Pemerintah Cenderung Hanya Penuhi Keinginan Pengusaha Besar, IMW: Tuntaskan Kebijakan Nasional Minerba Sebelum Ubah Undang Undang

Diskusi Publik Jaringan Indonesia Berdaulat dan KAHMMI Jabodetabek, Minggu (26/1/2020) di Jakarta.foto/ist

URBANNEWS.ID - Akhir-akhir ini, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara sepertinya semakin jauh dari harapan yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Pragmatisme dan visi yang sempit telah menunjukan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak memperhatikan konsepsi dan foilosofis yang benar.

Demikian disampaikan Direktur Indonesia Mining Watch Budi Santoso pada Diskusi Publik Jaringan Indonesia Berdaulat dan KAMMI Jabodetabek, Minggu (26/1/2020) di Jakarta.

"Pemerintah berani melakukan tindakan yang normatif cacat konsep dan cacat logika, seharusnya melaksanakan terlebih dahulu yang diamanatkan oleh UU Nomor 4 tahun 2009 bukan malah berimprovisasi untuk memenuhi hasrat pragmatismenya yang terkesan hanya untuk memenuhi keinginan kelompok pengusaha besar, yang cenderung mempertontonkan kondisi konflik interest yang semakin terang benderang," beber Budi pada diskusi bertajuk 'Omnibus Law Ancam Kedaulatan Negara Suramnya Tata Kelola Sektor Perambangan di Indonesia' itu.

Dibeberkan Budi, pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan mineral dan batubara nasional terlebih dahulu seperti yang diamanahkan dalam pasal 6 ayat 1a UU Nomor 4 tahun 2009.

"Sepuluh tahun usia UU tersebut tidak pernah disinggung dan ini menurut saya salah satu kegagalan dalam pelaksanaan UU. Perubahan PP 23 sampai lima kali dan hampir yang ke-6, menunjukan pelaksanaan UU cenderung reaktif dan hanya mengikuti “kehendak” kelompok tertentu. Dan akhir-akhir ini pemerintah malah melakukan hal yang sama yaitu mendesak disetujuinya PP dari pada menyelesaikan Omnibus Law dan Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009," kata Budi Santoso.

Kecacatan normatif itu, lanjut Budi Santoso, akan menyebabkan kecacatan kebijakan yang lainnya. Oleh sebab itu Indonesian Mining Watch (IMW) dan CIRUSS merekomendasikan Pemeremintah untuk melakukan lima hal.

"Pertama menuntaskan dan menetapkan Kebijakan Nasional Mineral dan Batubara sebelum melakukan perubahan terhadap Undang-undang Minerba dan Peraturan yang berkait," ungkap Budi.

Kedua, lanjut Budi, mineral dan batubara harus dikembalikan lagi dalam kategori vital dan strategis, sehingga dalam pengelolaannya tidak hanya sekedar komoditi dagang biasa dan sebagai modal awal dan tidak terbarukan maka pengurasan yang berlebihan harus dihindari karena kebutuhan akan energi dan mineral tidak akan pernah berkurang.

"Ketiga, PKP2B harus dikembalikan sebagai WPN dan dikelola oleh BUMN dan pemerintah jangan memaksakan dengan argumentasi yang lemah baik dengan alasan penerimaan negara maupun kepastian investasi," ungkap Budi Santoso.

Keempat, kata Budi lagi, pemerintah sebaiknya menyiapkan BUMN khusus untuk pengelolaan ex PKP2B dari pada sibuk untuk memaksakan RPP 23 yang cacat konsep.

"Kegagalan PT. Koba Tin dan Tanitoharum menunjukan Pemerintah lalai terhadap kewajiban UU. Kelalaian tersebut sudah diakui dengan mencabut kembali status Tanito Harum dan hal ini akan menampar pemerintah
sendiri apabila pencabutan tersebut dibatalkan," ungkapnya.

Terakhir, ungkap Budi, program nilai tambah untuk mineral harus diberi ruang di bawah perindustrian atau ESDM karena keekonominnya bisa berbeda-beda terutama untuk perusahaan pengolahan dan pemurnian yang independent karena tingkat keekonomiannya bisa meningkat apabila dikaitkan dengan industri hilirnya.(hen/rls)

Bagikan Jika Bermanfaat