Aktivis Tolak SK Menteri KLHK soal Perubahan Status Cagar Alam, Warga Lihat Sudah Ada Eksplorasi Perusahaan Tambang

Share Button:
Aktivis lingkungan menggelar protes keputusan Menteri KLHK soal status cagar alam.foto/ayobandung.com

URBANNEWS.ID - Sebanyak 25 aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menggelar long march alias jalan kaki dari Bandung menuju Jakarta guna menggelar audiensi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Tujuannya adalah menolak SK 25/MENLHK/SETJEN/PLA2/1/2018 yang berisi keputusan perubahan status cagar alam Kamojang dan Papandayan menjadi taman wisata alam (TWA).

Long march dimulai sejak sekitar pukul 13.00 dimulai dengan sesi orasi di KM 0 Kota Bandung, Jalan Asia Afrika. 

Nantinya, peserta long march dari beberapa kota lain seperti Purawakarta dan Depok akan bergabung untuk berjalan bersama ke Jakarta.

"Hari ini kita ingin menyampaikan sikap ke Menteri KLHK, Bu Siti Nurbaya. Mungkin bisa saja audiensi, tapi kami ingin bejalan kaki sebagai manifestasi pergerakan dan perjuangan yang sudah lama dilakukan. Kami juga ingin meyampikan aspirasi pada seluruh masyarakat di daerah yang dilalui oleh pejalan kaki ini," jelas Pengkampanye Hutan Walhi Jabar, Dedi Kurniawan saat ditemui di Asia Afrika, Minggu (3/3/2019).

SK tersebut dianggap dapat membuka peluang eksploitasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan mengingat hal-hal tersebut dimungkinkan terjadi di daerah TWA, karena regulasinya tidak seketat cagar alam. 

Padahal, Dedi mengatakan, saat ini dua kawasan tersebut tengah mengalami kerusakan.

"Kita tutup, di gerbang, dan lain-lain, upaya-upaya itu yang sedang kita lakukan. Sebelum ada SK pun sudah rusak, menurut kami ada pembiaran dari pihak pengelola karena pada saat itu sudah rusak, dibiarkan, dan statusnya diturunkan. Itu upaya pesimistis dan pelemahan. Kan ada restorasi ataupun perbaikan-perbaikan kawasan lindung," jelasnya. 

Adapun pihaknya mengaku telah melakukan diskusi dan forum ahli guna merumuskan surat keberatan yang akan disampaikan.

"Simpulan dari diskusi forum ahli menyebutkan bahwa kajian tim terpadu yang dijadikan dasar ilmiah penurunan status kawasan lemah secara metodologi, dan dalam beberapa catatan bahkan tidak berdasar," jelasnya.

Dia mengaku saat ini pihaknya telah mendapat laporan dari masyarakat soal munculnya perusahaan geothermal swasta yang mulai membuka lahan untuk melakukan eksplorasi.

"Maret-April sudah ada pergerakan, itu tidak bisa dilihat secara detil karena wilayah privat tambang," ungkapnya.(ayobandung.com)

Share Button:
No Response

Leave a reply "Aktivis Tolak SK Menteri KLHK soal Perubahan Status Cagar Alam, Warga Lihat Sudah Ada Eksplorasi Perusahaan Tambang"