Beberkan Dugaan Pelanggaran Regulasi oleh MNC Vision, Pelaku Industri Penyiaran Ragukan Ketegasan KPI Tegakkan Aturan

Padahal, lanjut Candi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada Lembaga Penyiaran Berlangganan, disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20 persen dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh serta minimum dimiliki oleh dua pemegang saham.

“Dan terkait dengan informasi atas penambahan investasi kepada MNC Vision yang berasal dari perusahan luar negeri atau asing yang nilai investasinya melebih 20 persen dari seluruh modal yang ditempatkan atau disetor, tentunya kalaupun ini terjadi klausal ini tidak sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan. Pemerintah dalam hal ini harus mengawasi apa yang dilakukan oleh MNC Vision, dan pemerintah tidak boleh kecolongan untuk hal ini,” ungkap Candi.

Dari sekian banyak hal yang patut diduga telah dilanggar oleh MNC Vision selama ini, kata Candi, pihaknya menanti ketegasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai perwakilan masyarakat untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan saran serta kritik dari masyarakat yang ditujukan kepada MNC Vision dalam proses perpanjangan IPP ini.

"Karena seperti kita ketahui bersama, saat ini proses seleksi untuk pemilihan Komisioner KPI Pusat periode 2019-2022 sedang berlangsung. Dan kita berharap, keputusan dari KPI Pusat untuk proses perpanjangan IPP MNC Vision ini menjadi pertimbangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam memutuskan dan memilih para komisioner yang lebih berpihak kepada publik luas. Karena kita ingin mewujudkan Demokrasi Penyiaran yang Sehat," ujar Candi.

Evaluasi dengar pendapat
Sementara itu terpisah, dilansir laman majalahict.com, 8 Maret 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap dua Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yakni PT. MNC SKY VISION dan PT. CIPTA SKYNINDO, Rabu (6/3/2019) di Jakarta. Proses EDP merupakan salah satu rangkaian yang harus dilalui lembaga penyiaran sebelum mendapatkan izin siaran dan juga memperpanjangnya.

Dalam EDP tersebut, KPI dan para narasumber memberikan masukan dan evaluasi dari aspek program siaran. Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Etnike Nova Sigiro, memberikan masukan agar konten LPB lebih ramah terhadap perempuan. “Perlu ada strategi dari LPB untuk pengarusutamaan gender dalam layar televisi,” ujarnya.

Menyambung pernyataan Atnike, Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran, Dewi Setyarini, ikut mendorong pentingnya acuan regulatif bagi LPB. “Saya menekankan, selain perempuan, juga adanya siaran ramah terhadap anak, sesuai dengan aturan-aturan KPI,” pintanya.

EDP yang berlangsung di pagi hingga jelang sore ini, dibuka oleh Wakil Ketua KPI Pusat, S. Rahmat M. Arifin dan Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Agung Suprio, sebagai Pimpinan Sidang.

Turut hadir Sekretaris KPI Pusat, Maruli Matondang dan perwakilan Balai Monitor Provinsi DKI Jakarta, M. Maruf, serta Komisioner KPID Jakarta, Thomas Bambang Pamungkas dan Kawiyan.

Sementara itu, PT. MNC SKY VISION diwakili langsung Direktur Utamanya, Hari Susanto, Ade Tjendra (Direktur) dan Ruby Budiman (Direktur). Sedangkan dari PT. CIPTA SKYNINDO hadir Krestian (Direktur), Renault (Penanggung Jawab Marketing) dan Adelina (Penanggung Jawab Keuangan).(rls/hen/majalahict.com)

Bagikan
No Response

Leave a reply "Beberkan Dugaan Pelanggaran Regulasi oleh MNC Vision, Pelaku Industri Penyiaran Ragukan Ketegasan KPI Tegakkan Aturan"