntungin, memang pada tahun 2017 ticket price terlalu rendah, tapi hari ini ticket naik 100 persen, tapi operasional cost (biaya-red) harus di rem,” sambungnya lagi.

Ia pun mengungkapkan pada saat menjabat sebagai Presiden Komisaris Semen Gresik, dimana ia mampu melakukan peningkatan yang sangat signifikan terhadap perusahaan tersebut.

“Waktu saya Preskom di Semen Gresik Group, saya minta supaya cost dikurangai 8 dolar AS per-ton, tapi katanya tidak bisa, tapi akhirnya kita kasih penjelaskan, dan bisa. Ini kenapa bisa terjadi, karena suplier BUMN itu KKN, jadi ganti aja yang baru, dan kita berhasil. Sehingga dalam waktu dua tahun keuntungan kita naikkan, dari 800 miliar ke Rp 3,2 triliun, empat kalinya, hanya karena kita tekan cost,” ungkapnya.

Selain Semen Gresik, Rizal juga menjelaskan, bagaimana ia bisa membuat salah satu bank ternama, yakni Bank Negara Indonesia (BNI) mendapat keuntungan berlipat. 

"Sama dengan BNI, kita tekan cost, tapi credit kita diatas rata-rata, saya lakukan asset revaluasi, sehingga kredit kita dua kali dari rata-rata nasional. Tahun itu keuntungan BNI 87% termasuk paling tinggi dari seluruh bank nasional," ungkap Rizal.

“BUMN kita ini banyak masalah karena tidak mampu menekan cost, menterinya gak lakukan apa-apa malah nambahin cost, cost politik dan lainnya, tapi essensinya kalau cost ditekan BUMN bisa competitive,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa laporan keuangan tahunan maskapai penerbangan Garuda Indonesia mendapat sorotan publik. 

Laporan keuangan tahunan 2018 Garuda mendadak untung, sebesar 809,85 ribu dolar AS, atau sebesar Rp. 11,33 miliar.

Kejanggalan ini juga mendapat penolakan dari dua komisaris Garuda, yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. 

Chairal mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan surat keberatan atas laporan keuangan Garuda Indonesia. 

Pihaknya juga meminta agar surat itu dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Tapi tadi tidak dibacakan suratnya, karena tadi pimpinan rapat merasa cukup dinyatakan dan dilampirkan saja di annual report,” ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (24/4/2019) lalu.

Sementara itu dilansir cnnindonesia.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi enggan ikut campur dengan masalah internal di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ia hanya meminta pihak-pihak yang terlibat, mulai dari manajemen hingga Kementerian BUMN untuk menyelesaikan kisruh di maskapai penerbangan pelat merah itu.

"Kemenhub selaku regulator menyerahkan ke pihak berwenang untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Selain Garuda Indonesia, tentu juga pemegang saham, Kementerian BUMN," ujarnya di kantornya, Senin (29/4). 

Budi Karya menyebutkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mencermati permasalahan yang ada di Garuda Indonesia. Permasalahan itu bermula dari kebijakan direksi perusahaan untuk memasukkan piutang ke pendapatan dalam laporan keuangan 2018. 

Hal tersebut membuat perusahaan pelat merah itu berhasil menyulap kerugian menjadi laba bersih sebesar US$809,84 ribu atau setara Rp11,33 miliar. Namun, hal tersebut justru membuat dua komisaris tidak menyetujui laporan keuangan tersebut. 

Terkait hal ini, jawapos.com, Kamis (2/5/2019) melansir, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah melakukan pemanggilan terhadap management PT Garuda (Persero) Tbk (GIAA) untuk meminta kejelasan terkait laporan keuangan tahun 2018 paska Garuda mecatatkan laba bersih. 

Direktur Penilaian Perusahaan PT BEI,  IGD Nyoman Yetna Setia mengatakan pemanggilan dilakukan untuk  hearing dengan manajemen PT Garuda Indonesia Tbk.

“Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan Perseroan yang akan disampaikan melalui IDXnet (platform Bursa), dan penjelasan dapat dibaca di website Bursa,” ungkapnya melalui pesan singkatnya.

Bedasarkan daftar hadir disebutkan pemanggilan hari ini dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Fuad Rizal, hingga akhir pertemuan yang bersangkutan tidak menemui awak media. 

Di hubungi terpisah dirinya membenarkan jika hadir memenuhi pemanggilan BEI. “Hearing saja untuk   menjelaskan perbedaan persepsi dengan komisaris terkait pencatatan transaksi,” ungkapnya pada Jawa Pos, Selasa (31/4).

Lebih lanjut dirinya mengatakan dari pihak Garuda tetap berpendapat pencatatan transaksi sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independent BDO. “Dari pemegang saham yang tidak setuju juga tetap pada pendapatnya, yang paling penting laporan tahunan 2018 sudah disahkan dan disetujui di RUPS tahunan,” imbuhnya.

Karena sudah disetujui dalam RUPS pihaknya mengaku tidak akan mengubah kembali laporan keuangan. Ini yang disampaikan dalam pemanggilan kemarin. “Tidak ada restate laporan keuangan karena sudah sesuai dengan PSAK,” jelasnya.

PSAK 23 menyatakan 3 kategori pengakuan pendapatan yaitu penjualan barang, penjualan jasa dan pendapatan atas bunga, royalti dan dividen dimana seluruhnya menyatakan kriteria pengakuan pendapatan yaitu Pendapatan dapat diukur secara handal, adanya manfaat ekonomis yang akan mengalir kepada entitas dan adanya transfer of risk.

Management meyakini pengakuan pendapatan atas biaya kompensasi atas transaksi dengan Mahata telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Direktur Teknik dan Layanan Garuda Iwan Joeniarto mengatakan kerjasama layanan konektivitas antara Garuda Grup dengan Mahata merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan meningkatkan pelayanan. 

“Menunjang perkembangan e-commerce yang sangat pesat dan berkembang saat ini,” jelasnya.

Terkait laporan keuangan Garuda Indonesia Guru Besar FE UI Rhenald Kasali mengatakan Setelah menderita rugi sebesar Rp 3 Triliun (2017), pada tahun 2018 Garuda dinyatakan untung USD 809.846 pada 2018, atau setara Rp 11,49 miliar (kurs Rp 14.200/USD). Dirinya membandingkan keberatan dua orang komisaris Garuda 2019 dengan keberatan tahun 1999.

Sebelumnya, antara tahun 1995-1998 Garuda juga rugi sekitar Rp 5 Triliun. Tetapi tahun 1999 tiba-tiba bisa untung sekitar Rp 400 miliar. Kala itu kurs rupiah anjlok lebih parah dari keadaan tahun 2015-2018. Akibatnya, cash flow Garuda negatif. Servisnya memburuk. “Kerugian yang dialami Garuda beberapa tahun ke belakang ini memiliki kemiripan, namun berbeda konteks,” ungkapnya.

Sementara Peneliti INDEF Bhima Yudhistira mengatakan penolakan dari komisaris menjadi hal yang wajar, karena memang tugas komisaris adalah melakukan pengawasan. “Laporan keuangan Garuda punya hal yang janggal karena praktik memasukkan pendapatan yg belum tercatat,” jelasnya.

Menindaklanjuti hal ini, menteri BUMN harus turun langsung, karena bersangkutan dengan kredibilitas perusahaan BUMN, khususnya perusahaan publik. “Sanksi hukum bagi pihak atau oknum yang melakukan fraud dan merugikan pihak lain bisa dilakukan secara perdata atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata,” jelasnya.

Menurutnya, BPK dan BEI perlu melakukan penyelidikan komprehensif. “Transpransi hasil audit harus menjadi acuan tindak lanjut sanksi secara hukum,” jelasnya.(hen/konfrontasi.com/cnnindonesia.com/jawapos.com)

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Bongkar Borok BUMN, Rizal Ramli Tarik Ucapan Selamat untuk Pengakuan Keuntungan Garuda Indonesia Tahun 2018"