Laporan Keuangan PLN dan BUMN Strategis Tahun 2018 Diduga Juga Bermasalah

Share Button:

URBANNEWS.ID - Setali tiga uang dengan kondisi PT Pertamina Persero sebagai BUMN strategis di sektor energi, ternyata hingga tutup bulan April, PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PT PLN) belum juga berhasil merilis laporan keuangan tahun 2018 yang sudah diaudit.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman kepada urbannews.id, Rabu (1/5/2019).

"Sehingga janji Direktur Keuangan PT PLN  Sarwono Sudarto pada 4 Maret 2019 di Hotel Darmawansa, yang saat itu mengatakan setelah selesai verifikasi dana subsidi PSO (Public Service Obligation) dari BPK, maka PT PLN segera akan merilis laporan keuangan tahun 2018 pada akhir Maret 2019, yang katanya laporan keuangan PLN sedang proses diaudit oleh kantor akuntan publik RSM Amir Abadi Yusuf, tetapi faktanya tidak terbukti sampai sekarang," kata Yusri.

Menurut Yusri, tak lama berselang dari rilis pertama, pada 25 Maret 2019, Dirut PLN Sofyan Basyir dan Direktur Keuangan Sarwono mengatakan kepada awak media bahwa mereka masih sangat optimis laporan keuangan PLN masih cantik dan diperkirakan mampu meraup laba.

Keyakinan Sofyan dan Sarwono itu disebutkan karena ada laba operasional pada kuartal III pada tahun 2018 senilai sekitar Rp 9,06 triliun akibat adanya peningkatan penjualan dan efisiensi serta mendapat harga khusus batubara sesuai kebijakan harga DMO oleh pemerintah. 

Laba itu mengakibatkan ada peningkatan laba 13,3% dibandingkan laporan keuangan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 8,5 triliun. 

"Namun ada yang membingungkan, adanya laporan kuartal III tahun 2018  PT PLN berbeda antara yang dikatakan Dirut dengan Direktur Keuangan PLN, karena menurut direktur keuangan pada kuartal III 2018 PLN telah menderita rugi selisih kurs dollar mencapai Rp 18,5 triliun, padahal pada kuartal yang sama pada tahun 2017 malah PLN berhasil meraup Rp 3,04 triliun," kata Yusri.

Yusri mengatakan, mungkin saja untuk mempertahankan performace kinerja keuangan PLN di mata publik supaya dianggap baik dan kinclong, direksi PLN melakukan langkah yang tak lazim.

"Pasalnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Harga Jual Gas Bumi dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 434K/2017 akhirnya oleh PGN rela menekan laba untuk mendukung program pemerintah meskipun harga beli gas dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) tetap naik dan PGN telah memberikan diskon khusus kepada PLN selama jangka 30 tahun yang bernilai sekitar Rp 5 triliun," beber Yusri.

Akan tetapi, lanjut Yusri, hal aneh dan lucunya, oleh direksi PLN nilai diskon itu akan dicatatkan sebagai piutang PLN kepada PGN dan dicatat juga sebagai pemasukan di dalam laporan keuangan PLN tahun 2018.

"Padahal di sisi lain pada laporan keuangan PGN tahun 2018 yang sudah diaudit dan dirilis ke publik dalam RUPS baru-baru ini, nilai diskon itu tidak tercantum sebagai liability atau kewajiban saat ini, tentu konsekwensinya akan tidak sesuai kalau dicocokan antara laporan keuangan PT PGN Tbk dengan laporan keuangan PT PLN yang saat ini lagi difinalisasikan," beber Yusri.

Oleh karena itu, kata Yusri, terkesan direksi PLN telah berupaya memasukan nilai diskon harga jual gas itu secara tidak tepat waktu dan melanggar prinsip-prinsip akuntasi.

"Diduga semua itu dilakukan hanya sebagai upaya mencitrakan di tahun politik bahwa keuangan PT PLN sekarang sangat sehat dan mampu meraih laba, sepertinya modus yang hampir sama dilakukan dengan cara penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang dianggap kontroversial karena dua anggota komisarisnya telah menolak menyetujuinya," ujar Yusri lagi.

Yusri lantas mengatakan, apakah upaya tersebut bisa disebut sebagai upaya kejahatan korporasi untuk mengecoh publik? "Mari kita tunggu akhir cerita dari laporan keuangan PT PLN yang tidak ada kepastian kapan akan dirilis secara resmi ini. Padahal menurut Peraturan Bersama Menteri Keuangan nomor 23/PMK.01/2007 dan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ihtisar Laporan Keuangan  Perusahaan Negara tertulis BUMN paling lambat LKPN pada 15 Febuari setiap tahunnya," beber Yusri.

Menurut Yusri, keterlambatan laporan keuangan beberapa BUMN strategis ini tak terlepas dari tanggungjawab dewan komisaris dan kementerian BUMN yang bisa dianggap telah gagal dalam mengawasi dan membinanya. Karena mestinya dewan komisaris harus memberikan nilai buruk KPI (Key Performance Indicator) kepada semua direksinya atas kelalaian tersebut.

"Apalagi saat ini mantan Dirut PLN dalam status tersangka di KPK, dan tidak tertutup kemungkinan direksi lainnya dan mantan direksinya akan menyusul," ungkap Yusri Usman.

Sementara itu, Deputi Menteri BUMN RI, Fajar Harry Sampurno belum memberikan keterangan apa pun kepada urbannews.id tentang tak kunjung dipublikasikannya laporan keuangan sejumlah BUMN strategis tersebut.

Terpisah, EVP Corporate Communication PT PLN, I Made Suprateka juga belum memberikan keterangan terkait dugaan laporan keuangan PLN Tahun 2018 bermasalah.

Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Sahala Lumban Gaol juga belum memberikan keterangan atas konfirmasi yang diajukan urbannews.id, Rabu siang.

Ditolak komisaris

Terkait laporan keuangan PT Garuda Indonesia, dalam siaran pers 24 April 2019, disebutkan Garuda Indonesia Group mencatatkan kinerja positif berkelanjutan selama kuartal 1 – 2019. Garuda Indonesia membukukan laba bersih (net income) sebesar USD 19,7 Juta - tumbuh signifikan dari rugi USD 64.3 juta di kuartal 1 – 2018 . Pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha perseroan yang tumbuh sebesar 11,9 persen menjadi 1,09 Milyar Dollar US.

Kinerja positif tersebut turut ditunjang oleh lini pendapatan layanan penerbangan berjadwal sebesar 924,9 Juta Dollar US, tumbuh sebesar 11,6 persen dibandingkan periode yang sama di kuartal 1 – 2018. Selain itu, perseroan juga mencatatkan pertumbuhan signifikan pada kinerja ancillary revenue dan pendapatan anak usaha lainnya sebesar 27,5 % dengan pendapatan mencapai 171,8 Juta Dollar US.

Namun, keterangan ini ditolak dua komisaris Garuda, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria. "Kami tegaskan lagi bahwa kami memutuskan untuk tidak menandatangani Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan kami tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi apapun juga yang mungkin timbul atas Laporan Tahunan tersebut. Demikian kami sampaikan kepada Ibu Menteri sebagai tanggung jawab kami selaku Komisaris Perseroan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih," tulis kedua komisaris dalam suratnya kepada Menteri BUMN RI. 

Dikutip dari detik.com, edisi 28 April 2019, Penolakan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) oleh dua komisaris dianggap sebagai hal yang wajar, apalagi jika ditemukan ada yang tak beres dalam penyajiannya. Sebagai perwakilan pemegang saham keputusan itu dipandang lumrah.

Pengamat dari Institute for Development of Economics (INDEF) Bima Yudhistira Adhinegara menilai keputusan tersebut sebagai hal yang wajar. Dia tidak sependapat jika hal itu dikaitkan dengan hal lain bahkan terkait politik.

"Garuda yang mengalami kerugian kemudian di 2018 tiba-tiba mengalami keuntungan. Labanya itu cukup signifikan dan kalau didetilkan itu agak janggal. Kontrak yang belum ada cash-nya tapi sudah diakui sebagai pendapatan, dihitung sebagai laba. Maka wajar bagi komisaris untuk mempertanyakan," ujarnya saat dihubungi detikFinance, Minggu (28/4/2019).

Menurut Bima, komisaris dengan perannya sebagai pengawas perusahaan tentunya harus mempertanyakan segala hal dibalik urusan keuangan. Dalam hal ini, Bima membenarkan tindakan kedua komisaris itu.

Bima mengatakan, laporan keuangan GIAA janggal karena laba yang diperoleh pada tahun 2018 cukup signifikan. Menurut laporan keuangan GIAA 2018, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Padahal di kuartal III-2018 Garuda Indonesia masih mengalami kerugian sebesar US$ 114,08 juta atau atau Rp 1,66 triliun jika dikalikan kurs saat itu sekitar Rp 14.600.

"Kalau menurut saya isu politisnya itu pertama terletak pada signifikansi Garuda yg mengalami kerugian. Kemudian di tahun 2018 tiba-tiba mengalami keuntungan. Labanya itu cukup signifikan. Dan kalau dirincikan itu agak janggal," tutur Bima.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) GIAA yang digelar pada 24 Januari 2019, manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US$ 239.940.000, yang diantaranya sebesar US$ 28.000.000 merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Padahal, uang itu masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan. 

Dalam artian, kontrak yang belum ada pemasukannya sudah diakui sebagai pendapatan atau laba. Oleh karenanya, tindakan komisaris untuk mempertanyakan adalah keputusan yang tepat.

Selain itu, Bima juga menuturkan bahwa keuntungan Garuda Indonesia tersebut tentunya mewajibkan perusahaan itu untuk membayar pajak lebih besar. 

"Konsekuensi nya kan Garuda harus membayar pajak lebih mahal. Kalau rugi kan Garuda nggak bayar Pajak penghasilan (Pph). Karena ini untuk Garuda bayar Pph ke negara. Dan setoran dividen Garuda juga ada ke negara," tambahnya.(hen/detik.com)

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Laporan Keuangan PLN dan BUMN Strategis Tahun 2018 Diduga Juga Bermasalah"