*Deputi SKK Migas: Pemerintah Masih Punya Waktu Cukup untuk Ambil Keputusan
URBANNEWS.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat kinerja lifting minyak dan gas bumi (migas) yang kurang memuaskan hingga April 2019. Terutama di beberapa blok migas yang dikelola anak usaha PT Pertamina (Persero).
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan kinerja lifting migas Pertamina menjadi pertimbangan untuk kembali memberi rekomendasi pengelolaan blok terminasi kepada perusahaan plat merah tersebut. “Ya pasti,” ujar Dwi Saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin, (13/5).
Apalagi pemerintah bersama SKK Migas tengah mengevaluasi pemberian hak kelola Blok Corridor yang akan habis kontrak pada 2023.
Sejauh ini, Dwi bilang pengelolaan Blok Corridor akan segera diputuskan. “Ya mudah-mudahan sebentar lagi, seminggu,” ujar Dwi.
Sebelumnya, Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin menambahkan, pemerintah masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengevaluasi dan memutuskan pengelolaan Blok Corridor.
Namun, pemerintah mencoba mempercepat pengumuman pengelolaan Blok Corridor. “Supaya produksi tidak turun dan produksi bisa dijaga,” ujar Jaffee beberapa waktu lalu.
Blok Corridor saat ini masih menjadi kontributor produksi gas ketiga terbesar di Indonesia. Produksinya menyumbang hingga 17% dari total produksi gas nasional.
Pengelolaan blok migas ini juga sangat strategis karena akan terintegrasi dengan Blok Rokan dan Kilang Dumai di Riau. Selama ini Blok Corridor dikelola oleh ConocoPhillips dengan hak partisipasi sebesar 54%.
ConocoPhillips mulai mengelola Blok Corridor sejak 2012 setelah mengakuisisi Gild Resources. Pemegang hak kelola lainnya adalah Pertamina sebesar 10% dan Repsol Energy 36%.
Kepemilikan hak kelola Repsol naik setelah membeli hak kelola Talisman Energy Inc senilai US$ 8,3 miliar. Sejauh ini, ConocoPhillips bersama Repsol sudah mengajukan proposal perpanjangan kontrak di Blok Corridor.
ConocoPhillips dan Repsol bersaing dengan Pertamina yang juga mengajukan proposal pengelolaan Blok Corridor pasca 2023.(hen/katadata.co.id)
