Gigih Guntoro: Pemerintahan Jokowi Legalkan Perampokan Negara di Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Pelabuhan JICT dan TPK Koja

Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta.foto/aktual.con

URBANNEWS.ID - Di tengah gegap gempita pesta demokrasi 2019, publik seakan lupa atas skandal perpanjangan pengelolaan Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja yang cacat secara hukum dan merugikan negara.

Skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan JICT dan TPK Koja antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings Hongkong dilakukan secara sistematis.

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro, Selasa (19/3/2019). 

"Skandal perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dengan HPH dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi yang sempurna. Pertama karena telah di desain sejak tahun 2011, kemudian diperpanjang pada 5 Agustus 2014 sebelum masa berakhirnya pada 26 Maret 2019. Kedua, perpanjangan kontrak bersifat ilegal karena telah menabrak UU 17/2008 tentang Pelayaran, UU Perseroan Terbatas, UU 19/2003 tentang BUMN, dan aturan lain," ungkap Gigih.

Ketiga, lanjut Gigih, terjadi conflict of interest. "Pelindo II melakukan persengkongkolan jahat dengan HPH dalam menunjuk Deutsche Bank sebagai financial advisor. Niat jahat ini tentu hanya untuk memuluskan HPH melakukan penguasaan kembali atas Pelabuhan JICT sampai tahun 2039," kata Gigih.

Keempat, ungkap Gigih, perpanjangan kontrak telah menyebabkan kerugian negara. 

"Berdasarkan Audit awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK No 48/Auditama VII/PDTT/12/2015 tertanggal 1 Desember 2015 menyimpulkan terdapat nilai tidak optimal sebesar USD 50,19 Juta dalam perpanjangan Kontrak JICT 2019-2039. Audit ini kemudian dipertegas kembali oleh BPK pada 6 Juni 2017 atas permintaan Pansus Pelindo II DPR RI dengan ada indikasi kerugian negara mencapai USD 306 juta setara dengan Rp 4,08 Triliun," beber Gigih.

Lebih lanjut Gigih membeberkan, sudah jelas bahwa skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan JICT merupakan skandal perampokan uang negara yang diduga banyak melibatkan para pihak, baik di Pelindo II, Kementerian BUMN, maupun Hutchison Port Holdings. Maka Tidak heran jika aparat penegak hukum baik Polri dan KPK bergerak cepat membongkar praktek kejahatan.

"Namun sudah tiga tahun lebih, penegakan hukum atas skandal kejahatan perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang merugikan negara seakan berjalan di tempat. KPK seolah hanya berhenti dengan memberikan RJ Lino sebagai tersangka, sementara Polri pun tak memperlihatkan kemauan untuk membongkar kembali kejahatan perampokan uang negara di Pelabuhan JICT," ungkap Gigih.

Menurut Gigih, patut diduga berlarut-larutnya penegakan hukum yang dilakukan KPK maupun Polri mengesankan ada upaya untuk menghentikan dan atau memberikan perlindungan hukum terhadap aktor utamanya. 

"Padahal dalam aspek hukum formil skandal kejahatan perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT tidak terlalu sulit dan sudah terang benderang aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Yang jadi pertanyaan, KPK dan Polri bekerja untuk siapa jika penegakan hukum atas perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan JICT yang jelas merugikan keuangan negara jalan ditempat?," ungkap Gigih.

Begitupun dengan Pemerintahan Jokowi JK, lanjut Gigih, yang sejak awal berkuasa telah melakukan pembiaran dan terkesan menutup mata terhadap skandal perpanjangan kontrak Pelabuhan JICT yang cacat hukum. 

"Selama hampir empat tahun, tak ada political will yang dilakukan Pemerintahan Jokowi JK untuk meninjau kembali perpanjangan kontrak apalagi menghentikan modus perampokan uang negara dalam pengelolaan Pelabuhan JICT yang diserahkan kepada Hutchison Port Holdings. Bahkan Pemerintahan Jokowi terkesan lemah dan permisif dengan memberi karpet merah kepada HPH dalam pengelolaan Pelabuhan JICT dan TPK Koja. Jelas bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada Hutchison Port Holding dalam pengelolaan pelabuhan patut diduga sarat kepentingan politik tertentu menjelang pesta demokrasi 2019," ungkap Gigih.

Hal ini menurut Gigih, kontradiktif dengan sikap teguhnya Pemerintahan dalam mengambil alih saham Freeport Indonesia, Blok Mahakam, dan Blok Rokan dari tangan asing sebelum masa konsesinya berakhir. 

"Harusnya sikap yang sama juga dilakukan dalam mengambil alih pengelolaan Pelabuhan JICT sejak 1999 dari tangan Hutchison Port Holding untuk kemudian dikelola sendiri," beber Gigih.

Jika persoalan Perpanjangan kontrak pengelolaan Pelabuhan ini tidak cepat dan tepat diselesaikan sebelum masa berakhir kontrak pertama pada tanggal 26 Maret 2019, maka menurut Gigih dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Jokowi JK telah melegalkan modus perampokan uang negara dan menjadi bagian dari masalah besar bangsa ini.

Bagikan
No Response

Leave a reply "Gigih Guntoro: Pemerintahan Jokowi Legalkan Perampokan Negara di Perpanjangan Kontrak Pengelolaan Pelabuhan JICT dan TPK Koja"