Penyidik KPK Periksa Dirut Pertamina selama Lima Jam

Share Button:
DIREKTUR Utama Peramina Nicke Widyawati usai diperiksa penyidik KPK, Kamis (2/5/2019) selama lima jam. Ia mengatakan dirinya diperiksa sebagai mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN.foto/detik.com
DIREKTUR Utama Peramina Nicke Widyawati usai diperiksa penyidik KPK, Kamis (2/5/2019) selama lima jam. Ia mengatakan dirinya diperiksa sebagai mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN.foto/detik.com

URBANNEWS.ID - Dirut Pertamina Nicke Widyawati jadi salah satu yang diperiksa KPK terkait suap proyek PLTU Riau-1, Kamis (2/5/2019). Saat ditanya tentang Sofyan Basir ia pun hanya terdiam.

Dikutip okezone.com, perempuan berkerudung itu terbirit-birit menghindari awak media ketika usai menjalani pemeriksaan. Nicke tak berhenti berjalan ketika dihujani pertanyaan oleh awak media.

Bahkan, dua orang yang bersama dengan Nicke membuat border guna mendorong pewarta untuk tetap bisa terus berjalan menuju kendaraan yang sudah menunggunya.

Nicke irit bicara kepada media. ”Seperti yang saya sampaikan dahulu. Tadi saya ditanya kurang lebih seperti yang sebelumnya, sebagai mantan direktur di PLN itu saja,” ujarnya sambil berjalan.

Orang nomor satu di Pertamina itu pun berkelit saat ditanya soal pemeriksaan. "Saya sudah jelaskan semua ke penyidik," kata Nicke saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/5).

Nicke sendiri diperiksa selama kurang lebih lima jam sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Nicke mengatakan pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik masih sama dengan saat dia diperiksa tahun lalu terkait kasus ini. Namun Nicke tidak membeberkan keterangan yang ia berikan selama pemeriksaan.

Dia hanya menjelaskan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan pejabat di PLN itu. Ia pernah menduduki tiga jabatan di perusahaan penyedia setrum itu. Dia pernah menjabat Direktur Niaga dan Managemen Resiko PT PLN (Persero), Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (persero), dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

"Seperti yang saya sampaikan dahulu. Tadi saya ditanya kurang lebih seperti yang sebelumnya. Sebagai mantan direktur di PLN, itu saja," kata Nicke seraya berjalan menuju ke mobilnya.

KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Dalam kasus ini Sofyan diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan terpidana mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menduga Sofyan telah menerima uang dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. Sofyan diduga turut membantu Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Kotjo.

"SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," kata Saut di kantornya, Selasa (23/4) lalu.

Nicke pernah diperiksa KPK pada 17 September 2018 dalam kasus yang sama untuk mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Eni Saragih telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura pada 1 Maret 2019. Idrus Marham divonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan pada 22 April 2019.

Sehari setelah Idrus mendapat vonis pengadilan, KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka dugaan korupsi suap kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 pada Selasa (23/4). KPK juga sudah mengirimkan surat permohonan cegah untuk Sofyan sejak 25 April 2019 hingga enam bulan ke depan.

Sofyan diduga membantu Eni dan pemilik saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan kontrak kerja sama proyek senilai US$ 900 juta atau setara Rp 12,8 triliun.

Johanes Kotjo mendapat hukuman 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Sofyan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Eni Maulani Saragih, Johannes Kotjo dan pihak lainnya untuk memasukkan proyek "Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), Sofyan diduga telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.(detik.com/cnnindonesia.com/katadata.co)

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Penyidik KPK Periksa Dirut Pertamina selama Lima Jam"