Advertisement

CERI: Revisi UU KPK Terbukti Menguntungkan Konglomerat Batubara

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman

URBANNEWS.ID - Setelah dua bulan  resmi diundangkan revisi UU KPK Nomor 30 tahun 2002 oleh DPR pada 17 September 2019, ternyata membuahkan hasil positif bagi tujuh konglomerat batubara. Tetapi ketahanan energi nasional jangka panjang berpotensi terancam.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman kepada urbannews.id, Kamis (21/11/2019).

"Mengingat akan kebutuhan batubara nasional dalam program 35.000 MW menurut RUPTL 2018-2027 porsi PLTU barbasiskan energi batubara sekitar 68% dari porsi energi lainnya, maka perkiraan pada tahun 2024 kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik nasional bisa mencapai 180 juta metrik ton pertahun," ulas Yusri.

Bahkan secara vulgar Dirjen Minerba Bambang Gatot Aryono, lanjut Yusri, mengatakan melalui berbagai media pada 21 November 2019 bahwa KESDM akan memperpanjang tujuh kontrak PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) generasi pertama, yaitu PT Tanito Harum, PT Adaro Energy, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung dan PT Multi Harapan Utama.

"Bisa jadi pernyataan Bambang Gatot ini diduga sudah mendapat restu atau lampu hijau dari Presiden Jokowi, karena di berbagai kesempatan telah dikatakan tidak ada visi dan misi Menteri, yang ada visi misi Presiden. Meskipun di dalam forum Indonesia Mining Award di depan pengusaha tambang tersebut Jokowi menyatakan bahwa dia mendapat pesan dari berbentuk teguran dari Sekjen PBB dan Managing Director IMF Kristina Georgieva agar Indonesia mengurangi penggunaan batubara sebagai energi pembangkit," beber Yusri.

Labih jauh Presiden, kata Yusri, menyatakan akan segera mengurangi ketergantungan pemakaian batubara sebagai energi pembangkit dengan energi terbarukan, yaitu geotermal dan tenaga surya serta tenaga angin.

"Padahal UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 yang gagal direvisi oleh DPR diakhir masa tugasnya, tegas dikatakan pada pasal 75 bahwa semua tambang batubara yang akan berakhir dan telah berakhir kontraknya diprioritaskan pengelolaannya kepada BUMN Tambang dan BUMD, seandainya kedua badan usaha itu menolak maka proses perpanjangannya harus dilakukan dengan tender terbuka," kata Yusri.

Lebih lanjut dikatakan Yusri, bahkan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Kementerian ESDM yang telah terlanjur memperpanjang kontrak PKP2B Tanito Harum pada Januari 2019, telah dibatalkan oleh Kementerian ESDM atas rekomemdasi KPK karena telah melanggar UU Minerba.

"Bisa jadi sikap jumawa Dirjen Minerba Bambang Gatot hari ini karena KPK telah lumpuh dengan UU KPK terbaru," kata Yusri di Medan.(hen)

urbannews: @@urbannews13
Advertisement