FSPPB Desak Pemerintah Batalkan Perpanjangan Kontrak ConocoPhilips di Blok Corridor

Demonstrasi FSPPB beberapa waktu lalu.foto/indopos.com

URBANNEWS.ID - Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengaku kecewa atas keputusan Pemerintah yang memperpanjang kontrak pengelolaan blok Corridor kepada kontraktor eksisting, yaitu ConocoPhillips untuk 20 tahun ke depan mulai tahun 2023 mendatang.

Demikian diungkapkan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar dalam rilis pers diterima urbannews.id, Selasa (23/7/2019).

"Keputusan tersebut telah melanggar Permen ESDM Nomor 15 tahun 2015. Dimana setelah Permen ESDM Nomor 23 tahun 2018 dibatalkan oleh hasil gugatan FSPPB ke Mahkamah Agung pada November 2018 lalu, maka semua kebijakan Kementerian ESDM harusnya berpedoman pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 dan Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya," ungkap Arie Gumilar.

Selain itu, kata Arie, Pemerintah juga harus mempertimbangkan alasan-alasan kenapa harus menunjuk Pertamina 100 persen dalam pengelolaan blok migas terminasi, antara lain memperbesar kontribusi NOC dalam produksi migas nasional sehingga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi. 

"Pertamina adalah BUMN, yang berarti 100 persen keuntungan akan masuk ke negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertamina sudah terbukti dan berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola sebelumnya, bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut," beber Arie.

Keputusan Pemerintah tersebut, menurut Arie juga akan menyandera Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan karena ketergantungan supply gas dari Blok Corridor.

"Dimana supply gas tersebut amat vital dalam operasional Blok Rokan dan Kilang Dumai. Saat ini Blok Corridor menyumbang sekitar 17 persen dari total produksi gas di Indonesia, hingga April 2019, produksi gas Lapangan Grisik, Blok Corridor, mencapai 1.028 mmscfd (1 BCF per hari). Sedangkan lifting gas sebesar 834 mmscfd," ulas Arie.

Arie juga menyatakan, para pejabat pengambil keputusan tidak paham amanat pasal 33 UUD 1945. 

"Menteri ESDM mengabaikan kedaulatan energi dan hanya mengedepankan aspek bisnisnya saja dalam pengelolaan blok migas. Kementerian ESDM juga tidak mempu melawan intervensi asing khususnya Amerika Serikat dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan bangsa," ungkap Arie.

FSPPB, kata Arie, menyayangkan Kepala SKK Migas sebagai mantan Dirut Pertamina yang seharusnya paham bisnis migas dan kondisi internal Pertamina tidak berpihak kepada Pertamina.

"FSPPB juga kecewa dengan kinerja direksi dan komisaris Pertamina yang tidak berusaha keras memperjuangkan pengambilalihan blok Corridor 100 persen Pertamina. Seperti diketahui Wakil Komisaris Utama Pertamina juga menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM.

Keberadaan Direksi Pertamina yang bukan berasal dari internal Pertamina terbukti tidak memberikan dampak penguatan terhadap bisnis Pertamina bahkan cenderung lembek menghadapi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak pro kepada Pertamina dan kedaulatan energi," ujar Arie.

Pertamina, kata Arie, butuh direksi dan komisaris yang struggle, karena tantangan dunia migas kedepan sangat berat. 

"Banyak upaya-upaya pengkerdilan Pertamina oleh pihak pihak tertentu. Pertamina butuh direksi dan komisaris yang mencintai Pertamina serta bisa bekerja sama dengan FSPPB dalam upaya menjaga kelangsungan bisnis perusahaan," ungkap Arie.

Atas kekecewaan tersebut, FSPPB mendesak beberapa poin. Di antaranya mendesak pemerintah membatalkan keputusan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Blok Corridor kepada ConocoPhillips, dan selanjutnya memberikan 100 persen hak pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero).

"Mendesak Kementerian BUMN segera mengganti Direktur Utama dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) karena telah gagal merebut blok Corridor," desak FSPPB.

Tak kalah penting, FSPPB juga mendesak KPK segera melakukan audit investigasi atas keputusan Menteri ESDM tersebut.

"Apabila tuntutan tidak dipenuhi maka kami akan melakukan 'perenungan kreatif'. Seluruh pekerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke secara serentak akan meninggalkan pekerjaannya beberapa jam untuk bersama-sama merenung. Apa yang salah dengan pekerja, apa dosa rakyat Indonesia sehingga Pemerintah lebih pro kepada Perusahaan Migas asing," tegas Arie.

Sementara itu, 2 Januari 2019 lalu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai Menteri ESDM Ignasius Jonan telah mengeluarkan kebijakan konyol bila pengelolaan Blok Corridor diserahkan kepada kepada ConocoPhilps.

Pernyataan Yusri itu disampaikan untuk menyikapi kekecawaan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar (27/12) lalu terkait kabar pengelolaan Blok Corridor, kembali diserahkan ke perusahaan asal AS tersebut.

“Terlebih lagi dalam hal ini Pertamina hanya diberi PI (Participating Interest) sebesar 30%,” sesal Yusri Usman sebagaimana dilansir nusantaranews.co, Selasa (1/1/2019).

Sebelumnya diumumkan Kementerian ESDM, Blok Corridor yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan itu akan habis masa kontraknya (terminasi) pada 19 Desember 2023 mendatang.

Yusri Usman menjelaskan keputusan Menteri Jonan kali ini dinilai tidak sejalan dengan amanat hasil Judicial Review Permen 23 di MK yakni Pertamina mestinya kembali diberikan prioritas utama untuk pengelolaan blok-blok terminasi.

“Kalau apa yang disinyalir FSPPB itu benar, maka sikap Menteri ESDM Ignasius Jonan yang akan memperpanjang operator eksisting ConocoPhillips aneh dan konyol,” ujar Yusri lagi.

Menurut dia, Menteri Jonan telah melanggar Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 setelah Permen nomor 23 tahun 2018 dibatalkan oleh hasil gugatan FSPB ke Makamah Agung pada November 2018.

“Artinya dengan dibatalkan Permen ESDM nomor 23 tahun 2018, maka semua kebijakan Kementerian ESDM harus berpedoman pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 dan ESDM nomor 15 tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak bagi hasilnya,” jelasnya.

Bahkan keanehan lainya, lanjut Yusri adalah sebelumnya KESDM pada Agustus 2017 telah mengoreksi harga jual gas blok Corridor Confi ini ke PGN sebesar USD 0,9/MMBTU, yaitu dari semula USD 2,6/MMBTU menjadi USD 3,5/MMBTU.

“Ini sangat kontroversial karena PGN tidak boleh mengoreksi harga jualnya ke konsumen,” tegasnya.

“Oleh karena itu saya menduga ada genderuwo yang mempengaruhi Menteri ESDM Jonan dalam membuat keputusan yang terkesan konyol itu. Akhirnya saya berkesimpulan banyak kebijakan untuk kepentingan nasional menjaga ketahanan energi yang telah dibuat baik Sudirman Said ketika masih menjadi Menteri ESDM, ironisnya belakangan dirubah Jonan yang terkesan lebih mementingkan perusahaan asing,” terangnya.(hen/rls)

  

Bagikan
No Response

Comments are closed.