Ada Perintah Sofyan Basir ke Seorang Direksi PLN, CERI: Nicke Widyawati Kala Itu Menjabat Direktur Perencanaan Strategis

Mantan Direktur Perencanaan Strategis I PLN yang kini menjabat Dirut Pertamina, Nicke Widyawati.foto/dok

URBANNEWS.ID - Dugaan adanya keterlibatan direksi PLN dalam pusaran kasus suap PLTU Riau 1 mencuat. Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (24/4/2019) mengaku sudah menduganya sejak awal.

"Saya sejak awal sudah menduga bahwa ada keterlibatan nyata dari Direksi PLN terkait kasus suap PLTU Riau 1, karena tak masuk akal PT Blackgold Natural Resources Ltd bisa dipilih sebagai patner IPP (Independent Producer Power) oleh anak perusahaan PLN yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali tanpa intervensi Direksi PLN," beber Yusri kepada urbannews.id.

Meskipun terlambat penetapan tersangka Sofyan Bayir oleh KPK, kata Yusri, namun pihaknya harus mengapresiasi kinerja KPK dalam mengungkap kasus ini, karena publik bertanya sudah hampir 10 bulan kenapa belum menetapkan tersangka dari pihak PLN, padahal bukti-buktinya sudah lebih dari cukup, maka tidak tertutup kemungkinan dari pengembangan keterangan Sofyan Basyir bisa menyeret Nicke Widyawati dan Iwan Supangkat dalam konspirasi ini.

"Apalagi menurut keterangan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di depan awak media Selasa (23/4/2019), bahwa Direktur Utama PLN Sofyan Basir telah memerintahkan seorang Direktur PLN untuk berkordinasi dengan mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragih dan Johanes Budi Soekotjo," kata Yusri.

Dikutip dari detik.com, Saut memang mengatakan bahwa Sofyan Basyir menyuruh salah satu orang Direksi PLN untuk memonitor itu karena ada keluhan dari Johanes Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau 1.

"Mengingat munculnya proyek PLTU Riau 1 mulanya diawali oleh perencanaan yang saat itu di bawah kewenangan penuh Direktur Perencanaan Strategis 1, Nicke Widyowati, karena awalnya pihak Blackgold Natural Resources Ltd berminat terhadap proyek pembangkit PLTGU Jawa 3, tapi oleh Sofyan Basyir dikatakan sudah ada jagonya, disarankan untuk ambil PLTU Riau 1," kata Yusri.

Bahkan, lanjut Yusri, sudah saatnya KPK mengungkap kasus lainnya dalam proyek pembangkit 35.000 MW yang mungkin sama modusnya dengan kasus PLTU Riau 1, karena praktek itu sudah menjadi rahasia umum.

"Hal ini penting, karena contoh untuk kasus PLTU Riau 1, semua dana suap yang terungkap hampir mendekati USD 50 juta dibagi untuk politisi Golkar dan termasuk yang dijanjikan kepada Direksi PLN terungkap dipersidangan akan merupakan "sun cost" bagi investor, dan tentu biaya itu akan dibebankan kepada harga jual listrik kepada PLN  yang kemudian ujungnya rakyat dan negara juga dirugikan baik tarif listrik menjadi lebih mahal atau nilai subsidi menjadi lebih besar dari Pemerintah," tutup Yusri.

Sementara itu, dilansir detik.com, Selasa (23/4/2019) malam, KPK menyatakan bakal menelusuri peranan jajaran direksi PLN lainnya terkait kasus dugaan suap Dirut PLN Sofyan Basir. Nantinya, KPK bakal melihat apa saja peranan tiap orang yang diduga terkait kasus ini.

"Nanti kita lihat di jajaran direksi seperti apa mereka berperan. Kan nanti kita bisa simpulkan si A berperan seperti apa, perintah siapa, otoritasnya gimana, kan setiap orang punya fungsi, ketika dia punya fungsi, fungsi itu dijalankan nggak. Fungsinya menyimpang nggak," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Dalam konstruksi perkara dugaan suap terhadap Sofyan, KPK memang menyebut ada perintah dari Sofyan kepada salah satu direktur PLN. Perintah itu agar si direktur segera merealisasi power purchase agreement (PPA) antara PT PLN dan Black Gold Natural Resources dan CHEC.

Sofyan ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga Sofyan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus Marham yang lebih dulu diproses dalam kasus ini.

"Tersangka SFB, Direktur Utama PT PLN. Tersangka diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Sofyan disebut berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek itu segera direalisasi. Saut menyebut berbagai pertemuan itu terjadi di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan.

Berikut ini berbagai peran yang diduga dilakukan Sofyan terkait kasus ini:

1. Sofyan menunjuk perusahaan Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1

2. Sofyan menyuruh salah satu direktur di PT PLN untuk berhubungan dengan Eni Saragih dan Kotjo

3. Sofyan menyuruh salah satu direktur di PT PLN untuk memonitor karena ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau 1

4. Sofyan membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC (Huandian) dan perusahaan-perusahaan konsorsium.(hen/detik.com)

Bagikan
No Response

Leave a reply "Ada Perintah Sofyan Basir ke Seorang Direksi PLN, CERI: Nicke Widyawati Kala Itu Menjabat Direktur Perencanaan Strategis"