Ketua Institut Transportasi Minta Pemerintah Hentikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Maket Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.foto/Liputan6.com/Maulandy Rizki)

URBANNEWS.ID - Ketua Institut Transportasi (Instran), Darmaningtyas, menyatakan ketegasannya menolak pembangunan kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung.

Untuk itu, Darmaningtyas meminta pemerintah lebih baik menghentikan proyek KA cepat Jakarta-Bandung tersebut. Menurut Darmaningtyas, KA cepat Jakarta-Bandung pada dasarnya tidak fisibel.

“Kalau misalnya kereta cepat itu Jakarta-Semarang atau Jakarta-Surabaya mungkin itu akan menarik demand,” kata Darmaningtyas, Ahad (17/2/2019).

Sebab, kata dia, jika KA cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan tarif Rp 200 ribu, tidak banyak masyarakat menggunakannya.

Dia memprediksi, masyarakat masih akan lebih memilih kereta api biasa menuju Bandung jika frekuensi perjalanannya ditambah.

Meskipun saat ini pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung menyentuh delapan persen, Darmaningtyas tetap menilai hal tersebut tidak akan berpengaruh.

“Sudah, tinggalkan saja. Sudah tiga tahun baru delapan persen, itu gimana? Sama saja belum bergerak,” tutur Darmaningtyas.

Dia menegaskan, perkembangan pembangunan tersebut sama sekali belum signifikan. Darmaningtyas bahkan menilai yang memiliki harapan proyek tersebut selesai hanya Meikarta yang sebelumnya pernah mempromosikan moda transportasi tersebut.

Meskipun pemerintah menargetkan pada 2021 KA cepat Jakarta-Bandung selesai, Darmaningtyas yakin hal tersebut tidak akan tercapai. Sebab, hingga saat ini konstruksi fisiknya sama sekali belum dimulai.

Bahkan, pembebasan lahan juga masih akan menjadi permasalahan karena pemilik tanah sudah mengetahui akan dikomersialkan.

Dengan begitu, harga tanah sudah melalui calo sehingga biaya biaya pembebasan lahan akan meningkat.

Terlebih, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Andrianof Chaniago sebelumnya sudah tegas menolak pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung.

“Waktu itu, Andrianof juga tegas menyatakan KA cepat bukan prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jonan jelas sekali menolak,” ungkap Darmaningtyas.

Pembebasan lahan
Terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diberitakan sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan, dana pinjaman ketiga pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diperoleh pada April, Agustus dan Oktober 2018 dari China Development Bank (CDB) sebesar USD 810,4 juta atau sekitar Rp 11,62 triliun (asumsi kurs Rp 14.354 per dolar AS) sudah berhasil dicairkan.

"Untuk dana USD 810 juta yang sampai Oktober sudah cair," ujar Direktur Utama PT KCIC Chandra Dwiputra, dalam peninjauan proyek KCJB Tunel I Km 3+600, Jakarta, Kamis (29/11/2018) silam dikutip dari liputan6.com.

Pada Desember 2018, KCIC akan kembali mendapatkan pencairan pinjaman keempat sekitar USD 364 juta. Menanggapi hal ini, Chandra mengatakan, pihaknya tengah menghitung besaran pinjaman sesuai dengan kebutuhan proyek.

"Desember sedang kita hitung dulu sesuai progres pekerjaan saja, kita kebutuhannya berapa. Enggak mau kena bunga banyak-banyak," sebutnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT KCIC Sahala Lumban Gaol menyatakan, pihaknya telah membayar proses pembebasan lahan yang sebesar 82 persen atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km.

Sedangkan untuk sisanya, ia menambahkan, dana pembayaran pembebasan lahan masih dilakukan penitipan kepada pengadilan atau konsinyasi.

"Yang sudah dibayar 82 persen, sebagiannya masih konsinyasi. Sesuai UU Nomor 2 2012, kalau masyarakat itu tidak setuju dengan nilai yang ditentukan KJPP, mereka bisa masuk ke pengadilan minta perbaikan," tutur dia.(moeslimchoice.com/liputan6.com)

Baca juga:

Bagikan
No Response

Leave a reply "Ketua Institut Transportasi Minta Pemerintah Hentikan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung"