Advertisement

Aktivis Beberkan Nama-nama Punggawa Kabinet Jokowi yang Bermain di Batubara

Truk membawa batubara di area pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/kye/17.

URBANNEWS.ID - Koalisi #BersihkanIndonesia mengumumkan sejumlah nama tokoh yang dimungkinkan masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dari nama-nama yang beredar, sebagian diduga memiliki hubungan atau kepemilikan dalam bisnis batu bara.

Juru Bicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, mengatakan ada potensi oligarki batu bara ikut berkuasa melalui kabinet Jokowi. Karena itu, kelompok ini menyuarakan kampanye “Bersihkan Kabinet dari Oligarki Batu Bara”.

“Ini bukan sekedar nama-nama, tapi untuk membersihkan kabinet Indonesia yang erat kaitannya dengan oligarki batu bara,” kata Ahmad dalam jumpa pers di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/10).

Dia menegaskan, laporan ini dibuat untuk memutus hubungan toksik antara negeri ini dengan batu bara, yang menghambat transisi Indonesia ke energi bersih terbarukan yang berkeadilan. Menurut dia, ada oligarki besar yang menghambat masa transisi ke energi terbarukan.

“Kita pun sudah melakukan ekspos nama-nama ini beberapa kali. Tapi nama-nama ini tidak akan terbatas,” katanya.

Pertama, Luhut Binsar Panjaitan. “Meskipun dia melepaskan 62 persen sahamnya, namun masih ada saham lain yang dia miliki,” katanya.

Kedua, ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Meski kemungkinan tidak masuk kabinet di periode kedua, dia masih bisa mengondisikan bagaimana kebijakan itu tidak merugikan aktivitas perusahaan tambang.

Ketiga, Erick Tohir. Keempat, Sandiaga Uno, di mana keduanya sama-sama memiliki saham di PT Adaro Energy. Dan kelima, Moeldoko.

“Khusus bapak ini, kami pernah deteksi di mana dia pernah menghadiri peresmian PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Celukan Bawang (Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali) sejak menjabat Panglima TNI. Ini kami melihat ada potensi konflik kepentingan,” ujarnya.

Keenam, Yusril Ihza Mahendra. Sosok Yusril Ihza Mahendra tercatat sebagai pemilik saham dan komisaris tambang batu bara PT Bara Mega Quantum, posisi ia sebagai menteri akan sarat dengan konflik kepentingan.

Selain PT Bara Mega Quantum, Yusril Ihza Mahendra juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan PT. Inmas Abadi. “Kita ingat dulu terjadi banjir besar di Bengkulu, itu kenapa kita sorot Yusril karena punya potensi konflik kepentingan nantinya,” katanya.

Ketujuh, Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group yang membawahi MNC Energy and Natural Resources, dan Ketua Umum Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Ada sembilan perusahaan tergabung dalam MNC Energy and Natural Resources, yakni, PT Nuansacipta Cipta Investment (NCI), PT Bhakti Coal Resources (BCR), PT Bhum S Perdana Coal, PT Primaraya Energy, PT Titan Prawira Sriwijaya, PT Mua Coal, PT Indonesia Batu Prima Energy, PT Arthaco Prima Energy, PT Energy Inti Bara Pratama.

Selama 2013, NCI berkonflik dengan warga di Kecamatan Palaran, Kaltim, terkait pencemaran limbah lumpur pertambangan terhadap lahan warga. NCI juga merusak hutan hingga banjir sering terjadi di Palaran.

Salah satu perusahaan Hary, PT BCR, memiliki delapan konsesi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga bermasalah. PT. BCR membangun pelabuhan batu bara tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan di salah satu konsesi mengakibatkan longsor.

Kedelapan, Ryamizard Riacudu. Sosok petahana Menteri Pertahanan ini tercatat dalam Izin Usaha Pertambangan PT. Inmas Abadi yang izinnya dikeluarkan oleh Plt Gubernur Bengkulu yakni H. Junaidi Hamsyah.

Dalam IUP tersebut nama Ryamizard Ryacudu tercatat sebagai komisaris. Lokasi pertambangan batu bara perusahaan ini masuk dalam kawasan hutan konservasi yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Seblat, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis dan Hutan Produksi Konversi.

Dalam proses revisi tata ruang provinsi Bengkulu, khususnya revisi kawasan hutan, kawasan hutan yang dibebani oleh izin PT. Inmas Abadi tersebut diusulkan oleh Gubernur Bengkulu kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI pada 08 Januari 2019 untuk dilepaskan.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan “Ekspose Gubernur Bengkulu Dalam Rangka Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Revisi RT/RW Provinsi Bengkulu” di Manggala Wanabakti pada 20 Agustus 2019.(hen/balicitizen.com)

urbannews: @@urbannews13
Advertisement