Advertisement

Ketum SPPI Mengaku Diancam oleh Manajemen PT Pos Indonesia

Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut direksi mundur dan perbaikan upah di depan Pengadilan Hubungan Industrial, Jalan Surapati, Kota Bandung, Senin (28/1/2019). (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

URBANNEWS.ID - Gugatan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) terhadap Direksi PT Pos Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dan aksi damai 28 Januari 2019 berujung pada pemberhentian Ketum SPPI, Rhajaya Santosa sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Pos. Rhajaya pun mengaku diancam PHK oleh manajemen.

Menurut keterangan Ketum SPPI, Rhajaya Santosa, ancaman dan pemberhentiannya itu merupakan tindakan balas dendam manajeman PT Pos Indonesia kepada SPPI, karena menuntut direksi mundur lantaran gagal mengelola perusahaan.

"Sebelumnya tindakan balas dendam kepada SPPI oleh manajemen dengan menunda gaji bulan Februari melalui holding statement, tindakan balas dendam ini pun terus berlanjut," ujarnya kepada ayobandung.com melalui keterangan resmi, Sabtu (16/2/2019).

Dia menyebutkan, manajemen tengah membidik sejumlah anggota SPPI lainnya yang terlibat dalam aksi damai pada 28 Januari 2019 lalu. Manajemen mengancaman akan memberikan hukuman disiplin hingga pemotongan gaji.

"Bahkan ada yang dieksekusi hukuman disiplin dengan memotong gaji. Sebelumnya ada beberapa anggota SPPI dari Jakarta dipotong gaji dan uang transportasi karena mempersiapkan materi dan mengikuti sidang PHI," katanya.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh manajemen merupakan bentuk Union Busting yang telah melanggar TAP MPP RI dan UUD 45 serta peraturan ketenagakerjaan, gak azasi manusia dan kebebasan berserikat.

"Tindakan balas dendam dan Union Busting kepada SPPI dan para pengurusnya adalah perbuatan yang melanggar etika jabatan dan kejahatan dalam jabatan," sebutnya.

Rhajaya juga mengaku telah meminta kepada DPC dan DPW SPPI untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen di kantor masing-masing. Hal ini sebagai persiapan pembuatan laporan kepada pihak berwenang.

"Pendataan seksama disertai bukti-bukti tersebut harus dilanjutkan tindakan hukum jika MoU tersebut gagal mencapai harmonisasi hubungan industrial," pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan masih melakukan pemantauan terhadap direksi PT Pos Indonesia (Persero). Hal itu menyusul desakan SPPI agar dewan direksi mengundurkan diri.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi kinerja perusahaan dan dewan direksi. Pasalnya, pemerintah tidak mau sembarangan mengambil keputusan.

"Terus diapain kalau tuntutnya turun? Kalau tuntutannya turun diturunin gitu? Kita lagi evaluasi kinerjanya. Kinerjanya Pos lagi kita evaluasi," jelasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/2/2019) lalu.

Terpisah sebelumnya, Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi W Setijono mengaku pihaknya kesulitan mencapai target laba tahun berjalan sebesar Rp400 miliar yang ditetapkan pemerintah. Hal itu lantaran diperkirakan perseroan hanya mampu meraup realisasi laba sebesar Rp100 miliar atau 25 persen.

Menurutnya, PT Pos memiliki tiga lini bisnis terbesar yaitu parsel atau pengiriman barang, jasa keuangan, dan pengiriman surat. Namun, bisnis persuratan sudah jauh menurun akibat perkembangan teknologi informasi.

Sementara pada layanan jasa keuangan, bisnis PT Pos juga tergerus akibat terbitnya aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membolehkan semua orang menjadi agennya bank, atau agen Laku Pandai sejak akhir 2014.

Meski merasakan ada peningkatan permintaan kirim barang yang signifikan dari sektor e-commerce sampai 400 persen, namun PT Pos nampaknya masih terbuai dengan margin laba yang lebih besar dari bisnis pengiriman surat dan layanan jasa keuangan.

“Jasa keuangan dan surat itu marginnya agak lebih baik dibandingkan parsel,” imbuhnya.

Karena tidak cepat mengalihkan fokus bisnis untuk melayani pengiriman barang e-commerce alias jual beli online, manajemen memutuskan untuk menunda pembayaran gaji kepada karyawan pada awal Februari lalu.(hen/ayobandung.com/akurat.co)

Baca juga:

urbannews: @@urbannews13
Advertisement