Pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK Mentahkan Pengakuan Menteri Rini Soemarno


Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Menteri BUMN Rini Soemarno.foto/net

URBANNEWS.ID - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan pihaknya tak memiliki wewenang langsung untuk memeriksa terlalu dalam mengenai persoalan Garuda Indonesia. Berbeda jika persoalan ini menimpa perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan.

"Dalam hal emiten yang tercatat kami akan meminta BEI untuk melakukan verifikasi kebenaran-kebenaran atau perbedaan-perbedaan terkait pendapat dalam laporan keuangan itu," ucap Wimboh, Kamis (2/5).

Pernyataan Wimboh ini bertolak belakang dan mementahkan keterangan Menteri BUMN Rini Soemarno, 26 April 2019.

"Kita perusahaan publik itu kan harus di-approve di OJK, sebelum kita RUPS kemarin itu OJK sudah harus menyetujui bahwa laporan keuangan kita itu benar dan memang bisa diterima dan itu sudah dilakukan," kata Rini ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4/2019).

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dalam laporan keuangan 2018 meraup laba bersih US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Namun laporan keuangan tersebut dianggap ada kejanggalan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pun merespons.

Dia menegaskan bahwa laporan keuangan tersebut sebelum dirilis sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengaku heran kenapa laporan keuangan tersebut dipermasalahkan. Apalagi kata Rini laporan keuangan Garuda sudah diaduit oleh akuntan independen yang dapat dipercaya.

"Itu yang saya nggak ngerti kenapa dipermasalahkan, karena secara audit sudah keluar dan itu kan pakai auditor akuntan publik yang independen dan sudah dikenal," paparnya.

Tak berwenang

Sementara itu, Wimboh juga mengaku tak berwenang memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia. Sebab, ada asosiasi profesi akuntan yang berhak memeriksa audit tersebut.

"OJK tidak punya kewenangan untuk me-overrule (membatalkan) hasil audit oleh akuntan. Ya kebenaran itu nanti ada asosiasi profesi yang melakukan verifikasi," jelas dia.

BEI telah melakukan pemanggilan kepada manajemen Garuda Indonesia pada Selasa (30/4) kemarin. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan Bursa akan mengirimkan penjelasan Garuda Indonesia dari hasil pertemuan itu melalui laman resmi BEI.

"Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perusahaan yang akan disampaikan melalui IDXnet (platform Bursa), dan penjelasan dapat dibaca di website Bursa," ujar Nyoman.

Hanya saja, sampai hari ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Garuda Indonesia dan BEI mengenai pertemuan tersebut.

Seperti diketahui, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, enggan menandatangani laporan keuangan 2018 karena tak setuju dengan keputusan manajemen menjadikan piutang dari transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) menjadi pendapatan perusahaan.

Dari kerja sama itu, Garuda Indonesia seharusnya meraup pendapatan sebesar US$239,94 juta. Namun, hingga akhir 2018 Mahata belum juga membayarnya ke perusahaan.(hen/detik.com/cnnindonesia.com)

Bagikan
No Response

Leave a reply "Pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK Mentahkan Pengakuan Menteri Rini Soemarno"