Konsep Single Buyer Kelistrikan

No comment 158 views

Ilustrasi Liberalisasi Listrik.foto/voa-islam.com

KONSEP terakhir agar negara masih bisa terapkan ideologi Etatisme atau kehadiran negara di tengah rakyat sesuai Pembukaan UUD 1945, guna melanjutkan cita-cita para founding fathers, maka ada konsep kelistrikan dimana PLN sebagai ‘Single Buyer’. Yaitu PLN sebagai pembeli stroom dari IPP yang ada, makanya ada TOP, dan menjualnya langsung ke konsumen.

Namun ketika Dirut PLN Dahlan Iskan menjual retail PLN ke TW dan kawan-kawan, maka konsep Single Buyer menjadi berantakan dan ke depan tidak bisa dipertahankan lagi.

Dan tiba-tiba ada pemberitaan dari Tempo.co tanggal 3 Mei 2020 yang memuat statement Ketua Ombudsmen Laode Ida yang menyatakan banyak masyarakat mengeluh atas kenaikan listrik PLN yang sangat besar selama PSBB. Dan dicurigai ada permainan internal PLN.

Mengetahui hal tersebut Invest langsung lakukan investigasi mengapa sampai terjadi kenaikan biaya listrik yang di luar dugaan? Akhirnya didapat informasi bahwa saat ini telah berlangsung Multi Buyer and Multi Seller System (MBMS) mengingat konsep Single Buyer sudah tidak bisa dipertahankan karena retail yang sudah dikuasai swasta juga.

Dengan sistem MBMS, maka tarif listrik mengikuti mekanisme pasar bebas dimana yang menetapkan besaran tarif adalah pihak IPP dan retail. Yang semuanya mengikuti situasi supply and demand, atau kondisi antara pasokan dan permintaan.

Pada saat permintaan listrik tinggi otomatis tarif akan dinaikkan. Apalagi dalam kelistrikan tidak mengenal pilihan seperti telepon dimana ada banyak pilihan seperti Satelindo, Telkomsel, Pro XL, M3 dan lainnya atau tiket pesawat ada Garuda, Sriwijaya, Lion dan lainnya.

Pilihan lain untuk menghindari biaya listrik yang mahal adalah pasang solar tuff, atau beli genset (bagi yg mampu). Sedang yang kurang mampu maka terpaksa pakai lilin, sentir, teplok, oncor, upet dan sejenisnya. Yang seperti ini sudah terjadi di Philipina dan Kamerun, yang sudah lebih dulu mengikuti sistem MBMS.

Memang kemudian pihak PLN mengeluarkan press release yang menyatakan bahwa tarif PLN tetap sama atau tidak ada kenaikan. Pernyataan semacam ini hanya semacam ‘buying time’ saja karena mungkin pejabat PLN yang bersangkutan tidak menguasai masalah kelistrikan.

Faktanya PLN Jawa-Bali pembangkitnya 15.000 MW diparkir mengikuti instruksi Menko Maritim dan Investasi serta Menteri BUMN. Dan akhirnya PLN Jawa-Bali hanya menjadi penjaga tower saja.

Dalam posisi sebagai penjaga tower saja, karena pembangkit sudah swasta dan retail juga swasta maka hakekatnya kelistrikan Jawa-Bali sudah menyalahi pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dimana seharusnya cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Sehingga timbul MBMS yang sudah keluar dari Dasar Negara Pancasila dan azas konstitusi UUD 1945.

Atau sekarang menganggap Panca Sila dan UUD 1945 sudah tidak relevan? Dan lebih baik bersikap pragmatis dengan sistem ekonomi kapitalis? Dan saat Pemilu dengan cara-cara komunis?

Rezim ini hobinya teriak-teriak Nawa Cita! Apa dalam kelistrikan Nawa Cita itu diterjemahkan sebagai MBMS yang Liberal Kapitalis ini?

Kalau memang seperti itu maunya rezim ini, ya sudah bubarkan saja Panca Sila dan UUD 1945! Ganti saja Lambang Garuda Panca Sila dengan Burung Emprit! Harus kita lawan rezim yang tidak memiliki sikap ini! Allohuakbar!***

Jakarta, 8 Mei 2020

Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

Related Search

    No Response

    Leave a reply "Konsep Single Buyer Kelistrikan"