Bowo Sidik Mengaku Diberi Sofyan Basyir SGD 200 Ribu, Mantan Dirut PLN Terancam Kena Pasal Berlapis

Share Button:
Bowo Sidik Pangarso.foto/beritasatu.com

URBANNEWS.ID - Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (29/4/2019), menyatakan mantan Dirut PLN, Sofyan Basir terancam dijerat pasal berlapis. Selain telah menjadi tersangka pada kasus suap proyek PLTU Riau 1, Sofyan Basir diduga juga memberikan uang kepada tersangka suap Bowo Sidik.

"Berdasarkan tesminoni Bowo Sidik mantan anggota DPR Komisi VI dari Fraksi Golkar di depan penyidik KPK bahwa katanya Sofyan Basyir pernah menyerahkan 200.000 singapore dollar terkait uang terimakasih kepada Komisi VI karena telah mengamankan image posisi PLN yang terancam gagal bayar dari beredarnya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2017 silam," ujar Yusri.

Terkait surat Sri Mulyani itu, dilansir detik.com, 2 Oktober 2017, Surat Sri Mulyani kepada Jonan dan Rini dirilis 19 September 2017, dengan nomor S-781/MK.08/2017 bersifat penting dan segera.

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan kondisi keuangan PLN mengkhawatirkan besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi terjadinya gagal bayar.

Kondisi tersebut bakal memburuk, karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah.

Kekhawatiran Sri Mulyani seakan membenarkan ramalan Rizal Ramli soal kondisi keuangan PLN terkait program 35.000 MW. Rizal buka suara mengkritik 35.000 MW saat masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman 2015 lalu.

Menurut Rizal, dalam 5 tahun hingga 2019, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW. Nah, jika program 35.000 MW dipaksakan akan membuat PLN bangkrut.

"Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tutur Rizal 7 September 2015 silam.

Di sisi lain, jika mengacu laporan keuangan PLN triwulan II-2017 (unaudited), jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun dibandingkan triwulan II-2016 (audited) yang sebesar Rp 259,339 triliun.

Namun, bagi Menteri BUMN, Rini Soemarno, wajar saja seorang menteri keuangan mengirim surat seperti itu. Rini memandang surat tersebut sebagai bentuk perhatian Sri Mulyani sebagai menteri keuangan mengingatkan kondisi keuangan PLN.

"Tapi wajar bagi menteri keuangan untuk membandingkan, bahwa dia lebih khawatir dari saya. Dia harus mengingatkan kita," kata Rini di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Sedangkan Dirut PLN, Sofyan Basir, menegaskan kondisi keuangan PLN sehat, dan dia segera menyiapkan surat balasan untuk Sri Mulyani.

"Kita saat ini punya cashflow Rp 63 triliun, belum lagi standby loan di bank (pinjaman siaga) Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi keuangan kami sehat.

Dirut Pertamina Diperiksa

KPK secara resmi telah mengumumkan akan memanggil Nicke Widyawati dan Iwan Supangkat sebagai Direksi PLN saat itu, meskipun beberapa jajaran direksi anak usaha PT PLN sudah mulai diperiksa KPK, keterangan mereka diperlukan untuk melihat tingkat keterlibatan secara aktif dalam memfasilitasi keinginan konsorsium PT Blackgold Natural Resorces Ltd sebagai pengembang pembangkit listrik swasta dalam proyek 35.000 MW.

Dengan ditetapkannya Sofyan Basir sebagai tersangka oleh KPK pada 23 April 2019, sehingga kasus suap PLTU Riau 1 dimulut tambang dengan kapasitas 2X300 MW memasuki babak baru. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah direksi PLN lainnya, karena tak mungkin SB bisa bekerja sendiri.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin (29/4/2019) pagi kepada urbannews.id soal pemeriksaan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati oleh KPK.

"Karena berdasarkan keterangan saksi dan tersangka di pengadilan Tipikor untuk  EMS, Johannes Soekoco dan Idrus Marham, terungkap jelas banyak pertemuan di berbagai tempat yang bahkan ada yg di luar negeri, dan pertemuan itupun dihadiri oleh SB, NW dan Iwan Supangkat dalam usaha memuluskan skenario agar semua keinginan konsorsium PT Blackgold Natural Resorces Ltd (BNR), PT Samantaka Batubara dan China Huadian Enginerring Co Ltd (CHEC) dengan anak usaha PLN yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PLJB) dan PT PLN Batubara (PLNBB)," ungkap Yusri Usman.

Dikatakan Yusri, sangat wajar adanya peran kedua Direksi PLN lainnya dalam membantu Sofyan Basyir memenuhi keinginan konsorsium PT BNR keputusan PPA dgn PT PJB dan PLBB cepat disetujui agar proses kontruksi pembangkit bisa segera dilaksanakan, karena PLTU Riau ini akan beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2023.

"Jelas dikatakan oleh SB bahwa dia telah menugaskan direksinya untuk memonitor dan membantu semuanya proses tersebut, apalagi munculnya proyek PLTU Riau 1 ini dimulai tahap perencanaan sampai dengan disetujuinya proyek pembangkit itu oleh menteri ESDM didalam RUPTL 2017-2026 adalah dibawah tanggungjawab direktur pengadaan strategis 1 PLN saat itu dijabat oleh Nicke Widyawati," beber Yusri.

Dibeberkan Yusri lagi, kalau sudah disetujui dan masuk dalam RUPTL, maka atas keputusan dewan direksi PLN yang kemudian menentukan apakah proyek pembangkit listrik itu akan diswakelola atau dengan skema IPP/ Independent Power Producer.

"Sehingga keterangan SB sebagai tersangka tentu dia harus jujur mengakui siapa-siapa direksi PLN yang terlibat sejak perencanaan hingga ekskusi dengan skema kerjasama dengan anak usaha PT PLN," kata Yusri.

"Kita sangat percaya KPK bisa mengunggkap peran-peran direksi lainnya, meskipun publik mengetahui bahwa banyak pihak yang telah mengintervensi pimpinan KPK agar kasus suap PLTU Riau 1 tidak melebar kemana-mana, karena proyek 35.000 MW diduga banyak dikawal oleh elit-elit politik, kalau dibuka semuanya akan menggegerkan dunia politik pemerintah," lanjut Yusri.

Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir.

"Dipanggil sebagai saksi untuk SFB (Sofyan Basir)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

Nicke dipanggil dalam kapasitasnya sebagai eks Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN. Selain Nicke, KPK juga memanggil Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman, Senior Vice President Legal Corporate PLN Dedeng Hidayat, dan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN, Ahmad Rofik.

Nicke sebelumnya juga pernah diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 pada Senin (17/9/2018). Saat itu, KPK mencecar Nicke soal pertemuannya dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, yang saat itu masih berstatus tersangka di kasus ini.

"Ada informasi yang kami klarifikasi juga terkait dengan apakah pernah bertemu dengan tersangka EMS, kapan, di mana, dan apa pembicaraannya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Saat itu, Nicke mengaku diperiksa terkait tugas pokoknya selama menjabat Direktur Perencanaan PLN. Dia tak menjelaskan detail materi pemeriksaannya.

"Seputar tupoksi saya sebagai Direktur Perencanaan PT PLN," kata Nicke setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sofyan ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu mantan anggota DPR Eni Saragih mendapatkan suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. KPK menduga Sofyan dijanjikan jatah yang sama dengan Eni dan Idrus yang lebih dulu diproses dalam kasus ini.

KPK menduga Sofyan berperan aktif memerintahkan jajarannya agar kesepakatan dengan Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 segera direalisasi. KPK menyebut ada berbagai pertemuan di hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan terkait pembahasan proyek ini.

Saat diumumkan sebagai tersangka, Sofyan sedang berada di Prancis untuk keperluan pekerjaan. Kini, setelah pulang dari Prancis, KPK telah meminta Imigrasi mencegah Sofyan pergi ke luar negeri. Sofyan berjanji akan kooperatif.

"Pak Sofyan Basir sudah kembali ke Jakarta. Sempat komunikasi intinya insyaallah beliau akan kooperatif," kata pengacara Sofyan, Soesilo Ariwibowo, kepada detikcom, Jumat (26/4).(detik.com)

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Bowo Sidik Mengaku Diberi Sofyan Basyir SGD 200 Ribu, Mantan Dirut PLN Terancam Kena Pasal Berlapis"