Harapan kepada Wakil Rakyat 2019-2024

140 views
Budi Santoso, Direktur Center of Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus)

Oleh: Budi Santoso, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUSS)

BERDASARKAN riset beberapa media cetak dan online mengenai profile anggota DPR periode 2019 dan 2024 dan pengalaman sebelumnya (Infografik, Kompas, Prestasi Pembahasan UU terburuk untuk tahun 2014-2019 hanya 91 dari 189, dimana 126 dari 247 (2009-2014), 193 dari 284 (2004-2009) dan 175 dari 300 (1999-2004)) maka rakyat ragu-ragu terhadap prestasi anggota DPR 2019-2024 dapat mencapai kinerja yang sesuai dengan harapan, merupakan hal yang beralasan, terutama juga dikaitkan dengan hari pelantikan yang banyak anggota tidak hadir dan perilaku yang mengecewakan.

Demo mahasiswa (?) dan STM (?) yang cukup mengkawatirkan yang dapat menimbulkan keguncangan terhadap kestabilan dan ketertiban bangsa tidak boleh terulang kembali.

Tantangan yang dihadapi Indonesia kedepan cukup kompleks baik dalam maupun luar negeri akibat dari perubahan geopolitik dan keseimbangan kekuatan ekonomi yang beralih ke Asia, harus dapat diantisipasi oleh kebijakan negara yang dicerminkan oleh legislasi yaitu produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh wakil rakyat (DPR). 

Undang-undang adalah produk politik dan politik adalah puncak kecerdasan manusia oleh sebab itu legislasi harus mencerminkan kecerdasan manusianya dalam hal ini rakyat Indonesia.

Kebijakan negara dalam bentuk birokrasi dan perundang-undangan harus mampu mengantisipasi pengelolaan negara yang tidak lagi berbasis textual tetapi peraturan dan perundang-undangan yang berbasis objectivitas (tujuan) walau sekarang sudah banyak negara yang lebih cepat maju karena sudah berbasis inovasi. 

Undang-undang harus bisa mengantisipasi preseden yang akan datang dan meninggalkan konsep yang cuma mengatur yang sudah terjadi dan akan cepat ketinggalan jaman bahkan menjadi hambatan daripada mendorong atau menjadi katalisator. Karena tingkat persaingan sudah tidak linier lagi tetapi mengikuti deret ukur (eksponensial).

Profil anggota DPR berdasarkan latar belakangnya yaitu politisi (66%), pengusaha (25%), professional (6%) dan sisanya lain-lain merupakan hal yang sangat menggembirakan apabila dilandasi oleh moralitas dan integritas yang baik karena DPR yang berlatar belakang pengusaha akan lebih tahu tentang aturan yang dapat menumbuhkan kegiatan usaha tetapi tetap menjaga kepentingan negara dan rakyat lebih utama.  Politisi akan menjadi pihak yang kuat untuk memperjuangkan kepentian negara dan rakyat dan dapat “menekan” pengusaha untuk membuat produk yang tidak sekedar membela kepentingannya. Tetapi akan menjadi malapetaka apabila anggota DPR tersebut didasarkan pada moralitas dan integritasnya buruk, pengusaha dengan kekayaannya akan membeli politisi tersebut untuk memuluskan kepentingannya, hal ini sudah terlihat bagaimana RUU Minerba yang justru menguntungkan pengusaha dan malah melemahkan BUMN dan peran negara.

Berdasarkan pengalaman pekerjaan, legislator (60.2%), non pemerintah (36.7%)dan kepala daerah dan wakil (3.1% ) dan status keanggotaan dimana hampir pernah menjabat (49.7%) dan wajah baru (50.3%) kecenderungan akan menghasilkan produk RUU yang kontroversial kemarin dapat terjadi, walaupun ada wajah baru tetapi pengalaman sebagai legislator yang cukup besar tidak dapat dihindarkan dari prestasi lama.

Yang menggembirakan adalah berkaitan dengan dukungan politik terhadap koalisi pemerintah sebesar 60%, kondisi ini diharapkan kerja pemerintah lebih mendapat dukungan DPR dan tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak substansial. Kondisi ini dapat juga disalahgunakan oleh Pemerintah dalam membuat kebijakan karena lemahnya oposisi dan berkaitan dengan hal tersebut sikap kritis rakyat terhadap pemerintah sangat diperlukan.

Hasil survey KPK bahwa integritas intansi pemerintah menurun dilihat dari praktek suap, nepotisme, gratifikasi dalam promosi jabatan dan pelayanan publik, perlu mendapat perhatian dari rakyat terutama dikaitkan dengan koalisi yang mendukung pemerintah yang lebih besar, jangan sampai Pemerintah merasa “nyaman” dengan praktek yang memiliki integritas buruk. Kondisi ini menjadi tantangan berat kabinet Presiden Joko Widodo terhadap aparat dari pusat sampai daerah. Transparansi, sikap kritis rakyat dan publik sangat diperlukan dan kalau bisa ditingkatkan.

Harapan dari rakyat yang terbesar keperpihakan pada rakyat (34.4%), mampu membawa perubahan (27.2%) dan disiplin dan semangat kerja (16.1%), tidak korupsi (18.1%) dan yang paling penting adalah kemampuan menyelesaikan pembahasan undang-undang dan tidak terjerat kasus korupsi mencapai 60%, menunjukan harapan rakyat sangat besar kepada anggota DPR yang bekerja keras dan bersih.

Terakhir, semoga DPR dapat menghasilkan aturan yang tidak mengurusi hal-hal kecil, urusan pribadi rakyat yang dapat diselesaikan secara “adat” dan meringankan koruptor dan penjahat kerah putih dimana justru mereka yang memiliki dampak sangat signifikan bagi ekonomi maupun ketahan dan pertahanan negara.

Selamat bekerja dan kami akan terus mengawasi dan tidak segan kami turun kejalan apabila perilaku yang jauh dari harapan rakyat terjadi.***

Jakarta, 8 Oktober 2019

Bagikan
No Response

Comments are closed.