KPK Dalami Pidana Korporasi PT Borneo Lumbung Energi and Metal

Share Button:

URBANNEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk menjerat PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dengan pidana korporasi. 

Hal ini menyusul ditetapkannya Samin Tan, pemilik perusahaan tersebut, sebagai tersangka kasus dugaan suap, terkait proses pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambagan Batubara (PKPZB) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). 

"Nanti dipelajari dulu (pidana korporasi) ya, sabar," ucap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Sabtu (23/2).

Penetapan tersangka Samin Tan merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang salah satunya menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Ia diduga memberikan uang Rp5 miliar kepada Eni Saragih terkait dengan Pengurusan Terminasi Kontrak perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPZB) PT AKT di Kementerian ESDM. 

PT AKT merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk milik Samin Tan.

PT AKT merupakan perusahaan batubara yang beroperasi di wilayah Barito, Kalimantan Tengah. Persoalan terminasi kontrak ini pernah diselesaikan lewat pengadilan. 

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut.

Lembaga antikorupsi tak mau gegabah dalam mengusut keterlibatan korporasi dalam kasus ini. 

Namun, dipastikan Saut, pihaknya akan terus mencermati setiap perkembangan dari kasus suap tersebut. Termasuk jika ditemukan bukti terkait kepentingan atau aliran uang perusahaan dalam sengkarut dugaan suap.

"Ya saya kan harus baca perkembangannya dulu," kata Saut.(law-justice.co)

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "KPK Dalami Pidana Korporasi PT Borneo Lumbung Energi and Metal"