Advertisement

Ahmad Daryoko: Penunjukan Dirut PLN di Luar 'Hard Competency' Berakibat Fatal

Koordinator Indonesia Infrastructure Watch, Ahmad Daryoko.foto/spperjuanganpln.org

URBANNEWS.ID - Pemerintah berencana mengangkat Mantan Menkominfo Rudiantara sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Menurut Koordinator Indonesia Infrastructure Watch, Ahmad Daryoko kepada urbannews.id, Selasa (3/12/2019), pemerintah terlalu cenderung mempertimbangkan faktot politis dalam pemilihan Direktur Utama PLN.

"Bahwa urusan Dirut PLN adalah hak prerogatif Presiden melalui TPA, itu 100 persen benar. Cuma, pertimbangan-pertimbangan yang dipakai untuk menunjuk seorang Dirut PLN sebagian besar bersifat politis dan penuh kepentingan jangka pendek. Padahal fakta membuktikan  bahwa penunjukan Dirut PLN yang diluar 'hard competency' dan belum pernah berkarir di PLN, berakibat fatal. Mereka-mereka ini rata-rata membawa misi 'Liberal' entah siapa yang menitip misi itu!," ungkap Ahmad Daryoko.

Dibeberkan Ahmad Daryoko, Dirut PLN yang belum pernah berkarir di PLN, tetapi pas dengan misi PLN sesuai sejarah pembentukannya, hanya Ermansyah Yamin.

"Mungkin karena yang bersangkutan bekas militer sehingga ada jiwa nasionalisnya. Selebihnya, maaf, sesuai fakta, membawa misi liberal," ungkap Ahmad Daryoko.

Ideologi pengelolaan kelistrikan yang liberal ini, kata Ahmad Daryoko, akan berdampak pada multy transfer pricing cost, yang dibebankan PLN, sehingga PLN tidak effisien, yang berujung pada kenaikan tarif yang mahal.

"Maaf, biar jelas saja, saat Prof Zuhal ditunjuk menjadi Dirut PLN tahun 1994, maka berubahlah PLN dari Perum ke Persero. Sehingga ideologi kelistrikan PLN mulai berubah dari misi etatisme ke misi liberal, disamping sebagai pengemban Public Service Obligation (PSO) juga dibebani misi liberal. Instalasi pembangkit dipisah dari Holding dengan modus perubahan. Ternyata di kemudian hari muncul UU Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang liberal, PLN hanya boleh kelola Transmisi dan Distribusi," beber Ahmad Daryoko.

Pembentukan anak-anak perusahaan pembangkit, lanjut Ahmad Daryoko, hanya sebagai cikal bakal terjadinya unbundling vertikal terutama di Jawa-Bali.

"Berikutnya saat Prof Koentoro menjadi Dirut PLN. Yang bersangkutan saat menjadi Menteri Pertambangan bekerja sama dengan IFIs (IMF, WB, ADB dll) menyiapkan konsep The Power Sector Restructuring Program yang berisi liberalisasi kelistrikan dan privatisasi atau penjualan PLN. Undang Undang Ketenagalistrikan Nomor 20/2002 digarap era Koentoro, meskipun akhirnya dibatalkan MK dari hasil Judicial Review SP PLN pada 2004," kata Ahmad Daryoko.

Dahlan Iskan yang memang pebisnis pun, menurut Ahmad Daryoko malah menjual retail PLN dalam bentuk token ke mini market Alfa Mart dan lainnya. Sehingga timbulah liberalisasi listrik di sisi retail. 

"Kemudian era Sofyan Basir menyiapkan terjadinya privatisasi dan liberalisasi pembangkit, transmisi, dan Distribusi di PLN Jawa-Bali dengan memotong-motong P3B Jawa-Bali menjadi empat potong dan tinggal menunggu Kepmen ESDM untuk melepas PLN P2B terpisah dari PLN dan terjadilah liberalisasi Jawa-Bali dimaksud," ungkap Ahmad Daryoko.

Sehingga saat ini, kata Ahmad Daryoko, dengan terjadinya pembicaraan yang alot di TPA, kemungkinan besar ada misi politis dari external agar Liberalisasi PLN Jawa-Bali berjalan. Bila kelistrikan Jawa-Bali rontok, maka rontoklah Indonesia.

"Semua tergantung dari niat dan pengetahuan Presiden dalam konteks kelistrikan. Kalau mereka ini hanya memikirkan kepentingan politis (jangka pendek) dan tidak mempertimbangkan profesionalitas teknis dan track record karir di PLN, maka bisa ditebak terjadinya liberalisasi yang menjadi-jadi dan tarif listrik yang semakin tidak terkendali. Dan ujung-ujungnya rakyatlah yang akan semakin menderita," tutup Ahmad Daryoko.(hen)

urbannews: @@urbannews13
Advertisement