URBANNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad ‘ngamuk’ dan mengkritik keras kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (15/7/2020). Achmad antara lain meminta Baznas bekerja tidak biasa-biasa saja dalam menggali potensi dan mengelola zakat ummat.
“Terus terang saya kecewa. Saya sudah membuat surat untuk pertemuan. Apa yang akan saya sampaikan ini, kita diskusikan. Begitulah tertariknya saya dengan Baznas ini. Tetapi tidak pernah, bahkan bertemu lima menit itu sangat sibuk sekali. Nah, saya kira kita kan mitra kerja. Ini preseden yang kurang baik ya. Seorang anggota dewan mau berjumpa, secara resmi, secara tertulis, tidak bisa ketemu sampai hari ini. Nah, ini catatan saya, mudah-mudahan ke depan kerjasama kita akan baik lagi,” ujar Achmad.
Achmad mengutarakan, ia menginginkan supaya zakat menjadi salah satu pilar utama untuk pembangunan bangsa. “Saya kira sudah saatnya Baznas melakukan mapping, membuat grand design seperti apa potensi, dari Aceh sampai ke Papua sana, terhadap zakat ini,” beber Achmad.
“Dengan mapping itu kita mudah membuatkan target. Saya kira bapak buat target Rp 12 Triliun itu tidak ada dasarnya. Bapak Ma’ruf Amin selaku Wapres, pernah membuat statement, potensi zakat Indonesia ini Rp 350 Triliun. Nah, ini kan suatu gambaran,” lanjut Achmad.
Achmad mengatakan, ia mengharapkan, untuk anggaran 2021, Baznas membuat grand design potensi zakat yang ada di Indonesia.
“Mulai dari masyarakat biasa, perusahaan, karyawan, BUMD dan seterusnya, sebagaimana teruang dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya grand design itu, Baznas bisa bekerja dengan maksimal,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Kemudian soal target Rp 12 Triliun, lanjut Achmad, dibandingkan dengan realisasi target itu, seperti angka main-main.
“Coba ke depan jangan target Rp 12 Triliun. Coba buat Rp 50 Triliun. Karena Baznas ini kan sama dengan keuangan, mencari dana dengan memungut ummat ini. Jadi kalau target Rp 50 triliun, lalu rapat dengan jajaran ke daerah, maksimal bekerjanya, karena ada target yang tinggi. Dengan target yang tinggi itu jadi maksimal untuk mencapainya. Tapi kalau target hanya Rp 12 triliun, besok Rp 15 triliun, itu kerjanya biasa-biasa saja. Sedangkan kita mengharapkan lembaga ini luar biasa untuk membebaskan masyarakat Indonesia ini, khususnya masyarakat Islam ini untuk bebas dari kemiskinan. Karena kemiskinan itu akan mendekatkan orang kepada kekufuran. Nah, ini mestinya yang sangat penting,” cecar legislator dari Riau itu.
“Coba lah tidak usah banyak-banyak program dari Baznas ini, coba fokus untuk membebaskan bangsa ini dari kemiskinan itu. Coba buat program ekonomi yang nyata, yang jelas, membebaskan umat ini dari kemiskinan, dengan program ekonomi kerakyatan itu,” pungkas Achmad lagi.
Achmad menegaskan, dengan dana zakat itu, Baznas kita harapkan memberikan kontribusi yang nyata untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia.
“Kemudian masalah promosi. Anggaran sudah satu semester, Rp 239 juta itu, nol realisasinya. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia akan trust dan percaya dengan Baznas ini. Kalau kinerjanya, kalau produknya tidak disampaikan melalui media yang ada. Bagaimana orang mau percaya, kerjanya tidak jelas. Oleh sebab itu, prmosi ini sangat penting untuk membangun trust kepada rakyat,” beber Achmad.
“Saya pada 2010 menetapkan seluruh PNS saya membayar zakat. Kabupaten saya kecil pak, anggaran kami cuma Rp 1,2 Triliun. Rp 6 miliar saya dapatkan dana dari ASN itu saja. Dengan dana Rp 6 miliar itu saya berikan untuk ummat. Sehingga dengan itu trust masyarakat itu timbul, membayar mereka ke badan amil zakat daerah,” sambung Achmad.
Kemudian, lanjut Achmad, ia pernah merasa tersentuh hatinya oleh ungkapan seoarang pegawainya kala menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu.
“Ada pegawai kami yang membayar zakat, mengatakan ini kok rumah tangga kami tenang. Anak-anak kami yang tadi malas belajar kok rajin pak. Nah, ini lah efeknya membayar zakat ini. Dan kalau efek ini kita sebarkan luaskan ke masyarakat, ini pendekatan religi ini luar biasa,” beber Achmad.
“Jadi kami mengharapkan program kerja yang sudah dilaksanakan Baznas itu dipromosikan. Ini tidak usah kan rakyat, kami anggota dewan sendiri di Dapil kami, tidak tau kami apa program Baznas ini di daerah. Sulit mendapatkan informasinya. Begitu juga BPKH kemaren bekerjasama dengan Baznas mencari yayasan untuk menyalurkan zakat, sampai hari ini tidak diberitahu kepada kami. Ndak boleh ada kucing-kucingan seperti ini,” tambah Achmad.
Achmad juga mengharapkan tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh Baznas. “Jadi ke depan, kalau kita mau Baznas ini menjadi salah satu pilar ekonomi, ayo kita kerjasama. Terbuka kita. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar Achmad.
Lebih lanjut, Achmad juga menyentil proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini berlangsung di Baznas.
“Sesuai dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2018, itu PL nya hanya Rp 200 juta. Tetapi ini ada pengadaan Rp 6,3 Miliar APD sampai Rp 18 miliar, ini bagaimana sistem Bapak ini. Apakah PL, apakah sistem pelelangan, apa bagaimana. Karena bagaimana pun ini uang rakyat. Harus dipertanggungjawabkan. Nah ini tidak pernah dikoordinasikan. Apalagi bapak kerjasamanya Baznas BPKH ini Rp 16 miliar. Ini tidak pernah dikoordinasikan dengan kita, terutama sasarannya kepada rakyat. Oleh sebab itu kami minta ini penjelasan dari Bapak. Pengadaan ini sistemnya apa. Apakah PL, PL itu hanya Rp 200 juta. Ini rata-rata miliaran semuanya. Apakah bapak sudah punya tim pelelangan di sana atau bagaimana. Ini minta dijawab dengan jelas ini, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang melanggar hukum dan ketentuan. Maksud kita baik, tapi sistemnya tidak baik, ya jadi jahat juga nantinya,” beber Achmad.
Soal amandemen UU 23 Tahun 2011, Achmad menyatakan ia sangat mendukung hal itu. “Kita siap Komisi VIII ini, terutama masalah potensi yang ada. Di Riau itu, perkebunan dari 2,8 juta hektare, 35 persen pertumbuhan Indonesia ini ada di Riau. Itu pekerjanya 80 persen itu muslim semua. Ndak jelas sampai sekarang bagaimana zakatnya. Nah, ini kan potensi,” beber Achmad.
“Soal insentif ini, kalau perlu masyarakat kita yang sudah membayar zakat itu dibebaskan dari pajak. Karena kalau mereka retail ini membayar zakat, itu semakin ada keberkahannya. Semakin ada kesejukan perkembangannya. Jadi kita minta juga ke pemerintah, kalau masyarakat yang sektor informal ini, kalau sudah bayar zakat, jangan bayar pajak lagi. Ini salah satu kompensasinya. Sehingga betul-betul kita harapkan zakat ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Sehingga masyarakat yang mampu itu membayar zakat semuanya,” ulas Achmad lagi.
Di bagian akhir berbicara, Achmad kembali mengungkapkan kekecewaanya kepada Baznas.
“Jadi ini jujur saya tersinggung. Dua kali saya mau bertemu, tapi tidak bisa. Sibuk terus. Kami datang itu untuk memberikan masukan-masukan. Karena kamis udah 40 tahun di pemerintahan ini. Jadi bisa tukar pikiran, bukan maksud apa-apa. Tapi sayang bapak tidak terima. Sayang bapak sibuk terus, lebih sibuk dari presiden. Mungkin kalau presiden Komisi VIII menghadap itu siap. Tapi bapak tidak siap,” ujar Achmad.(hen)
