Panglima Front Pembela Bumi Lancang Kuning Angkat Bicara soal Tindakan Polisi Tendang Mahasiswa saat Demo di KPU Riau

Share Button:

URBANNEWS.ID - Panglima Front Pembela Bumi Lancang Kuning, Muhammad Khalid Tobing, Senin (20/5/2019) angkat bicara terkait tindakan polisi menendang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau saat demo di kantor KPU Riau, Senin siang.

"Saya selaku Panglima Front Pembela Bumi Lancang Kuning menyayangkan tindakan represif oleh aparat dalam alam demokrasi saat ini," ungkap Khalid.

Menurutnya, hak konstitusi warga negara mengeluarkan pendapat di depan umum harus dilindungi. "Hal-hal serupa diminta untuk tidak terjadi lagi," katanya.

Ditegaskan Khalid, mahasiswa adalah prototipe penerus bangsa, mereka adalah pemimpin masa depan negeri ini.

"Dunia intelektual kita khususnya di kalangan mahasiswa tercedrai dengan kejadian ini. Solidaritas BEM Se Riau harus bersikap protes," ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Zulfikri Toguan menyatakan mengutuk oknum polisi yang menendang mahasiswanya sewaktu melakukan demo di kantor KPU Riau, Senin (20/5/2019). 

Menurut Zulfikri, unjuk rasa mahasiswa untuk menyampaikan kerisauan mahasiswa terhadap ketidakadilan yang mereka nilai terjadi. "Namun malah mendapat tendangan, di bulan puasa seperti ini lagi," ungkap Zulfikri.

"Kami akan menempuh jalur hukum jika mahasiswa nanti terdapat luka atau korban," ungkapnya.

Diberitakan, seorang mahasiswa ditendang polisi saat menggelar aksi unjuk rasa, Senin (20/5/2019). 

Entah apa sebabnya, seorang polisi yang bertugas menjaga demonstran di Kantor Komisi Pemilihan Umum Riau itu langsung melayangkan tendangannya ke tubuh salah satu mahasiswa almamater biru tersebut.

Mahasiswa yang berunjuk rasa itu berasal dari Fakultas Islam Riau, mereka mendesak KPU untuk mengklarifikasi kejanggalan yang terjadi pada saat pemilu serentak 17 April 2019 lalu. 

Demo berlangsung ricuh saat mahasiswa menyampaikan pendapatan kepada KPU Riau.

Ricuh terjadi ketika mahasiswa meminta untuk masuk ke dalam kantor KPU Provinsi. 

Awalnya terjadi negosiasi antara petugas kepolisian dengan para mahasiswa, namun tidak diizinkan. 

Polisi hanya mengizinkan 10 orang mahasiswa sebagai perwakilan.

Jumlah mahasiswa tersebut berjumlah sekitar 20 orang, dan mereka meminta agar semua masuk ke dalam kantor KPU Riau untuk menyampaikan Petisi secara bersama. Permintaan itu tetap tidak diizinkan polisi.

Akhirnya, kondisi unjuk rasa memanas dan mengakibatkan saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian. Sejumlah polisi berbuat kasar hingga menendang mahasiswa.

"Kita melihat ketidaknetralan kepolisian, kami menyampaikan aspirasi terhadap KPPS yang menjadi korban demokrasi. Tapi kami diadang saat hendak melakukan audiensi, niat baik kepada ketua KPU," ujar Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum UIR, Guntur Irvandi.

Guntur sangat menyayangkan dan menyesalkan tindakan arogansi kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. 

Padahal, Guntur bersama teman-temannya berunjuk rasa dengan damai dan menyampaikan aspirasi. Dia meminta agar polisi bekerja profesional untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

"Kami menyampaikan aspirasi masyarakat, kita lihat teman kami ada yang dipukuli, ditendang. Kepala saya ditolak, ini adalah bentuk ketidaknetralan aparat kepolisian," ketusnya.

Karena itu, Guntur mengaku akan melakukan aksi serupa dengan membawa jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Itu dilakukan demi menyampaikan aspirasi masyarakat melalui mahasiswa.

"Kami akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi ketika sikap dari kepolisian seperti ini. Ini menjadi semangat kami untuk terus menyampaikan aspirasi masyarakat," kata Guntur.

Dalam aksi itu, ada lima tuntutan mahasiswa yang disampaikan dengan petisi kepada KPU dan Pemprov Riau. Pertama, mendesak agar melakukan revisi sistem dan regulasi Pemilu serentak, jam kerja dan korelasi antara tugas KPPS dan insentif.

Kedua, meminta KPU memperbaiki sistem open rekrutmen petugas KPPS yang harus sesuai dengan regulasi. 

Ketiga, mendesak Pemprov Riau dan KPU untuk memberikan santunan moril dan materil kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal.

Keempat, mendesak KPU untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas misteri kematian ratusan petugas KPPS pasca Pemilu serentak 2019. Serta kelima, meminta KPU agar mengklarifikasi kepada publik terkait permasalahan yang terjadi selama Pemilu serentak 2019.(hen/merdeka.com)

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Panglima Front Pembela Bumi Lancang Kuning Angkat Bicara soal Tindakan Polisi Tendang Mahasiswa saat Demo di KPU Riau"