Advertisement

Pakar Pertambangan Bongkar Beragam 'Jebakan' dalam RUU Minerba

Pakar pertambangan nasional memberikan analisa terkait Rancangan Undang Undang Minerba dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (28/11/2019).foto/ist

URBANNEWS.ID - Pakar dan praktisi pertambangan nasional kembali membahas dan mengupas daftar inventaris masalah (DIM) Rancangan Undang Undang Mineral dan Batubara.

Kali ini, dalam diskusi publik yang ditaja Forum Komunikasi Kebijakan Pertambangan, Kamis (28/11/2019) kembali membongkar sejumlah hal yang menurut para pakar sebagai jebakan bagi kepentingan bangsa dalam RUU Minerba.

DR Ahmad Redi SH MH, Pengamat dan Praktisi Hukum Perambangan yang juga merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI), dalam diskusi publik itu mengutarakan Pasal 33 UUD 1945 dan berbagai Putusan MK terkait pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas mengarahkan bagaimana seharusnya kebijakan hukum Minerba diselenggarakan.

"Minerba harus dikuasai negara untuk sebesar‐besar kemakmuran rakyat. Bila RUU Minerba menyimpangi Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan MK, maka pembentuk RUU dipertanyakan komitmen bernegaranya," ungkap Ahmad Redi.

Menurut Ahmad Redi, RUU Minerba saat ini, masih belum berjiwakan Pancasila dan Konstitusi karena mendegradasi penguasaan negara dan mendegradasi tujuan bernegara untuk mewujudkan sebesar‐besar kemakmuran rakyat.


Sementara itu, Simon Fellix Sembiring Phd, Pengamat Kebijakan Pertambangan, yang juga Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, pada kesempatan itu menyatakan Perubahan Pasal 102 dan 103 Undang Undang Minerba, dimana kewajiban untuk mineral logam disebut “mengolah dan/atau memurnikan” dalam negeri, adalah sebuah kemunduran, dan dapat
disalahgunakan menjadi hanya sekedar pengolahan semata dan cukup perubahan fisik dan konsentrat. Menurutnya, kebijakan untuk mendorong pemurnian tetap harus dilakukan dalam negeri.

"Pada pasal 2 perpanjangan (termasuk peralihan), ada kata-kata dijamin dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Alasannya supaya ada 'kepastian berusaha'. Ini tidak beda artinya kalau disebut 'perusahaan berhak mohon perpanjangan, dan tergantung kepada persetujuan Pemerintah'. Dalam pengajuan DIM tersebut Pemerintah dan Pengusaha dibuat setara padahal dalam KK dan PKP2B jelas disebutkan pengusaha adalah
kontraktor Pemerintah. Kalau ini dipakai, artinya Pemerintah diposisikan lebih rendah dibanding dalam KK atau PKP2B," ulas Simon.

Tak hanya itu, Simon juga menyatakan bahwa perluasan yang dapat dilakukan dengan hanya sekedar Keputusan Menteri perlu
ditetapkan tidak dapat melebihi perluasan total maksimum 15.000 ha. Draft yang tercantum dalam DIM secara tersembunyi dimungkinkan melebihi masimum tersebut. Ini dapat disebut sebagai 'jebakan' bagi Pemerintah.

Sementara itu, Direktur CIRUSS, Ir Budi Santoso dalam diskusi publik itu membeberkan, bahwa terkesan Pemerintah ditekan oleh pemilik PKP2B dan KK dalam merevisi UU Noomor 4 Tahun 2009 untuk memenuhi kepentingan pengusaha.

"Mineral dan Batubara adalah vital dan strategis sehingga pemanfaatannya dan pengelolaannya tidak bisa hanya sekedar diperlakukan sebagai komoditi biasa, terutama Batubara. Dimana Pemerintah selalu berkomitmen akan memperlakukan sebagai energi bukan komoditi dagang biasa. Oleh sebab itu, batubara harus dikelola oleh Pemerintah, dalam hal ini BUMN sehingga keuntungan (bukan sekedar PNBP) dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengurangi subsidi dan subsitusi Migas," beber Budi Santoso.

Selain itu, menurut Budi, Pemerintah harus mengembalikan kategori vital dan strategis sehingga pengelolaan dan penegakan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang mineral dan batubara jelas sesuai dengan manfaat yang strategis dan vital.

"Pernyataan pemerintah akan memperkuat BUMN dalam pengelolaan mineral dan batubara tidak dicerminkan dalam rencana perubahan tersebut terutama berkaitan dengan kelanjutan PKP2B generasi I yang akan habis masa berlakunya," kata Budi Santoso.

Menurut Budi, hilirisasi batubara yang diketahui secara umum keekonomiannya masih sulit dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diperpanjang oleh pemegang PKP2B yang akan habis waktunya sangat terkesan hanya sebagai alasan sederhana untuk tujuan perpanjangan semata.

"Kebijakan yang tidak proekplorasi yang telah menyebabkan kegiatan ekplorasi tidak berkembang perlu dikaji ulang terutama berkaitan dengan lelang dalam penerbitan ijin dan jual beli perijinan seharusnya tidak diberi celah," tegas Budi Santoso.

Sementara itu, Direktur IRESS, Dr Marwan Batubara MSc, pada kesempatan diskusi publik itu membeberkan bahwa selama lima tahun (2014-2019), pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, ia mencatat bahwa DPR dan pemerintah lebih banyak berupaya untuk mengakomodasi kepentingan kontraktor atau pengusaha dibanding kepentingan negara dan rakyat.

"Hal ini tidak boleh terulang dalam pembahasan oleh DPR dan pemerintahan periode 2019-2024. Sehingga advokasi oleh masyarakat sipil harus terus berlanjut," ungkapnya.

Dikatakan Marwan, setiap ketentuan yang akan dirumuskan ke dalam pasal-pasal RUU minerba harus konsisten dengan amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara.

"Guna menjamin hal tersebut, maka pembahasan dianggap perlu untuk dimulai dari awal, bukan dengan carry over atas draft atau DIM yang sudah disusun oleh DPR 2014-2019. Meskipun hal ini dimungkinkan setelah adanya revisi UU Nomor 12 Tahun 2011," kata Marwan.

Menurut Marwan, untuk mencapai manfaat SDA minerba bagi sebesar-besar kemakmuran melalui penguasaan negara oleh BUMN dalam aspek pengelolaan, maka ketentuan-ketentuan relevan yang sudah ada dalam UU Noomor 4 Tahun 2019 tidak perlu dirubah.

"Penjelasan tentang lima aspek penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 yang tercantum dalam Putusan KK Nomor 36 Tahun 2012 atas judicial review UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 harus menjadi rujukan utama," kata Marwan.

Tak kalah penting, Marwan mengungkapkan, selama berpuluh tahun segelintir rakyat yang menjadi kontraktor KK dan PKP2B telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari eksploitasi SDA minerba yang merupakan aset milik negara.

"Sementara itu mayoritas rakyat hanya menerima bagian yang sangat kecil. Oleh sebab itu, UU Minerba yang baru harus menjamin tidak adanya perpanjangan kontrak atau izin otomatis bagi kontraktor eksisting dan hak pengelolaan SDA Minerba negara harus berada di tangan BUMN dan BUMD," kata Marwan.

UU minerba yang baru, kata Marwan lagi, perlu pula menjamin terbukanya kesempatan pemilikan saham suatu kontrak atau izin tambang oleh kontraktor lama atau yang sudah eksisting, sebagaimana terjadi pada
kontrak atau izin tambang Freeport bersama Inalum.

"Namun kontrak kerjasama ini harus menjamin dominasi pemilikan saham mayoritas berada di tangan BUMN," kata Marwan lagi.

Diutarakan Marwan lebih lanjut, revisi UU minerba harus memasukkan ketentuan tentang penerapan Resources Fund (RF) atau Dana Tambang (DT) yang antara lain bertujuan untuk kegiatan eksplorasi guna
menambah cadangan terbukti minerba yang menuju fase kelangkaan, dan kegiatan investasi yang produktif dan aman agar generasi mendatang dapat pula memperoleh manfaat dari ekploitasi sumber daya Minerba atau disebut keadilan antar generasi.

"Untuk itu perlu dimasukkan ketentuan tentang adanya pembentukan badan khusus pengelola RF," imbuh Marwan.

Marwan mengutarakan, pemerintah dan DPR perlu menjamin dan berkomitmen untuk konsisten melaksanakan proses pembentukan UU Minerba yang baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekjen Perhimpunan Mahasiswa Perambangan Indonesia (Permata), Ilham Rifki Nurfajar mengungkapkan, sejatinya kegiatan industri pertambangan haruslah memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Namun, dewasa kini tujuan tersebut dinilai jauh api dari panggang. Berbagai persoalan yang timbul merupakan akumulasi dari berbagai kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait industri pertambangan," kata Ilham.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, lanjut Ilham, maka diperlukan regulasi yang kuat dengan konsep matang dan penerapan aturan yang dapat diterima secara luas.

"Pemerintah haruslah konsisten dalam membangun semangat mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik, tidak tebang pilih dan loyo. Pemerintah wajib menjadi representasi kepentingan rakyat, sehingga kepentingan politik atau sejenisnya tidak mendominasi dalam perumusan kebijakan yang besar dampaknya akan diterima oleh masyarakat," tegasnya.

Selain itu, lanjut Ilham, pembinaan dan pengawasan menjadi pokok peningkatan dalam pengaturan. Penjelasan tugas pokok dan fungsi melalui aturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, haruslah sampai kepada seluruh pengawas dan pemerintah daerah.

"Selain regulasi, diperlukan pula sinergitas yang kuat lintas sektoral dan internal stakeholder pertambangan guna mengoptimalisasi potensi sumberdaya alam yang tersedia. Perbaikan wajib terus dilakukan oleh seluruh pihak pada berbagai aktivitas industri perambangan," ungkap Ilham.(hen/rls)

urbannews: @@urbannews13
Advertisement