Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ditengarai Kental Beraroma ‘Pesanan’ Kelompok Tertentu

Truk membawa batubara di salah satu area pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10).ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo.

URBANNEWS.ID - Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (CLK) dinilai belum memperhatikan persoalan yang mendasar sebagai kebutuhan agar dapat diterima oleh masyarakat. Tidak hanya dituntut responsif, kebijakan pemerintah harus juga futuristik dan menjadi solusi.

Demikian pernyataan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan (Permata) Indonesia, Ilham Rifki Nurfajar yang diterima urbannews.id, Minggu (26/1/2020) kemaren.

Menurut Ilham, sekarang pemerintah sedang sibuk dengan penepatan janji setelah kembali terpilihnya Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Melalui omnibus law pemerintah berupaya mewujudkan iklim investasi dan berusaha yang baik. Namun dalam keberjalanan penyusunan rencana tersebut terlihat beberapa hal yang seolah eksklusif dan menutup ruang partisipasi publik.

Menurut Ilham, pemerintah harusnya melakukan kajian ulang secara komperhensif soal upaya mensejahterakan rakyat, karena menciptakan lapangan kerja merupakan kepentingan antara pekerja dan pengusaha bukan hanya salah satunya.

"Penyelarasan kebijakan memang diperlukan, namun semangat yang dibangun haruslah berdasarkan kepentingan negara dan masyarakat pada umumnya bukan justru seolah hanya menjawab kepentingan kelompok tertentu alias “pesanan”," imbuh Ilham.

Ilham kemudian membeberkan, Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (CLK) dinilai sarat akan kepentingan di luar mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pemerintah seharusnya dapat mendorong pembentukan aturan yang partisipatif, substantif, dan akomodatif sehingga RUU ini tidak menjadi “cilaka” bagi bangsa Indonesia.

Aturan yang akan dibentuk menurut Ilham, menjadi cerminan sikap pemerintah, maka di sana konsistensi haruslah melekat. Pada bagian sub-sektor Minerba pemerintah, menurut Ilham, coba bermain dengan isu yang sensitif, dengan mengubah sembilan pasal, menghapus 15 pasal, dan menambah enam pasal baru. Salah satu pasal yang wacananya akan dihilangkan adalah Pasal 76 UU minerba terkait IUPK.

"Tentu wacana ini mencerminkan inkonsistensinya pemerintah dalam menciptakan keberdaulatan pengelolaan energi, dan ketidakpercayaan terhadap BUMN sebagai perpanjangan pemerintah dalam dunia usaha," ungkap Ilham lagi.

Seharusnya, kata Ilham, implementasi harus tetap dijalankan, mentransformasi Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Begitu juga, kata Ilham, bila secara teknis dan praktis ditemui kendala maka yang harus disepakati adalah proses transisi tersebut bukan justru menghilangkannya.(hen)

Bagikan Jika Bermanfaat