Proyek Triliunan Rupiah dari Hutang Luar Negeri Tak Pernah Diawasi DPR

Proyek kereta cepat Jakarta Bandung.foto/detik.com

URBANNEWS.ID - Mantan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, Ahmad Daryoko membeberkan lemahnya pengawasan DPR RI terhadap proyek infrastruktur yang didanai dengan hutang luar negeri. Bahkan, proyek-proyek bernilai triliunan Rupiah tersebut tidak tercantum dalam RAPBN.

"Di beberapa pemberitaan yang lalu, ada berita soal proyek infrastruktur kereta api Jakarta-Bandung dibangun dengan pinjaman dari China sebesar Rp 76 triliun. Tapi dalam postur APBN hal tersebut tidak dicatat. Mestinya meskipun proyek tersebut dari hutang luar negeri, tetap harus dicatat dalam pos APBN," ungkap Ahmad Daryoko kepada urbannews.id, Minggu (8/9/2019).

Menurut Ahmad Daryoko, pada era Orde Baru dulu, semua hutang Luar Negeri dicatat di APBN dengan judul 'Bantuan/Pendapatan Pembangunan'. 

"Di era ini hal tersebut tidak terlihat. Sehingga aktifitas pembangunan infrastruktur secara besar-besaran ini mulai dari RAPBN, luput dari pengawasan DPR RI. Pun demikian hingga saat pelaksanaan dan hasilnya pun tidak ada evaluasi dari DPR RI. Sehingga seolah lancar-lancar saja tanpa ada masalah kebocoran dan lain aebagainya," ungkapnya.

Ia pun menyatakan tidak pernah ada pembahasan RAPBN terkait proyek infrastruktur yang berasal dari hutang luar negeri. 

"Kalau hal tersebut dibahas, maka dalam metode pelaksanaan DPR pun (khususnya  Komisi IX) bisa mengontrol terkait penggunaan Tenaga Kasar dari China. Bagaimana ini DPR RI?" ungkap Ahmad Daryoko.(hen)

Bagikan
No Response

Comments are closed.