Advertisement

Soal Divestasi Freeport, Rendi A Witoelar: Simon Itu Malas atau Memang Tak Mau Jalankan Tugas sebagai Dirjen?


Rendi A Witoelar.

URBANNEWS.ID - Usai adanya laporan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (KRKSDA), Head of Corporate Communications PT Inalum, Rendi A Witoelar angkat bicara. Kepada urbannews.id, Jumat (15/2/2019) malam, Rendy memberikan beberapa keterangan terkait divestasi PT Freeport Indonesia. 

"Simon Sembiring klaim gak pernah tau tentang kerjasama Rio Tinto. Itu RKAB PTFI 2006 hingga 2008 ketika dia masih menjabat sebagai Dirjen," ungkap Rendi yang juga menyertakan foto beberapa dokumen terkait. 

"Di situ (dokumen,red) disahkan oleh direkturnya dan dia sebagai Dirjen di-CC kan. Kesimpulannya, Simon malas atau memang tidak mau menjalankan tugasnya sebagai Dirjen?," tambah Rendi.

Surat persetujuan RKAB PT FI Tahun 2006.ist/rendi a witoelar
Surat persetujuan RKAB PT FI Tahun 2007.ist/rendi a witoelar
Surat persetujuan RKAB PT FI Tahun 2008.ist/rendi a witoelar

Sementara itu, terkait keteranga pengamat energi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan sumber Daya Alam, Rendi juga menyatakan mereka tidak teliti membaca dokumen. 

"Pengamat-pengamat yang mengadukan itu tidak teliti membaca dokumen dan gak ngerti Bahasa Inggris. Disarankan mereka sewa penerjemah bahasa inggris yang mumpuni sebelum koar-koar," ungkap Rendi.

Lebih lanjut, Rendi juga membantah keterangan KRKSDA soal PI Rio Tinto dalam struktur saham FCX di PTFI tidak mungkin ilegal. 

"Itu gak mungkin illegal karena setiap tahun sudah disetujui oleh Pemerintah. Termasuk di zamannya Simon," ungkap Rendi.

Menurut Rendi, hak partisipasi Rio Tinto tersebut telah dikonversi menjadi saham di PTFI sebagai upaya Indonesia mengendalikan saham mayoritas sebesar 51% di perusahaan tersebut. 

"Apa itu hak partisipasi? Itu intinya memberikan hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai dengan tahun 2022, dengan batasan produksi tertentu (metal strip). Mulai tahun 2023 Rio Tinto akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041," kata Rendi.

Kerjasama operasi ini, lanjut Rendi, walaupun tidak mempengaruhi komposisi saham PTFI, namun mempengaruhi komposisi pembagian hasil produksi PTFI.

"Contoh, jika produksi PTFI 100 ton, maka Rio Tinto akan langsung mendapat 40 ton, dan sisa 60 ton dibagi antara Inalum dan FCX yang hasil akhirnya tercermin dalam dividen," beber Rendi.

“Jika masalah hak partisipasi ini tidak diselesaikan maka setelah 2022, Inalum dan FCX hanya mendapatkan 60 persen dari produksi PTFI karena 40 persen sudah langsung dialokasikan untuk Rio Tinto,” tutur juru bicara Inalum Rendi A Witular.

Skema kerja sama operasi antara Rio Tinto dan FCX tersebut menurut Rendy sudah disetujui oleh pemerintah Indonesia di zaman Soeharto. Menteri ESDM IB Sudjana dan Menteri Keuangan Marie Muhammad secara tertulis menyetujui kesapakatan tersebut di tahun 1996.

“Sulit membayangkan bahwa kedua menteri senior ini memberikan persetujuan tanpa kajian hukum yang lengkap,” kata Rendi.

Menurut Rendi, informasi terkait kerjasama tersebut sudah dimasukkan ke laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit FCX dan PTFI sejak 1996. Sebagai perusahaan terbuka, FCX setiap tahunnya mencantumkan informasi tersebut di laporan tahunannya yang dapat diunduh di situs mereka.

“Jika tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu, harusnya para pihak yang mempermasalahkan skema Rio Tinto itu sudah mempertanyakannya jauh hari. Informasinya terbuka bagi siapa saja yang ingin membaca,” kata Rendi.

Salah satu isu yang dipermasalahkan juga terkait dengan kerjasama Rio Tinto yang mengecualikan Blok A dalam skema tersebut, menurut Rendi, Blok A adalah konsesi yang dioperasikan oleh PTFI di Kabupaten Mimika, Papua.

“Mengenai anggapan kerjasama Rio Tinto hanya berlaku di Blok B. Ini terjadi karena kurangnya ketelitian para pengamat dalam membaca surat Menteri ESDM IB Sudjana yang memberikan persetujuan ke Rio Tinto di atas volume metal strip tertentu untuk Blok A. Mungkin karena surat ditulis dalam Bahasa Inggris jadinya mereka bingung,” tutup Rendi.(hen)

Baca juga:

urbannews: @@urbannews13
Advertisement