Advertisement

Fuad Bawazier: Untuk THR Pegawai Negeri Pun Pemerintah Bayar dari Dana Utangan

Mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazier.

URBANNEWS.ID - Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan Indonesia era Kabinet Orde Baru mengungkapkan sebuah tantangan berat dan luar biasa di sektor ekonomi.

Fuad yang juga mantan Dirjen Pajak ini pertama-tama menjelaskan kondisi APBN.

"Ekonomi dan keuangan negara (APBN) yang sedang berat dan dalam tekanan yang luar biasa. Dalam empat bulan ini penerimaan pajak hanya naik satu persen sementara targetnya dalam APBN naik 20 persen," kata Fuad dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Jumat (31/5/2019).

"Makanya defisit APBN terus menggelembung sehingga mau tidak mau harus ditopang dari utang," ujarnya.

Menurut Fuad, tanpa utang, roda pemerintahan tidak jalan karena kekurangan dana. Bahkan, sambungnya, anggaran rutin termasuk THR PNS, dibayar dari dana utangan.

"Dalam empat bulan ini defisit APBN sudah mendekati Rp 300 triliun," tegas Fuad.

Lebih jauh, Ia meminta agar batasan utang tidak semata-mata diukur dari rasionya terhadap PDB tapi yang lebih penting adalah dari kemampuan APBN membayar yang diukur dari pemasukan negara dari pajak. Kini, pertumbuhan utang lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan pajak.

"Sementara itu pemerintah belum merumuskan terobosan darurat apa yang perlu diambil selain dari menarik utang baru, masih business as usual," katanya.

"Jelas utang kita semakin membengkak dan ber-bunga mahal, dan cepat atau lambat akan kesulitan mencari utang di pasar bebas, karena kreditur akan was-was kalau kalau pemerintah nantinya gagal atau kesulitan membayar cicilan dan bunganya," terang Fuad lebih jauh.

Alasannya, Fuad menceritakan saat ini utang-utang yang jatuh tempo praktis dibayar dengan utang baru alias gali lubang tutup lubang.

"Untuk menambah cadangan devisa dan menjaga nilai tukar rupiah, pemerintah juga berusaha keras menarik utang barunya dalam valas."

Sementara itu, Fuad melanjutkan defisit transaksi berjalan di tahun 2019 ini (sampai dengan April) sudah mencapai US$ 7 miliar dan nampaknya akan terus memburuk sejalan dengan geliat perdagangan Internasional yang memburuk dan volume ekspor-import Indonesia yang cenderung defisit.

"Dalam bulan April 2019 ini saja defisit Neraca Perdagangan mencapai US$ 2,5 miliar. Dengan demikian kurs rupiah semakin melemah," kata Dia.

"Kesimpulannya, pemerintahan Jokowi agar tidak sibuk dengan politik semata tapi perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap sektor ekonomi dan keuangan negara (APBN) yang suramm," tutupnya.(cnbcindonesia.com)

urbannews: @@urbannews13
Advertisement