Jonan Diduga Terseret Kasus Perpanjangan PKP2B PT Tanito Harum Menjadi IUPK yang Melanggar UU Minerba

Share Button:
Menteri ESDM Ignasius Jonan.

URBANNEWS.ID - KPK mengendus adanya potensi pelanggaran hukum yang dilakukan Menteri ESDM Ignatius Jonan ketika secara diam-diam memperpanjang operasi Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) milik PT Tanito Harum pada 11 Januari 2019. 

Dilansir cnbcibdonesia.com, 20 Mei 2019, berdasarkan surat nomor 07.K/30/MEM/2019 yang berisi perpanjangan selama 20 tahun dan perubahan status dari izin PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perpanjangan dipaksakan Jonan setelah RPP keenam tak kunjung ditandatangani Presiden.

Terkait sinyalemen KPK tersebut, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengutarakan, dengan kode surat MEM dan bukan DJB, maka surat keputusan itu sepertinya dibuat dan ditandatangani oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan.

"Lazimnya soal keputusan perpanjangan blok migas dan tambang mineral dan batubara adalah wewenang penuh Menteri. Dirjen sebatas membuat kajian teknis, pertimbangan dan saran saja," ujar Yusri kepada urbannews.id, Selasa (21/5/2019).

Menurut Yusri, surat tersebut diterbitkan menjelang empat hari berakhirnya PKP2B PT Tanito Harum, yaitu pada 15 Januari 2019 atau batas waktu berakhirnya kontrak. 

"Kontrak Tanito Harum adalah salah satu dari tujuh izin tambang perusahaan kakap generasi pertama PKP2B yang akan berakhir izinnya. Perlu diketahui, awalnya semua lahan PKP2B adalah milik BUMN PT Bukit Asam, dan oleh kebijakan pemerintah saat itu pada tahun 1997 oleh Menteri ESDM IB Sujana atas dasar Keputusan Presiden, dirubah pengelolanya kepada swasta," beber Yusri.

Menurut Yusri, dengan diperpanjangnya PT Tanito Harum menjadi IUPK, maka tanpa masuknya KPK disinyalir proses penyimpangan ini akan diikuti oleh PT Arutmin Indonesia (70.153 ha) pada 20 November 2020, PT Kaltim Prima Coal (90.938 ha) pada 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama (46.063 ha ) pada 2 April 2022, PT Adaro Indonesia (34.940 ha) pada 30 September 2022, PT Kideco Jaya Agung (50, 921 ha) pada 13 Maret 2023 dan terakhir milik PT Berau Coal seluas 118.400 ha pada 26 April 2025. 

"Semua skenario dibuat dengan asumsi Presiden Jokowi bersedia menanda tangani Revisi RPP keenam di awal tahun 2019," kata Yusri.

Temuan KPK atas masalah perpanjangan PKP2B, menurut Yusri perlu dan patut diapresiasi serta didukung penuh oleh semua pihak agar mampu membongkar dugaan kongkalikong yang sangat berpotensi merugikan negara oleh pemilik tambang dengan oknum pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, yang semestinya merupakan rahasia umum.

"Dari seluruh PKP2B, semuanya telah menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) atau telah listed di bursa efek. Dengan telah menjadi perusahaan terbuka, justru semestinya SK Perpanjangan Menteri ESDM justru menjadi bagian keterbukaan publik. Tapi anehnya, KPK mengakui kesulitan mendapatkan surat tersebut. Setelah dua kali pertemuan dengan Dirjen Minerba, baru dokumen surat tersebut diberikan," kata Yusri.

Ironisnya, lanjut Yusri, KPK menilai mekanisme perpanjangan kontrak 20 tahun yang terlanjur diberikan oleh Menteri ESDM tidak sesuai regulasi yang ada. Karena di dalam UU Minerba nomor 4 Tahun 2009 tegas disebutkan hak pengelolaan semua tambang batubara PKP2B yang berakhir waktunya, atas dasar UU, secara prioritas harus terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN dengan batasan luasan maksimal IUPK Operasi Produksi 15.000 ha. 

"Baru kalau BUMN menolak, maka proses yang ada harus melalui mekanisme tender, sehingga tidak bisa dengan mudahnya diperpanjang begitu saja," kata Yusri.

Aneh dan lucunya lagi, sambung Yusri, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono berpendapat di hadapan penyidik KPK bahwa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2014 telah dijadikan payung hukum untuk memperpanjang dan merubah PKP2B menjadi IUPK.  

"Padahal sangat jelas, PP Nomor 77 tahun 2014 dibuat selain sangat kontroversial dan berpotensi merugikan negara, sekaligus bertentangan juga dengan isi pasal UU Minerba, dan telah direvisi menjadi PP nomor 1 tahun 2017 yang digunakan sebagai payung hukum oleh Kementerian ESDM untuk memperpanjang dan merubah KK PT Freeport Indonesia menjadi IUPK," kata Yusri.

"Kami pun dari lembaga CERI sejak 11 November 2018 telah mengeluarkan rilis resmi ke semua media agar menjadi perhatian Presiden Jokowi untuk tidak menanda tangani RPP keenam tersebut. Karena kami mensinyalir upaya revisi keenam RPP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan dan Batubara, sarat akan kepentingan pengusaha daripada kepentingan nasional," beber Yusri.

Tak hanya itu, bahkan dibuatnya RPP itu pun ibarat operasi intelijen agar tidak diketahui oleh publik dan menyalahi UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang Undangan.

"Karena lazimnya setiap revisi PP diawali dengan membentuk FGD (Forum Group Discussion) antara Kementerian ESDM dengan para stake holder sektor pertambangan, termasuk mencari masukan dari berbagai asosiasi pertambangan dan perguruan tinggi," kata Yusri.

Menurut Yusri, revisi tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dan tiba-tiba publik mendengar telah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkum HAM.

"Dan pada Desember 2018, kami mendapat informasi bahwa posisi dokumen revisi keenam sudah berada di Sekratariat Negara untuk mendapat tanda tangan Presiden. Namun belakangan bocor ke publik ketika ada surat rahasia dari Menteri BUMN pada 1 Maret 2019 menjawab surat Mensesneg Nomor B-01/Sesneg/D-1/HK02.02/01/2019 tanggal 2 Januari 2019, perihal untuk  meminta paraf dari Meneg BUMN pada naskah RPP keenam itu sebelum ditanda tangani oleh Presiden," ungkap Yusri.

Sebaliknya, lanjut Yusri, Menteri BUMN Rini Soemarno menuntut agar BUMN diberikan porsi, karena menurut dia dalam hal ini BUMN sebagai kepanjangan tangan negara perlu diberikan peran lebih besar sebagai bentuk penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam.

Sangat tegas dan rasional atas amanah UU yang dilakukan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Langkah Rini harus didukung untuk menjaga ketahanan energi nasional untuk jangka panjang.  Mengingat produksi batubara ketujuh pemilik PKP2B ini bisa mencapai sekitar 200 juta ton pertahunnya, hampir separuh dari total produksi nasional. 

Selain itu, PLN saat ini membutuhkan batubara untuk pembangkitnya sekitar 90.000 metrik ton pertahun, juga porsi batubara masih sebesar 60 % dalam bauran energi nasional. Juga diprediksi lima tahun ke depan setelah proyek pembangkit 35.000 MW selesai, kebutuhan PLN akan batubara bisa mencapai 180 juta metrik ton pertahun di tahun 2024.

"Surat Meneg BUMN inilah diduga memantik keresahan ketujuh pemilik PKP2B dengan mengadakan pertemuan tertutup pada 16 Maret 2019 dengan Menteri ESDM Jonan di rumah dinasnya, karena saat itu hari libur," ungkap Yusri.

"Atas kejadian tersebut, dan khususnya kepentingan pemerintah dalam mengamankan ketahanan energi, sekaligus mengurangi budget biaya bahan bakar (batubara) oleh pemerintah, maka kita berharap KPK mampu mencegah potensi kerugian negara akibat  kebijakan Kementerian ESDM dengan mengusut tuntas apa motif dari RPP keenam dan Presiden berkenan menolak menanda tangani RPP keenam ini," tutup Yusri.

Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi belum menjawab konfirmasi urbannews.id hingga berita ini dilaporkan.(hen/cnbcindonesia.com)

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Jonan Diduga Terseret Kasus Perpanjangan PKP2B PT Tanito Harum Menjadi IUPK yang Melanggar UU Minerba"