SKK Migas Baru Sekarang Lakukan FGD, Setelah 8 Bulan Gagal Produksi Lapangan MDA-MBH

Ilustrasi/esdm.go.id

URBANNEWS.ID - Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Julius Wiratno kepada urbannews.id, Selasa (21/1/2020), mengaku belum bisa memastikan langkah penyelesaian permasalahan kontrak sewa beli FPU untuk Lapangan MDA-MBH Blok Madura Strait.

"Masih sedang dicarikan solusi yang terbaik untuk semua pihak, yang memungkinkan mulai produksi (lifting) lebih cepat dari berbagai opsi yang ada," ungkapnya.

Julius membantah jika SKK Migas tidak memberikan kepastian atas persoalan yang megakibatkan tersendatnya pasokan gas untuk industri Jawa Timur itu.

"Justru ini sedang mencari kepastian untuk hasil yang lebih baik karena kalau retender potensi akan semakin mundur mulai berproduksinya dan harga juga semakin mahal, maka sedang dicarikan jalan keluar yang lebih menguntungkan buat negara. Minggu ini akan ada FGD semua pihak (termasuk aparat hukum) untuk disepakati langkah-langkah yang akan diambil supaya negara tidak lebih rugi," kata Julius.

Sementara itu, mengenai jaminan pelaksanaan Konsorsium PT Anugrah Mulia Raya senilai USD 19,313,440.00 yang sudah berakhir masa berlaku sejak 6 Juni 2019 lalu, Julius hanya memberi keterangan singkat.

"Kelihatannya sudah diperbaharui, tetapi saya tidak tau pastinya ya, mungkin teman-teman bagian kontrak yang lebih tahu," kata Julius.


Lebih lanjut, disinggung mengenai kepastian investasi bagi HCML, Julius kembali menekankan bahwa pihaknya mencari solusi terbaik untuk semua pihak atas permasalahan tersebut.

"Kita hitung secara keekonomian pro kontranya, jadi kalau kita batalkan dan kita denda serta retender ternyata lebih costly dan ada tambahan potensi kerugian negara maka akan kita cari usaha-usaha optimasi dengan meng-explore beberapa opsi yang masih feasible dan legal basisnya kuat. Karena kalau cairkan PB dan dapat 5-8% LD tetapi NPV Project tergerus cukup dalam dan Penerimaan Negara nantinya turun jauh maka akan rugi semuanya. Sedangkan KKKS HCML dalam hal ini sudah invezted banyak dengan sudah membangun platform dan pipelinenya. Memang FPU ini biang keroknya. Tetapi kita harus hati-hati next step-nya kalau memang bisa di-reover maka akan lebih bagus hasilnya buat semua. Semoga dengan FGD dua hari besok bisa ketemu jalan tengah yang terbaik buat semua pihak, syukur-syukur bisa win-win solution," beber Julius.

Menurut keterangan diperoleh urbannews.id, jika kemudian dibolehkan kepada konsorsium PT Anugrah Mulia Raya membangun FPU di luar negeri, ada kejanggalan di beberapa kalangan mengenai bagaimana dengan penawar pertama konsorsium PT Duta Marine yang menawar lebih murah daripada PT Anugrah, tapi Duta Marine dalam penawarannya membangun FPU di galangan kapal luar negeri. Saat itu, diketahui SKK Migas dalam proses tender menambah persyaratan bahwa FPU harus dibangun di dalam negeri.

Menurut keterangan diperoleh urbannews.id, jika PT Anugrah kemudian boleh membangun FPU di luar negeri, logikanya maka PT Duta Marine harus ditawarkan terlebih dahulu dengan opsi itu. Sebab, dulu perusahaan ini menawar harga jauh lebih murah dari PT Anugrah.

"Nah itu yang harus dibahas lebih detail dan dihitung plus dan minusnya ya, oleh semua yang terlibat. Karena saya sendiri tentu saja harus belajar kenapanya, karena nggak terlibat jaman dulu ya. Saya open mind saja. Mana yang terbaik buat bangsa dan negara. Will see comment from the experts besok ya. Ini semua yang akan didiskusikan dan dicarikan jalan keluar yang terbaik, tidak hanya sepihak, dan juga melibatkan aparat hukum supaya clear and clean. Kita tunggu saja besok seperti apa diskusinya ya," kata Julius lagi.

Terkait dengan adanya kemungkinan PT Duta Marine menggugat SKK Migas karena telah dirugikan dengan persyaratan yang tidak ada pertanggungjawabannya, dan tentunya jika gugatan itu benar terjadi akan merugikan negara akibat tidak profesionalnya pejabat SKKMigas, Julius mengaku tidak khawatir.

"Setiap pengambilann keputusan pasti ada dasarnya ya, terlepas itu nanti beberapa waktu lagi dipandang salah atau benar oleh pihak-pihak lain, wajar itu. Yang penting harus bisa dipertanggungjawabkan ya secara profesional dan di-back up dengan supporting document yang sahih, no worries. Mantab," ujarnya.

Disinggung mengenai penambahan persyaratan tender sewa beli FPU oleh SKK Migas tersebut, Julius mengaku tidak mengetahuinya lantaran belum menjabat Deputi Operasi SKK Migas.

"Wah, kalau itu biar orang lain saja yang menilai ya, mosok saya orang dalam SKK Migas menilai keputusan yang lalu-lalu yang mana pasti juga ada alasan dan pertimbangannya ya," ungkap Julius.

Tanpa kepastian

Sementara itu, seperti diberitakan urbannews.id sebelumnya, permasalahan terjadi pada kontrak atau perjanjian Nomor 332004438 tertanggal 4 Agustus 2017 antara Husky CNOOC Madura Limited (HCML) dengan Konsorsium PT Anugrah Mulia dan Sadakan Offshore Sdn Bhd, Emas Offshore Contrusction & Production Pte Ltd dan PT Pelayaran Intilintas Tirhanusantara, perihal sewa beli floating production unit (FPU) untuk Lapangan MDA-MBH Blok Madura Strait dengan nilai kontrak sekitar USD 386 juta untuk jangka waktu penyerahan FPU paling lambat tanggal 4 Juni 2019 di lapangan MDA-MBD, dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar USD 19,313,440.00 kepada HCML dengan tanggal penerbitan 3 Agustus 2017 dan masa berakhir 6 Juni 2019.

Berdasarkan informasi diperoleh urbannews.id, hingga berita ini dilaporkan, terhitung kurang lebih enam bulan dari batas waktu kontrak Konsorsium PT Anugrah Mulia Raya tak kunjung mampu menyerahkan FPU sesuai kontrak tersebut. Malah, ironisnya sampai saat ini belum ada kepastian waktu yang tepat penyerahan FPU tersebut.

Keterlambatan pelaksanaan kontrak sewa beli FPU untuk lapangan MDA-MDH diketahui merugikan sejumlah pihak. Antara lain, industri di Jawa Timur yang kesulitan menambah kebutuhan gas untuk meningkatkan produksinya.

Selain itu, penerimaan negara pun dikabarkan menjadi tertunda. Investor dalam hal ini KKKS HCML ditengarai juga sangat dirugikan karena invetasi yang sudah banyak dikeluarkan sejak POD disetujui oleh SKK Migas pada Januari 2013, namun tidak dapat menagih kembali pengeluaran sesuai skema cost recovery, dan sudah tentu menjadi tertunda menikmati hasil bisnisnya. Bahkan dikhawatirkan kondisi yang dialami HCML membuat image buruk soal invetasi sektor hulu oleh investor migas di Indonesia.(hen)

Bagikan Jika Bermanfaat