Oknum Pejabat ‘Kangkangi’ Konstitusi!

No comment 192 views

Ahmad Daryoko.foto/spperjuanganpln.org

DALAM Sidang MK tahun 2004 diputuskan bahwa Kelistrikan terbukti merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai negara.

Dalam hal, ini mulai saat didirikannya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 Oktober 1945 PLN merupakan representasi dari negara yang diberi kuasa untuk mengelola dan mengoperasikan listrik dari hulu ke hilir atau dari pembangkit, transmisi, distribusi dan ritail. Demi tercapainya target konstitusi di atas!

Namun saat ini, kelistrikan Jawa-Bali pembangkit-pembangkitnya tidak lagi dikuasai negara (PLN) tetapi dikuasai perusahaan listrik swasta IPP Asing dan Aseng yang di dalamnya kalau dicek ada oknum Menko, Menteri, JK, D.I dan lain-lain. Sedangkan jaringan ritailnya sudah dijual oknum Dirut PLN ke TW dan Aseng.

Sedangkan pembangkit PLN sendiri sebesar 15.000 MW justru dimangkrakkan demi memberi kesempatan pembangkit IPP Asing dan Aseng yang didukung para oknum di atas merampok kelistrikan PLN Jawa-Bali!

Begitu juga jaringan transmisi dan distribusi PLN pun dibiarkan diacak-acak konspirasi Asing dan Aseng itu karena dukungan oknum pejabat diatas PLN tersebut! Dengan demikian PLN hanya menjadi penjaga tower transmisi dan distribusi saja!

Mengingat kondisi dan situasi di atas maka PLN otomatis tidak lagi menjadi pengemban amanah pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dimana "Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara". Meskipun UUD 1945 tersebut telah diamandemen terakhir tahun 2002 tetapi tetap ada pasal 33 ayat (2) diatas.

Dengan demikian kebijakan Rezim Jokowi atas kelistrikan Jawa-Bali saat ini telah mengacak-acak kebijakan Presiden Soekarno bersama founding fathers yang lain, Hatta, M Natsir, Hasyim Ashari dan lain-lain, yang saat itu telah ditetapkan dalam konstitusi!

Dan yang menjadi pertanyaan mengapa kemudian para oknum pejabat atau mantan pejabat semangat sekali berkonspirasi dengan Asing dan Aseng melawan kebijakan Bung Karno dan kawan-kawan di atas?

Jawabnya adalah, karena mereka saat ini bermental pragmatisme nir ideologi yang kemudian mudah ditunggangi oleh kepentingan Asing dan Aseng yang ingin memanfaatkan kekayaan Indonesia!

Bagi oknum Menko atau Menteri serta oknum pribadi-pribadi di atas tidak ada lagi semangat untuk memajukan bangsanya. Yang ada hanyalah interest pribadi dan kelompoknya baik untuk kepentingan sekarang atau kepentingan selanjutnya! Kesimpulannya, kelakuan oknum pejabat semacam ini harus kita lawan! Allohuakbar!!***

Jakarta, 6 Mei 2020

Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

Related Search

    No Response

    Leave a reply "Oknum Pejabat ‘Kangkangi’ Konstitusi!"