Derita Wartawan Pembongkar Korupsi BUMN Perkebunan dalam Jeratan Hukum

BESOK, Rabu 20 Mei 2020 di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Sergei Sumut, akan digelar gugatan praperdilan terhadap Kapolri Cq Kapolda Sumut dan Kapolres Tebing Tinggi oleh tersangka Marah Salem Harahap sebagai pemohon praperadilan. Ia adalah Pimpinan Redaksi Lassernewstoday.com.

Begitulah ceritanya menurut relas panggilan permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh Jurusita PN Sergei Masni Erita Sipayung. Relas Panggilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/ PN Srh itu ditujukan kepada pengacara Zakaria Tambunan SH dkk, yang bertindak untuk dan atas nama Marah Salem Harahap.

Adapun uraian singkat pemohon praperadilan, bahwa kegiatan upaya penangkapan dengan tangkap tangan yang dilakukan termohon praperadilan, dalam hal ini diwakili oleh Polres Tebing Tinggi terhadap Pemohon praperadilan Marah Salem Harahap, adalah menyalahi KUHAP dan bertentangan dengan proses penyelidikan dan penyidikan itu sendiri.

Untuk hal tersebut di atas, Pemohon telah meminta kepada Majelis Hakim PN Sergei untuk menyatakan bahwa proses penangkapan oleh pihak Termohon Polres Tebing Tinggi telah melanggar KUHAP.

Marah Salem Harahap ditangkap oleh polisi dari Polres Tebing Tinggi di kantor distrik kebun Gunung Pamela milik PTPN 3 pada 27 April 2020. Sebelumnya dia sering memberitakan dugaan penyimpangan pemeliharan kebun yang bisa merusak pendapatan di PTPN 3.

Begitulah isi uraian singkat  kronologis peristiwa yang dibuat dan dialami sendiri oleh Marah Salem Harahap sehingga dia ditahan oleh Polres Tebing Tinggi sejak 27 April 2020 hingga saat ini akibat diduga telah melakukan ancaman dengan kekerasan.

Marsel Harahap, begitu ia lebih dikenal di kalangan wartawan, memang dikenal rajin memberitakan dugaan praktek busuk yang terjadi di PTPN 3 dan PTPN 4 sepanjang tahun. Mulai dari 2017 hingga dia akhirnya tertangkap tangan, semua terkait berita kasus korupsi di perkebunan, kerap sekali viral di group whatsapp dan media sosial lainnya. 

Salah satu berita dia yang paling 'seksi' dan banyak dibaca, adalah berita berjudul 'Holding Perkebunan Terancam Tinggal Nama, Hutang Tahun 2018 sudah mencapai Rp 37, 8 triliun'. Hal itu terungkap berdasarkan surat Holding Perkebunan PTPN 3 bernomor DHKM/1354/2019 tanggal 9 Juli ditandatangani Direktur SDM Ir Seger Budiharjo. Surat itu ditujukan kepada Jamdatun Kejaksaan Agung RI perihal advis hukum rencana pelepasan aset-aset kebun untuk menutupi kewajiban perusahaan.

Mungkin karena hal di atas itulah, telah membuat gerah direksi perkebunan di Sumatera Utara dan pejabat terkait, termasuk pejabat di Holding Perkebunan PTPN 3, karena dia telah juga mengungkap dugaan penyimpangan dana CSR PTPN IV senilai Rp 9,8 miliar untuk membangun rumah tahanan dan gedung arsip di kantor Polda Sumut. Karena dia beranggapan ada keanehan dalam penunjukan kontraktor pelaksananya, hanya melalui proses tunjuk langsung, bukan dengan proses lelang terbuka. Selain itu, obyek itu dianggap kurang layak dijadikan obyek CSR BUMN Perkebunan. Karena harusnya obyek yang lebih tepat adalah rakyat di sekitar perkebunan PTPN 4 yang langsung terkena dampak negatif itu lah yang harus diprioritaskan dalam penggunaan dana CSR.

Sehingga, bisa jadi proses penangkapan Marsal Harahap pada 27 April 2020 di kalangan awak media diduga adalah modus penjebakan, karena hal itu berkesesuaian hasil testimoni Marshal di atas kertas bermaterai dan Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian Tebing Tinggi pada 27 April 2020, dia telah disangkakan dugaan melakukan Pemerasan dan Ancaman sebagai dimaksud Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 56 KUHAP , meskipun bahwa  kedatangan dia ke kebun pada hari itu atas undangan manajer kebun melalui bawahannya. Mereka telah menghubungi untuk beberapa kali memancing agar Marshal datang ke kebun menerima tawaran-tawaran kerjasama dari manajer kebun untuk pemberitaan pemeliharaan kebun kebun milik PTPN 3.

Dugaan di atas berdasarkan percakapan atau chat laporan antara Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi kepada Dirkrimum Polda Sumut pada 27 April 2020 yang menjelaskan bahwa Marshal dan Apeng sebagai pelaku pemerasan dengan kekerasan telah ditangkap tangan oleh Kanit Satreskrim Iptu E.H Tarigan dan telah diamankan dengan sejumlah barang bukti termasuk uang Rp 30 juta. Namun muncul keanehan, kuitansi tanda terima yang ditanda tangani antara mereka malah tidak dijadikan alat bukti yang disita, dikembalikan oleh penyidik kepada Marshal dan Apeng.

Namun, berdasarkan fakta yuridis ada perbedaan antara laporan oleh Satreskrim Polres ke Dirkrimum Polda Sumut dengan faktanya,  berdasarkan isi kronologis yang dibuat oleh tersangka, dan telah ditandatangani diatas materai cukup pada 2 Mei 2020, serta kemudian berdasarkan isi surat mohon perlindungan hukum oleh tersangka kepada pimpinan Polri di Jakarta, serta isi berita acara pemeriksaan tersangka, terungkap kedua tersangka bisa berada di kantor distrik Perkebunan Gunung Pamela ternyata atas undangan melalui pesan whastaapp oleh Ibnu Syahputra atas perintah atasannya di kebun.

Redaksi urbannews.id, sebelumnya telah melayangkan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Ramadhani serta Kapolres Tebing Tinggi AKBP James Hutagaol. Namun sayang, pertanyaan yang dilayangkan melalui pesan whatsaap hanya dibaca, lantas yang bersangkutan malah memblokir nomor whatsapp redaksi urbannews.id.

Terlepas soal prosedur dan motif penangkapan Marah Salem Harahap, terhadap dugaan pemerasan dan ancaman itu harus bisa dibuktikan oleh Polisi kepada Jaksa Penuntut, karena obyeknya sudah masuk ke ranah praperadilan.

Meski demikian, sebaiknya KPK, Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri juga bersinergi menurunkan tim untuk menyelidiki terkait dugaan-dugaan penyelewengan yang muncul melalui berita-berita dugaan penyimpangan terhadap tata kelola di seluruh perkebunan PTPN 1 hingga PTPN 14. Dugaan penyelewengan itu mungkin ada benarnya, mengingat mantan Dirut Holding Perkebunan PTPN 3 Ir Dolly Nasution telah dijerat KPK pada 4 September 2019 terkait kasus suap gula impor.

Faktanya, sesuai surat holding perkebunan PTPN 3 ke Jamdatun Kejaksaan Agung minta pendapat hukum soal rencana pelepasan aset untuk menutup kewajiban mungkin saat ini sudah mencapai sekitar Rp 40 triliun lebih, padahal semua lahan-lahan kebun PTPN ini menempati lahan klas satu tingkat kesuburan dan kesesuaian lahan dengan jenis tanamannya, namun anehnya produktifitasnya jauh di bawah kebun swasta yang belakangan muncul di lahan klas tiga, akan tetapi produksinya bisa mengalahkan jauh kebun milik PTPN tersebut, sehingga perkebunan swasta itu semakin membesar terus lahannya.

Namum ironisnya, lahan PTPN menunjukkan tren semakin susut terus lahan nya disertai penumpukan hutang yang semakin membesar. Tidak bisa disalahkan juga secara serta merta ketika ada anggapan yang muncul di publik bahwa hanya satu jawabannya semua itu bisa terjadi, yaitu karena ada korupsi yang sistematis, terstruktur dan masif ditata kelola perkebunan PTPN.

Sehingga, kalau BUMN ini Bukan Usaha Milik Nenek Lu, seharusnya Erick Tohir sebagai Meneg BUMN menggunakan kasus Marsal Harahap itu sebagai awal gerakan bersih-bersih tikus di perkebunan.

Kita tentunya tidak menginginkan apa yang menjadi anekdot kalangan pengusaha di Medan ini berlaku. Kalau kebun PTPN yang kerja satu orang yang ngawasi 20 orang, tapi kalau kebun swasta yang kerja 20 orang, cukup satu orang pengawasnya.***

Pekanbaru, 17 Mei 2020

Redaksi Urbannews.id

Related Search

    No Response

    Leave a reply "Derita Wartawan Pembongkar Korupsi BUMN Perkebunan dalam Jeratan Hukum"