‘Rock Balad’ di Pertambangan

466 views
Budi Santoso, Direktur Center of Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus).foto.tambang.id

Oleh: Budi Santoso, Direktur Center of Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus)

KETIKA saya mulai 'bernyanyi' bahwa divestasi Freeport bagian dari kepercayaan diri bangsa, saya di-bully dan disaingi 'lagu rock balad' dengan kencang. Tidak ada kemampuan negeri ini untuk mengelola tambang (katanya) paling komplek di Indonesia. Akan terjadi penurunan penerimaan negara. Dan saya dianggep orang yang penganut Pan Indonesia, 'uber alles', yang berkonotasi 'nasionalisme sempit'.

Tetapi ketika Pak Jokowi menugaskan Inalum untuk menguasai divestasi Freeport, dan diperlukan dana US$ 3.8 Miliar, muncul 'lagu' baru dan konser dimana-mana. Akan ada potensi pendapatan negara. Bahkan Pak Jokowi ikut memimpin 'lagu' tersebut.

Semua paduan suara menyanyikan lagu yang sama. Saya termasuk yang ikut senang. Ternyata sudah ada Revolusi Pikir dan percaya diri bangsa mulai meningkat. Negara dan bangsa sudah menjadi 'common interest' bagi para stakeholder pertambangan.

Pesta digelar dan pujian mulai ditebar. Walau masih menyisakan 'kritik', tapi tidak ada yang salah, karena selalu 'there is no perfect project'.

Ketika pesta euphoria tentang divestasi Freeport yang 'sukses', saya mulai meniup peluit yang agak bising. PKP2B generasi I akan berakhir. Kemana Pemerintah akan bersikap.

Saya mulai 'bernyanyi' untuk mengingatkan bahwa Pemerintah harus mulai menyiapkan diri untuk mengelola PKP2B yang habis. Ini bukan sekedar 'nyanyi' tapi keprihatinan berkaitan dengan 'tagging' yang selama ini menjadi mantra bahwa 'batubara adalah energi', perlu diwujudkan dalam 'dunia nyata'.

Alih-alih kesiapan pemerintah untuk menyiapkan diri mengelola, yang terjadi kok malah cuma, dan hanya utak-utik Undang Undang Minerba dan PP-nya yang urgensinya masih dipertanyakan. Pemerintah sampai lupa tindakan yang harus dilakukan.

PKP2B (akan) diserahkan kembali ke pengusaha dengan alasan dan dramatisasi; akan terjadi kekacauan, produksi akan berkurang, pemutusan kerja, kepastian investasi. Tak hanya itu. Drama lucu, BUMN tidak mampu mengelola ex-PKP2B, ditambah akan terjadi potensi penurunan pendapatan negara. What!?

Dramatisasi ini ternyata juga banyak yang memutar ulang dan siaran 'rely' yang akhirnya 'kayak' acara siaran langsung pernikahannya Raffi Ahmad. Membosankan dan tidak perlu.

Dalam kasus Freeport saya menganggap, dan ikut bangga. Sepertinya sudah terjadi perubahan Waras Pikir dan Waras Logika, karena pemerintah berani mengeluarkan dana besar untuk 'membuktikan' percaya diri dan kemampuan bangsa serta 'akan terjadi peningkatan pendapatan negara' walau masih dengan catatan.

Tapi menjadi agak 'kaget' ketika untuk kasus PKP2B dramatisasinya malah berlawanan, dan uniknya para 'penyanyi rock balad' sebelumnya juga ikutan paduan suara dramatisasi yang berlawanan tersebut. PKB2B kalau dikelola BUMN akan potensi penurunan pendapatan negara. Kalau ganti pemilik akan terjadi 'diskontinuity' yang dapat mengganggu produksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Bahkan ada pengusaha (yang buka rahasia) yang bilang urusan 'milyaran dolar' jangan diganggu receh-receh.

UU dan kontrak batubara menyatakan habis waktunya harus dikembalikan kepada negara dan asetnya menjadi BMN (barang milik negara). Dimana makna literasinya Negara tidak perlu mengeluarkan duit untuk mengelola, kok malah dibilang potensi 'merugikan negara'.

Padahal sama pengusaha yang hebat tersebut, sudah dibocorin. Ini urusannya 'milyaran dolar'. Kok Pemerintah masih enggak paham atau pura-pura enggak paham.

Mungkin saya perlu ngasih gambaran betapa milyaran dolar tersebut bukan awang-awang. PKP2B generasi I per tahun produksinya sekitar 230-an juta metric ton. Kalau keuntungan US$15, maka potensi yang masuk adalah US$ 3.5 Miliar per tahun. Bener, urusan milyaran dollar. Lebih gede pendapatan dari Freeport.

Dan mengenai ganti pemilik, beberapa perusahaan tambang besar sudah beberapa kali ganti pemilik. Tidak terbukti terjadi gangguan produksi kecuali masalah keuangan. Ketakutan yang dibuat-buat.

Batubara komoditi vital perlu ditetapkan. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan vital negara dan daya saing ekonomi. Kepentingan lain juga berkaitan dengan program ke depan.

Bangkitnya industri dan kelistrikan nasional bisa membutuhkan lebih 250 juta ton per tahun Batubara. Dan kalau pemerintah mementingkan BPJS tidak nunggak, dan memilih batubara sebagai energi primer dan energi final daripada mensubsidi energi, maka kebutuhan batubara nasional akan lebih meningkat lagi. Mengelola PKP2B oleh negara menjadi momen penting bagi ketahanan dan kamanan energi nasional.

Sisi lain, isu Batubara sebagai salah satu penyebab global warming bisa dan ternyata ada counter conceptnya. Makin banyak manusia, makin banyak CO2 untuk memproduksi pohon dan makanan. Posisi Indonesia di tropis dapat mengambil keuntungan ini. Lebih baik membakar batubara dan mengganti dengan menanam pohon yang mendapat manfaat ganda (selulosa dan makanan).

Pemerintah perlu membela kebutuhan energi murah terjangkau, aman dan ketahanan dijaga. Energi terbarukan yang seperti barang mewah, perlu dipikirkan apakah rakyat sudah perlu 'mercy' atau cukup diberi 'avansa'.

Jadi, sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang menakut-nakuti pemerintah atau kepentingan rakyat dengan cara 'produksi akan berhenti' dan 'pendapatan negara' menurun, ketika kesempatan negara menguasai sumber energi vital tersebut tidak diambil.

Melihat peristiwa 'divestasi Freeport' dan PKP2B yang bisa dan mudahnya berubah lagu-lagu, saya jadi berfikir ulang tentang optimisme Waras Pikir dan Waras Logika di atas. Ternyata tidak 'genuine' atau malah abal-abal.

Saya tidak yakin bahwa para pihak, dan apalagi para ahlinya tidak punya kompetensi. Tetapi ketika gampang sekali 'merubah lagu tanpa makna', sepertinya kayak penyanyi yang gampang dibeli. Kalau hal ini terjadi maka para ahli dan pihak tersebut tidak punya integritas dan walau ngaku punya kompetensi yang baik tapi bisa disebut tidak memiliki profesionalisme sama sekali. Integritas buruk.

Menjaga integritas memang hal yang sulit dan bisa-bisa dimusuhi oleh orang yang kepentingannya berlawanan, walau niat baik bisa-bisa menjadi dianggep orang jahat.

Memang menjadi pejabat manis karena menghadapi pensiun supaya kelak bisa dapat jabatan di perushaan tersebut, dapat dimengerti. Tapi kenapa tidak berfikir kalau PKP2B tadi menjadi BUMN malah mereka bisa melanjutkan 'pengabdian' kepada negara daripada 'dimanfaatin' oleh pengusaha yang pingin tambah kaya.

Tak ada gading yang tak retak, 'no body perfect', dan tidak ada manusia tanpa cela. Tetapi sebagai orang yang mengaku dirinya Profesional dan berintegritas, niat menjadi baik sangat diperlukan. Kata filsafat Jawa 'membuat pinter orang bener (bhs. Jawa, berintegritas) itu lebih mudah, daripada membuat 'bener orang pinter'.

Kita perlu melihat ending dari 'carut-marut' penyelesaian PKP2B ini seperti apa. Jangan sampai pejabat yang dibayar oleh negara malah lebih mudah membuat 'diskresi' untuk merugikan negara (keuntungan pengusaha) daripada sebalik.

Sebagai penutup, pepatah orang Sunda, walau kita beda kepala dan pikiran jangan tinggalkan Asah, Asuh, Asih. Perbedaan itu biasa, tapi harus tetap menjaga saling mengingatkan, saling melindungi dan kerukunan.***

Palereman Luhur, Lembah Salaka.

Bagikan
No Response

Comments are closed.