Dewan Energi Mahasiswa UPN V Kecam Keputusan Pemerintah tentang Perpanjangan Blok Corridor untuk ConocoPhilips

Blok Corridor.foto/katadata.co.id

URBANNEWS.ID - Dewan Energi Mahasiswa UPN “V” Yogyakarta menyayangkan keputusan pemerintah melalui Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tercantun dalam siaran pers Nomor: 463.Pers/04/SJI/2019, dengan perpanjangan kontrak kerja sama 20 tahun kedepan mulai tahun 2023 wilayah kerja Corridor, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan pemegang Partisipasi Interes Conoco Phillips (Grissik) Ltd (46%) sebagai operator, Talisman Corridor Ltd. (Repsol) 24%, dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor (30%). 

"Keputusan tersebut telah melanggar Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 setelah Permen ESDM nomor 23 tahun 2018 dibatalkan November 2018 lalu, maka semua kebijakan Kementerian ESDM harusnya berpedoman pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 dan Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya," ungkap Ketua Dewan Energi Mahasiswa UPN “V” Yogyakarta Ketua,

Wega Maulana kepada urbannews.id, Selasa (23/7/2019).

Selain itu, ungkap Wega, Pemerintah juga harus mempertimbangkan alasan-alasan kenapa harus menunjuk Pertamina 100% dalam pengelolaan blok migas terminasi, antara lain untuk memperbesar kontribusi National Oil Company (NOC) dalam produksi migas nasional sehingga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi.

Selain itu juga karena Pertamina adalah BUMN, yang berarti 100 persen keuntungan akan masuk ke negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

"Pertamina sudah terbukti dan berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola sebelumnya, bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut," ujar Wega.

Selain itu, keputusan ini juga akan menyandera Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan karena ketergantungan supply gas dari Blok Corridor, Dimana supply gas tersebut amat vital dalam operasional Blok Rokan dan Kilang Dumai. Saat ini Blok Corridor menyumbang sekitar 17% dari total produksi gas di Indonesia, hingga April 2019, produksi gas Lapangan Grisik, Blok Corridor, mencapai 1.028 mmscfd (1 BCF per hari). Sedangkan lifting gas sebesar 834 mmscfd.

"Para pejabat pengambil keputusan tidak paham amanat pasal 33 UUD 1945. Menteri ESDM mengabaikan kedaulatan energi dan hanya mengedepankan aspek bisnisnya saja dalam pengelolaan blok migas. Kementerian ESDM juga tidak mampu melawan intervensi asing khususnya Amerika Serikat dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan bangsa," katanya.

DEM UPN “V” Yogyakarta, kata Wega sebagai pendukung penguatan energi nasional khususnya BUMN yang hasilnya nanti digunakan untuk kemakmuran rakyat, menyayangkan Kepala SKK Migas sebagai mantan Dirut Pertamina yang seharusnya paham bisnis migas dan kondisi internal Pertamina tidak berpihak kepada Pertamina.

"DEM UPN “V” Yogyakarta mendukung Pertamina yang kuat sebagai Badan Usaha Milik Negara dimana hasilnya nanti dimanfaatkan betul untuk kemakmuran rakyat demi masa depan kami dan anak cucu kelak," ujar Wega.

"Atas kekecewaan kami tersebut maka Dewan Energi Mahasiswa UPN “V” Yogyakarta mendesak Pemerintah membatalkan keputusan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Blok Corridor kepada ConocoPhillips selanjutnya memberikan 100 persen hak pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero) dimana hasilnya nanti dimanfaatkan betul untuk kemakmuran rakyat demi masa depan kami dan anak cucu kelak," tutup Wega.(hen)

Bagikan Jika Bermanfaat