Kebijakan Nilai Tambah Mineral di Persimpangan Jalan, antara Kepentingan Pengusaha Nasional dan Investor Asing

Articulated dump truck mengangkut material pada pengerukan lapisan atas di pertambangan nikel PT. Vale Indonesia di Soroako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (28/3/2019) lalu. ANTARA/Basri Marzuki

Oleh: Budi Santoso, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUSS)

HILIRISASI atau peningkatan nilai tambah untuk mineral dan batubara adalah salah satu program pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mensejahterakan, mencerdasakan dan setara dengan bangsa lain. Hilirisasi bukan tujuan tetapi sebagai bagian dari sarana mencapai tujuan bangsa, harus didukung dan diwujudkan secara bersama bagi seluruh komponen bangsa dan masyarakat pertambangan khususnya.
 
Mineral adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbarui dan merupakan modal awal bangsa Indonesia yang pemanfaatan dan pengelolaannya harus dapat memberi manfaat bagi bangsa secara umum dan rakyat Indonesia secara khusus. Manfaat nasional pengelolaan mineral dan batubara yang memiliki banyak aspek yang seharusnya Pemerintah dapat menentukan prioritas tersebut tujuan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Jangan sampai tujuan jangka pendek akan mengorbankan tujuan jangka panjang.

Manfaat nasional secara singkat dapat dibagi menjadi beberapa hal antara lain; meningkatkan kompetensi nasional (kapital manusia, jasa dan produk), pembangunan wilayah, supply dalam negeri, pendapatan pemerintah dan pendapatan devisa.

Kemampuan dan kompetensi nasional harus menjadi titik utama karena sebagai sumberdaya yang tidak terbarukan maka transformasi menjadi kemampuan nasional akan dapat merubah ekonomi nasional yang bergantung pada industri ekstratif menjadi industri berbasis kapital manusia, innovative dan creative (industry 4.0). Pemerintah harus memberikan perhatian dan keperpihakan kepada kemampuan nasional daripada kemampuan asing.
 
Menyikapi rencana kebijakan pemerintah yang akan mempercepat larangan ekspor untuk bijih nikel, sangat disayangkan karena pemerintah seolah-olah tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang dan ada kesan mengikuti tekanan kelompok tertentu.

Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha nasional untuk mewujudkan hilirisasi yang telah dicanangkan sejak UU No.4 2019 mengalami kegagalan pada tenggat waktu yang ditetapkan tahun 2014, 2017 dan sekarang tahun 2021 juga akan berpotensi mengalami hal yang sama.
 
Kesulitan pengusaha tambang nasional untuk mewujudkan program hilirasi yang harus mendapat perhatian pemerintah secara umum adalah perijinan, teknikal (sumberdaya dan cadangan), infrastruktur, keuangan dan pasar yang secara praktik business tidak memungkinkan bisa dicapai hanya dalam kurun waktu lima tahun.

Pemerintah harus dapat mengurangi atahu meringankan beban tersebut atau memberi kelonggaran waktu lebih fleksibel untuk memenuhi rencana sesuai dengan praktek umum kegiatan usaha dan tidak “tertipu” proposal yang hanya di atas kertas.

Fakta yang dialami pengusaha nasional yang akhirnya menjadi partner yang minoritas (sedangkan tambang dipergunakan sebagai jaminan investasi pabrik pengolahan dan pemurnian) seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih mendorong kapasitas dan kemampuan nasional meningkat dan bukan sebaliknya, hanya karena tujuan pembuatan smelter.

Dalam praktek pemasokan bijih nikel kepada pabrik yang sudah beroperasi diketahui adanya pengaturan harga sehingga harga jual bijih jauh di bawah harga pasar internasional sehingga secara tidak langsung pemilik smelter sudah menikmati keuntungan berlipat yaitu marjin harga dengan pasar internasional dan biaya pengapalan.
 
Melihat hal-hal tersebut diatas maka Center for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRUSS) memberi masukan kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang inkonsistensi tersebut dan merubah untuk dapat memberi dorongan dan menunjukan keperpihakan kepada pengusaha nasional.

Petama, melakukan evaluasi kegagalan perusahaan nasional untuk membangun pengolahan dan pemurnian dan mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) faktor-faktor penghambat (perijinan, teknikal, infrastruktur, teknologi, keuangan dan pasar) untuk terwujudnya pabrik pengolahan dan permurnian.

Kedua, meninjau kembali konsep hilirasi yang mengikat dengan IUP untuk lebih mendorong ke produk hilirnya atau ke industri.

Ketiga, mempercepat ditetapkannya Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional sebelum melakukan perubahan UU ataupun peraturan. Keempat, menjamin smelter yang sudah beroperasi membeli bijih nikel tidak melalui “mediator” sehingga harga jual dari pemilik tambang kepada smelter mendekati harga pasar internasional.

Kelima, Pemerintah juga harus mempertimbangkan masalah kegiatan ekonomi regional (daerah) yang masih mengandalkan dari kegiatan tambang tidak akan terjadi keresahan sosial apabila terjadi pemberhentain produksi karena tidak dapat menjual hasil tambangnya.***
 
Jakarta, 29 September 2018

Bagikan
No Response

Comments are closed.