Revisi UU Minerba di DPR Diduga untuk Kepentingan Konglomerat

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.foto/ist

URBANNEWS.ID - Rapat Kerja (Raker)  antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Jumat (19/7/2019) membahas 12 poin, yang menjadi garis besar pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

Dari 12 poin garis besar DIM RUU Minerba, terdapat usulan DIM yang cukup mengejutkan, yaitu poin 12 berupa perubahan Kontrak Karya (KK) atau PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Sabtu (20/7/2019).

"Dari seluruh poin DIM tersebut, poin 12 mengenai perubahan KK atau PKP2B menjadi IUPK dapat dinilai sebagai poin DIM yang janggal dan dipaksakan oleh Menteri ESDM. Usulan poin perpanjangan PKP2B menjadi IUPK yang dimasukkan DIM, terkesan sangat dipaksakan setelah RPP yang diusulkan oleh Ignatius Jonan ditolak oleh Presiden. Bahkan, penolakan oleh Presiden baru dapat dilakukan, terpaksa setelah KPK mengirimkan surat kepada Presiden yang menyatakan bahwa RPP Minerba dinyatakan menyimpang dari UU Minerba," beber Yusri.

Menurut Yusri, suasana Rapat Kerja pun terlihat sangat jelas dan mudah dibaca, bagaimana anggota dari partai tertentu memaksakan agar Revisi UU Minerba dapat diselesaikan sebelum reses 26 Juli 2019. 

"Dari data kepemilikan PKP2B, sangat jelas Partai tertentu mana yang terlihat menjadi perpanjangan tangan untuk melancarkan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK," kata Yusri.

Setelah Ignatius Jonan terbentur oleh Presiden dengan ditolaknya RPP, lanjut Yusri, maka hanya ada dua jalan yang harus dilakukan Menteri ESDM, yaitu mempercepat revisi UU Minerba yang sangat bertolak belakang dengan sikap Menteri Jonan yang tidak akan merevisi UU Minerba sebelum RPP ditolak, atau Presiden dipaksa untuk membuat PERPU Minerba. 

"Namun, dapat dipastikan jika PERPU dipaksakan oleh Presiden, menjadi rawan secara politik bagi Jokowi sebelum dilantik resmi Oktober nanti. Bukan saja rawan secara politik. Jokowi pun dinilai tidak konsisten dalam menjalankan kebijakannya dan menyimpang dari janji kampanyenya. Apalagi, penolakan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK (diperkuat oleh Kementeriaan BUMN), justru menjadi awal bagaimana 'roh' UU Minerba dibuat untuk memperbesar peran BUMN yang tentunya menjadi tugas Presiden dalam mengamankan ketahanan energi nasional," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, kondisi tersebut sangat berbeda dengan target Jokowi dalam penguasaan saham PT Freeport Indonesia, dimana BUMN melalui PT Inalum memiliki saham 51%. 

"Selain masalah yang terkait dengan teknologi tinggi, inventory material yang terkait dengan proses produksi, untuk mengambil PT Freeport Indonesia, bahkan Inalum harus berhutang sebesar USD 3.85 milyar. Namun, PKP2B yang semestinya diletakkan sebagai leading energi untuk kepentingan ekonomi  nasional ke depan, semestinya justru harus lebih diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN. Apalagi, untuk PKP2B ini berbeda dengan pengambilan PTFI yang harus menggunakan overseas loan," ujar Yusri.

Rakyat menurut Yusri, menjadi mudah menilai, arah Partai pendukung perpanjangan PKP2B menjadi IUPK dengan mengakomodir melalui revisi UU Minerba jelas bukan bekerja untuk kepentingan rakyatnya. 

"Namun (Partai,red), telah terkooptasi dengan pemilik PKP2B tertentu. Demikian juga jika Presiden tetap mengeluarkan PERPU UU Minerba, arah kerja Presiden dinilai bertentangan dengan tujuan BUMN yang harus diperkuat dan diperbesar. Demikiaan juga, sumber daya energi batubara yang semestinya lebih dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya, yang merupakan mayoritas, dan menjadi sebatas untuk kepentingan konglomerat pemilik tambang yang minoritas," kata Yusri.

Dari Raker DPR dengan Pemerintah tersebut, kata Yusri, terkesan sangat istimewa dan penuh muatan pesan sponsor, sebab konsep revisi UU  mendadak baru diserahkan Kementerian ESDM ke DPR RI pada 8 Juli 2019,  sekaligus masuk dalam prioritas Prolegnas.

"Bahkan oleh Ridwan Hisyam dan kawan-kawan menginginkan dalam tiga minggu sebelum reses DPR, telah selesai. Ironisnya, Revisi UU Minerba yang jelas-jelas dipaksakan untuk kepentingan sebatas pemilik tambang, Ridwan Hisyam mengusulkan dikerjakan siang malam. Sebaliknya UU lain yang menyangkut hajat orang banyak justru berlarut-larut prosesnya. Untunglah, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengembalikan DIM tersebut kepada Pemerintah untuk diminta dilakukan sinkronisasi antara Kementerian dan Lembaga terkait," kata Yusri.

Menjadi sangat sulit dibantah, kata Yusri, publik menilai sejak RPP Minerba ke-6 diproses dengan tak lazim dan telah ditolak KPK setelah terlihat istana sempat 'masuk angin'.  Sikap tegas Meneg BUMN Rini Soemarno pun menurut Yusri menjadi sangat beralasan untuk kepentingan bangsa. Melalui suratnya kepada Mensesneg pada 1 Maret 2019 yang mempertegas bahwa UU Minerba perlu mengakomodir penguasaan dan penguatan peran BUMN Tambang dalam mengelola bahan baku energi primer untuk menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang. 

"Dalam RUPTL PLN 2019-2028, jelas bahwa PLN membutuhkan batubara sebesar 153 juta ton di tahun 2028. Belum lagi untuk kebutuhan industri lainnya. Jadi sikap berani Meneg BUMN patut diapresiasi. Meskipun berisiko, dia akan didepak dari posisi Meneg BUMN karena ada yang terganggu oleh sikap itu, berbeda kontras dengan Direksi BUMN tambang terkesan pengecut, pengen mengelola tambang itu tapi tak berani bersuara, takut dicopot," cecar Yusri.

Langkah strategis visioner Rini, kata Yusri, sayangnya tidak didukung sepenuhnya oleh Budi Sadikin sebagai pengendali BUMN Pertambangan dan Dirut PT Tambang Batubara Bukit Asam yang semestinya lebih 'berteriak' untuk menangkapnya. Justru, kata Yusri, keduanya seolah menghindar dari pembicaraan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK.

"Jika proses perpanjangan PKP2B menjadi IUPK dilakukan Menteri ESDM dengan tetap mendasarkan UU Minerba dan jauh- jauh telah dipersiapkan, maka semuanya akan berjalan mulus. Tidak memakan korban sampai terhentinya PT. Tanito Harum. Dari enam PKP2B lainnya (PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Adaro Energy (2020), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Kideco Jaya Agung (2022) dan terakhir PT Berau Coal (2025), semestinya saat ini dapat dilakukan persiapan bagaimana transisi pengambilan alih oleh BUMN dapat dilakukan. Justru tugas Menteri ESDM yang bertanggung jawab keteknikan dan Dirjen yang semestinya mempersiapkan bagaimana transisi dilakukan. Bukan malah membenturkan lembaga kepresidenan untuk memaksakan RPP, bahkan PERPU," ulas Yusri.

Bagaimanapun secara hukum, kata Yusri, pemilik sumber daya alam adalah rakyat Indonesia. Sehingga Presiden dan Menterinya, semestinya memperjuangkan manfaat sumber daya alam (batubara) untuk kepentingan rakyatnya. Bukan sebatas kepentingan pemilik tambang.  

"Dari besarnya produksi sebesar 220 juta metrik ton pertahun, atau separuh dari total produksi batubara nasional. Dengan asumsi mendapatkan profit margin 10 USD permetrik ton, maka mereka bisa meraup laba bersih sekitar USD 2,2 miliar sampai dengan USD 3.5 miliar setiap tahunnya. Tentu ini menjadi nilai yang sangat besar bagi pemiliknya untuk terus melakukan berbagai lobi untuk memperpanjang izin," ujar Yusri.

Pengambilalihan PKP2B oleh BUMN, kata Yusri, pada dasarnya tidak merugikan karyawan sama sekali, produksi tetap dapat dilakukan agar tidak menganggu pendapatan negara. 

"Bagaimana beberapa PKP2B berpindah dari pemilik satu ke pemilik lainya juga sering terjadi, menjadi catatan yang harus dibaca oleh Jonan. Bukan sebaliknya Menteri ESDM memaksa sekadar untuk mengakomodir kepentingan konglomerat pemilik tambang semata," beber Yusri.

"Sekarang publik menonton apa ujung dari proses revisi UU Minerba ini, apakah benar untuk meningkatkan peranan BUMN dalam menjaga ketahanan energi nasional atau hanya sekadar untuk kepentingan menyelamatkan konglomerat pemilik PKP2B. Siapa yang menyandera dan siapa yang tersandera, sangat mudah dibaca oleh rakyat sebagai pemilik sumber daya alam, diujung bagaimana proses ini akan selesai. Demikian juga, bagaimana arah kerja Presiden, apakah benar telah bekerja untuk visi besar bangsa dan berani 'menghajar' yang jelas-jelas merugikan republik yang dipimpinnya, tentu dapat dibaca bagaimana perubahan PKP2B menjadi IUPK akan dilakukan," kata Yusri.

Akhirnya, lanjut Yusri, Bravo KPK perlu digaungkan, yang telah berhasil menyelamatkan kerugian negara di sektor minerba.

"Keberanian menulis surat ke Presiden untuk menolak RPP Minerba ke-6 tersebut, jelas menjadi bukti bahwa KPK bekerja untuk kepentingan nasional, dan KPK menyadari bahwa secara UU, rakyatlah sebagai pemilik sumber daya alam," tutup Yusri.(hen/rls)

Bagikan
No Response

Comments are closed.