Categories: Opini

Detik-detik Bubarnya PLN!

Share

Proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cilacap Ekspansi Fase 2, 1x1.000 Megawatt di Desa Karangkandri, Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (24/4).FOTO/ANTARA

DENGAN instruksi Menteri BUMN sebagaimana dilaporkan majalah Tempo 14 Desember 2019, dan diucapkan pula saat General Assembly 26 Januari 2020 di Rich Carlton Hotel, maka oleh PLN semuanya dipatuhi.

Sebagai konsekuensinya, maka saat ini 15.000 MW pembangkit PLN ‘diparkir’, alias tidak dioperasikan. Semua operasional pembangkit (khususnya Jawa-Bali) semuanya sudah diserahkan ke Independent Power Producer (IPP) Asing dan Aseng!

Sementara jaringan retail PLN sudah dijual oleh Dirut PLN Dahlan Iskan dalam bentuk Token (Alfamart dan lainnya) dan Curah (Astragrapia Group, Agung Podomoro Group, dan lainnya) pada 2010.

Sebagai hadiah ‘keberhasilan’ meliberalkan kelistrikan, akhirnya Dahlan Iskan diangkat menjadi Menteri BUMN oleh SBY pada akhir 2012.

Terdapat informasi dari rapat Direktorat Keuangan PLN, bahwa bulan Oktober-November 2020 diprediksi minus Rp 79 triliun, yang rencananya akan ditutup dengan cara hutang. Saat ini hutang PLN diperkirakan sekitar Rp 500 triliun (termasuk hutang proyek pembangkit EPC China 10.000 MW sekitar Rp 100 triliun).

Dengan kondisi seperti ini, maka PLN mulai lakukan penerapan tarif secara mekanisme pasar bebas untuk daerah-daerah yang dianggap "komersial" seperti Jabodetabek, Bandung, Banten, Bali, Batam dan lain sebagainya.

Karena praktis PLN Jawa-Bali, sesuai instruksi Menteri BUMN, saat ini hanya sebagai ‘penjaga kawat transmisi’ dan ‘kawat distribusi’. Maka, diperkirakan mulai 2021 PLN akan kabur dari Jawa-Bali.

Related Post

Untuk itu operasional transmisi dan distribusi akan diserahkan ke PT Haleyora dan PT ICON, anak-anak perusahaan PLN. Sehingga mulai 2021, sudah tidak ada lagi PLN di Jawa-Bali. Kelistrikan Jawa-Bali sudah memasuki mekanisme pasar bebas.

Sehingga, tarif listrik baik yang berlaku ke konsumen atau penjualan, maupun dari pembangkit atau pembelian, semua tergantung kondisi pasar, tergantung hukum supply and demand. Dengan semuanya diatur oleh unit independent yang saat ini masih bernama P2B atau Pusat Pengatur Beban.

Beban kerja P2B dibantu oleh PT Haleyora dan PT Icon yang dalam masa transisi karyawannya bermigrasi dari sebagai karyawan PLN menjadi karyawan PT Haleyora dan PT Icon.

Karena kondisinya mengikuti pasar bebas, sementara PLN Jawa-Bali sudah tidak ada lagi, maka tanggungjawab kehandalan listrik dan lainnya untuk wilayah Jawa-Bali masih belum jelas! Artinya tidak bisa seperti kemaren-kemaren kalau mati listrik lapornya ke PLN. Ingat PLN Jawa - Bali sudah tidak ada lagi!

Bagi karyawan PLN Jawa-Bali akan bermigrasi ke PT Haleyora dan PT Icon, praktis tidak ada lagi serikat-serikat seperti saat ini dengan hubungan industrial dengan PLN. Paling berubah ke Haleyora dan Icon.

Selanjutnya, mungkin di tahun 2022 PLN Luar Jawa diserahkan ke Pemda Provinsi masing-masing! Agar konsumen dan juga internal karyawan siap-siap saja!***


Denpasar , 17 April 2020

Ahmad Daryoko
Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (INVEST)

Recent Posts

Lanjutkan Kolaborasi dengan Kemenag, Telkomsel Bagikan Paket Data 10 GB untuk Siswa Madrasah

Telkomsel terus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia, termasuk membantu masyarakat menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh di…

Senin, 21 September 2020 | 23:48

PT Patra Driling Contractor Bungkam Soal Sub Kontraktor Pipa Minyak Blok Rokan

PT Patra Driling Contractor (PDC) masih bungkam soal pemilihan sub kontraktor mereka di proyek pipa Blok Rokan di Riau. Direktur…

Senin, 21 September 2020 | 18:54

CERI: Pertamina Masuki Masa Kritis Keuangan Akibat Akusisi Blok Migas Miliaran Dolar AS

Kondisi keuangan Pertamina saat ini sangat memprihatinkan, semua ini akibat dimulai pada saat perioda Direktur Keuangan dipegang oleh Arief Budiman…

Senin, 21 September 2020 | 14:00

Masalah Pendidikan Numpuk, Nadiem Disebut Gagal sebagai Mendikbud

Selama Covid-19 mewabah di Indonesia, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hanya bisa membuat masalah tanpa solusi. Bukan fokus…

Senin, 21 September 2020 | 12:01