Langkah Tepat SB Cabut Praperadilan KPK, Buka Siapa Pun yang Terlibat

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir.foto/bisnisjakarta.co.id

Termasuk apakah dia mau dan berani membuka dugaan mark up proyek sewa kapal pembangkit terapung dari perusahaan Turki PT Kapowership Indonesia yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 1 Triliun

Yusri Usman
Direktur Eksekutif CERI

URBANNEWS.ID - Langkah mantan Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir (SB) mencabut gugatan praperadilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan patut dipuji.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada urbannews.id, Sabtu (25/5/2019).

"Karena kalau dia tetap melanjutkan proses praperadilan itu tentu lebih banyak mudaratnya bagi dia daripada manfaatnya," ungkap Yusri.

Sebagaimana diketahui, langkah SB tersebut secara resmi telah diumumkan kuasa hukumnya kepada awak media, Jumat (24/5/2019).

Adapun gugatan praperadilan tersebut telah didaftarkan pengacaranya pada 8 Mei 2019 dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN Jaksel. Gugatan itu merupakan gugatan praperadilan terhadap KPK atas penetapan status SB sebagai tersangka.

Menurut Yusri Usman, sudah pasti KPK punya bukti kuat atau bahkan lebih dari dua alat bukti terkait keterlibatan SB bersama Eni Saragih, Idrus Marham dan lainnya menerima suap atau janji-janji dari Johanes Soekoco, si pemilik PT Blackgold Natural Resources Ltd dalam kasus suap OTT PLTU Riau 1.

"Konsekwensinya juga dia tidak akan bisa memohon status Justice Collaborator seandainya dia kalah dalam putusan praperadilan," tukas Yusri.

Menurut Yusri, dengan dicabutnya gugatan praperadilan tersebut, telah membuka peluang bagi SB untuk bisa mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Permohonan ini tentunya untuk dapat pertimbangan dari penyidik KPK agar bisa mendapat tuntutan ancaman hukuman ringan. Dan terbuka juga peluang dapat diputus hukuman lebih ringan oleh majelis hakim pengadilan Tipikor.

"Tentu semua itu sangat tergantung kemauan dan kejujuran SB apakah dia berani membuka siapa saja Direksi PLN yang terlibat selain dia, yaitu apakah Nickey Widyawati yang saat itu sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN yang telah memasukan PLTU Riau 1 dalam RUPTL 2017-2026, dan Iwan Supangkat sebagai Direktur Strategis 2 yang membawahi IPP (Independent Power Purchase) ikut terlibat juga?" ungkap Yusri.

Selain itu, menurut Yusri keringanan hukuman SB itu juga tergantung sejauh mana dia membuka keterlibatan Setia Novanto Cs dalam memuluskan proyek itu agar bisa terealisasi dengan PLN.

"Termasuk apakah dia mau dan berani membuka dugaan mark up proyek sewa kapal pembangkit terapung dari perusahaan Turki PT Kapowership Indonesia yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 1 Triliun menurut temuan BPK RI," ungkap Yusri.

Berdasarkan informasi yang sangat layak dipercaya, lanjut Yusri, ada dugaan keterlibatan oknum petinggi Kejagung dalam kasus pembangkit terapung, yang sangat akrab dengan Adi Raja sebagai pengusaha rekanan PLN dalam sewa pembangkit terapung itu.

"Namun infonya Adi Raja bisa mulus melobi SB dan terbukti terealisasi proyeknya atas jasa orang yang bernama Katno Hadi. Dari rumor yang kencang katanya dia adalah kerabat Jokowi, mudah-mudahan saja informasi ini tidak benar," ungkap Yusri.

Oleh karena itu, katanya, publik sangat mengharapkan KPK dan SB membuat kejutan demi kepentingan nasional, yaitu membuka semua elit-elit kekuasaan dan politik selama ini yang sering menodong proyek pembangkit di PLN.(hen)

Bagikan
No Response

Leave a reply "Langkah Tepat SB Cabut Praperadilan KPK, Buka Siapa Pun yang Terlibat"