Bocoran Nama Calon Komisioner KPI Pusat Cuatkan Ketidakpastian bagi Masyarakat Penyiaran

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau, Hisam Setiawan.

URBANNEWS.ID - Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat penyiaran Indonesia dihinggapi ketidakpastian atas informasi yang teleh beredar di masyarakat tentang 27 nama calon komisoner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat masa periode 2019-2022. Nama-nama tersebut dilansir timesindonesia.co.id

Dikutip dari laman tersebut, Anggota Panitia Seleksi Anggota KPI Pusat, Rahmat M Arifin menyatakan telah ada 27 nama dan telah diserahkan ke Menkominfo Rudiantara.

Laman tersebut juga melansir nama-nama 27 calon komisioner KPI RI yang disebutkan sudah di tangan Menteri Rudiantara, yang selanjutnya akan diserahkan ke DPR RI untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Times menyebutkan data dan info itu berasal dari sumber yang terpercaya. 

Link Berita timesindonesia.co.id: https://www.timesindonesia.co.id/read/205489/20190316/181936/27-calon-komisioner-kpi-ri-sudah-di-tangan-menteri-rudiantara/   

Terkait dengan pemberitaan tersebut, urbannews.id mencoba menelusuri kebenararn informasi yang beredar tersebut kepada Hisam Setiawan, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. 

Hisam menyebutkan, pemberitaan dari Times Indonesia tersebut diindikasikan tidak sepenuhnya benar dan belum dapat dipercaya. 

“Apa yang diberitakan oleh Times Indonesia mengenai nama-nama calon komisioner KPI Pusat 2019-2022 terindikasi tidak valid dan belum tentu bisa dipercaya. Karena tidak berselang lama pemberitaan tersebut terbit, langsung muncul pemberitaan sanggahan dari salah satu Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang juga Wakil Ketua KPI Pusat, M Arifin Rahmat yang menegaskan bahwa nama-nama yang beredar di masyarakat bukan dari Pansel. Dan Pansel tak pernah bocorkan nama-nama calon komisioner KPI Pusat periode 2019-2022", ujar Hisam. 

Link Berita sanggahan M Arifin Hidayat : https://www.timesindonesia.co.id/read/205524/20190316/215713/27-calon-anggota-kpi-ri-rahmat-pansel-tak-pernah-bocorkan-nama/ 

Menurut keterangan Hisam, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara juga sudah memberi keterangan ke publik yang menyebutkan dengan tegas bahwa Menteri belum menerima laporan terkait 27 nama calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019 – 2022.

"Bahkan Menteri Kominfo RI saja belum menerima 27 nama calon komisioner tersebut, namun kenapa dalam pemberitaan sudah tersebar 27 nama-nama tersbeut, ini ada apa?” sambung Hisam.

Link Berita keterangan Menkominfo: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1130943-soal-27-calon-komisioner-kpi-menkominfo-belum-dilaporkan-ke-saya 

Hisam menduga, ada kejanggalan yang terjadi. "Melihat kode etik panitia seleksi yang telah ditetapkan, apakah etis ada tim pansel yang dengan sengaja atau tidak, menginformasikan daftar 27 nama calon komisioner terpilih untuk dilanjutkan pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI kepada media, padahal belum ada ketetapan secara resmi melalui Berita Acara oleh Tim Pansel itu sendiri. Dan apabila benar hal ini terjadi, publik patut mempertanyakan kredibilitas Tim Pansel ini, dan akan lebih baik tim pansel mengusut tuntas hal ini," kata Hisam.

Dan kalaupun ternyata tidak benar, lanjut Hisam, tidak ada tim pansel yang menginformasikan atau membocorkan daftar 27 nama calon komisioner tersebut kepada media, lantas perlu dipertanyakan juga kepada redaksi Times Indonesia tentang sumber yang dapat dipercaya tersebut yang telah menginformasikan daftar 27 nama calon komisioner KPI Pusat untuk periode 2019 – 2022 ini. 

"Patut dipertanyakan keabsahan sumber informasinya karena dapat diindikasikan apa yang dilakukan dengan pemberitaan ini tergolong kepada penggiringan opini publik atas nama-nama yang sudah beredar di masyarakat. Karena dalam setiap pemberitaan, selalu tersebutkan daftar 27 nama-nama tersebut," kata Hisam.

Menyikapi atas kejanggalan-kejanggalan ini, Hisam juga berharap kepada pemerintah, tim pansel dan juga Komisi I DPR RI yang akhirnya akan memilih dan memutuskan 9 nama komisioner KPI Pusat masa periode 2019 – 2020 untuk dapat lebih transparan dan objektif dalam proses penilaian kedepan. 

"Karena siapa pun yang akan menjadi Komisioner KPI Pusat kedepan, akan menghadapi tugas berat pastinya. Kami di daerah tentu berharap KPI Pusat dapat mengurai persoalan kelembagaan KPI Daerah yang terjadi hampir di seluruh Indonesia buntut terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, karena dalam pengawasan isi siaran sangat dibutuhkan sinergitas antara KPI Pusat dan KPI Daerah," beber Hisam.

Ditambah lagi, lanjut Hisam, dengan aspek perkembangan teknologi saat ini yang juga bersinggungan dengan penyiaran, dimana KPI belum begitu besar memberikan perhatian hal dalam bentuk pengawasan siaran, belum lagi terkait dengan digitalasi penyiaran yang akan berujung kepada Revisi UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga Penyiaran pada wilayah-wilayah perbatasan. Dan pastinya masih banyak lagi persoalan yang harus disikapi. 

“Oleh karena itu, menjadi penting untuk mempertimbangkan aspek transparansi dan objektivitas terhadap pemilihan calon komisioner KPI Pusat ke depannya. Karena kita berharap melalui proses seleksi ini dapat mewujudkan sistem penyiaran yang sehat dan berkualitas untuk rakyat Indonesia kedepan", tutup Hisam.(hen)

Bagikan
No Response

Leave a reply "Bocoran Nama Calon Komisioner KPI Pusat Cuatkan Ketidakpastian bagi Masyarakat Penyiaran"