Balai di Bawah Naungan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Malah Menangkan Perusahaan Tanpa Pengalaman Kerja di Tender Rusun Aceh

Proyek Pembangunan Rusun santri di Aceh telah dilaksanakan tahun 2016 lalu. Tahun 2019, kementerian PUPR kembali menganggarkan Rp 1,9 miliar. Celakanya, saat tender, balai pelaksana tender di bawah Ditjen Bina Konstruksi malah menangkan perusahaan abal-abal.foto/ist

URBANNEWS.ID - Kementerian PUPR memenangkan perusahaan tanpa pengalaman kerja pada lelang pekerjaan pembangunan tumah susun Provinsi Aceh. 

Menurut penelusuran urbannews.id, pekerjaan itu bernilai sekitar Rp 1,9 miliar. Pelaksana lelang di Kementerian PUPR dengan kode 54551064 itu memenangkan CV Ingat Mati pada lelang itu. 

CV Ingat Mati ternyata menurut informasi dari LPJK, tidak pernah melakukan pekerjaan konstruksi apa pun. Bahkan, akte perusahaan itu dibuat Januari 2019.

Menurut keterangan diperoleh urbannews.id dari sumber dapat dipercaya, pelaksana lelang di Kementerian PUPR saat ini seluruhnya dilaksanakan Balai Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian PUPR. 

Balai teraebut ternyata berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. 

Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR saat ini tak lain dijabat oleh Syarif Burhanudin. 

Terkait temuan urbannews.id ini, baik Syarif Burhanudin maupun manajemen CV Ingat Mati belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan urbannews.id.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin memilih memblokir nomor kontak wartawan dibanding memberi keterangan mengenai proyek pembangunan Rusun santri pesantren di Aceh tahun 2016. Tindakan tersebut dilakukan Syarif ketika dikonfirmasi urbannews.id, Senin (9/9/2019) siang.

Awalnya urbannews.id menyampaikan pesan berisi poin-poin konfirmasi terkait proyek bermasalah itu kepada Syarif. Setelah pesan tersebut dibaca dengan status centang biru pada aplikasi whatsapp, beberapa menit kemudian foto profil Syarif tidak lagi muncul di aplikasi pesan. Menurut ketentuan penggunaan whatsapp, kondisi itu terjadi lantaran pengguna whatsapp memblokir nomor telepon lawan bicaranya.

Diberitakan sebelumnya, pejabat-pejabat tinggi di Kementerian PUPR bungkam soal proyek rumah susun (Rusun) santri pondok pesantren di Aceh yang bermasalah.

Mantan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo A Anwar yang dikonfirmasi urbannews.id sejak Minggu (8/9/2019) hingga berita ini dilaporkan tak menjawab sepatah kata pun konfirmasi yang diajukan urbannews.id. 

Hal senada dilakukan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Syarif merupakan Dirjen Penyiapan Perumahan pada waktu proyek Rusun santri itu dilaksanakan.

Setali tiga uang, Direktur Rusun Kementerian PUPR Tahun 2016, Kuawardhono juga mendadak membisu soal proyek 'amburadul' itu. Bahkan, Dirjen Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid juga tak memberikan keterangan apa pun.

Sementara itu, terkait proyek ini, Center of Energy and Rosources Indonesia (CERI) menyatakan telah menyerahkan data bukti lengkap dan laporan ke KPK RI.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (8/9/2019) di Medan mengungkapkan kinerja KPK patut dipertanyakan, karena laporan dugaan penyimpangan beberapa pembangunan rumah susun santri di berbagai pesantren di Aceh terkesan jalan di tempat. 

Pembangunan rumah susun ini dilaksanakan dengan APBN tahun anggaran 2016 oleh Direktorat Jendral Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR. Proyek tersebut bermasalah sampai saat ini. Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman saat itu masih dibawah kendali Syarif Burhanudin.

"Adapun rusun pesantren yang bermasalah pembangunan adalah pondok pesantren Al Madinatuddiniya Babusalam Peudada di Bireun, Ponpes Dayah Bustanul Huda di Julok dan STAIN Malikul Saleh di Loksumawe. Padahal sebelumnya, yaitu pada 28 Mei 2018 semua temuan lengkap hasil investigasi di obyek di semua lokasi pesantren itu oleh lembaga CERI secara resmi telah dilaporkan ke KPK, anehnya sampai dengan saat ini belum ada tindakan apapun terhadap oknum oknum yang terlibat," ungkap Yusri. 

Tak disangka-sangka, lanjut Yusri, malah salah satu bekas pejabat daerah di Satker SNVT Aceh yang terlibat dalam proses pembangunan rusun pesantren di Aceh ini sudah dihukum dalam kasus lain, yaitu korupsi proyek SPAM  yang kena OTT KPK pada 29 Desember tahun 2018, karena saat kena OTT KPK itu dia sudah menjabat sebagai Kasatker SPAM darurat di Propinsi Lampung.

"Semua kerusakan atau ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh KSO (Kerja Sama Operasi) PT Danapati Mulia dengan PT Kana Harapan Jaya saat itu telah lengkap bukti-buktinya diserahkan kepada KPK, dan pada peninjauan ulang kami terakhir pada Juni dan Juli 2019 semua kerusakan atau ketidaksesuaian penyelesian pekerjaan daripada bestek yang tertera dalam kontrak belum juga diperbaiki, sehingga kondisinya semakin memprihatinkan dan tak layak ditempati," ujar Yusri.

Menurut Yusri, alangkah ruginya negara akibat perbuatan oknum-oknum tersebut. "Satu satu hal yang paling fatal adalah tidak ada suplai air terhadap rusun itu, sehingga hampir semua kamar mandi dan wc tidak dapat digunakan, semua santrinya harus jalan jauh untuk mandi dan buang air besar dan kecil," ungkap Yusri.

Asal tau saja, kata Yusri lagi, sebelumnya pada sekitar bulan April 2018 semua temuan ini sudah iq laporkan juga langsung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Rildho Anwar.

"Tetapi anehnya bukan ditindaklanjuti laporan kami, tetapi malah kami disuruh menghubungi Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat," katanya.

"Dugaan penyimpangan yang kami laporkan ke KPK ini semakin kuat dan benar setelah beredar undangan lelang LPSE  tertanggal 11 Juli 2019 (lpse.go.id nomor tender 54551064) untuk pekerjaan renovasi dua pondok pesantren tersebut  dan STAIN Malikul Saleh dengan anggaran sekitar Rp 1,9 miliar. Akan tetapi hasil peninjauan kami terakhir bulan Juli 2019 dengan melihat dari kerusakan yang ada akibat dulu tidak seacra benar dikerjakan oleh kontraktor yang kredibel, malah diperjual belikan kepada kontraktor yang tidak punya pengalaman dan tidak punya modal alias mengharap uang muka kerja, perkiraan kami butuh anggaran sekitar Rp 9 miliar untuk memulihkannya ketiga obyek rusun tersebut," beber Yusri lagi.

Oleh karena itu, kata Yusri, KPK diharapkan tidak tebang pilih atau masuk angin terhadap dugaan perampokan keuangan negara di kementerian PUPR ini. "Karena sejak tiga tahun ini ada tokoh berinisial M merajai semua proyek pembangunan rusun di seluruh Indonesia dan ditemui banyak bermasalah," ungkap Yusri.(hen)

Bagikan
No Response

Comments are closed.