Ayo Kita Siapkan ‘People Power’ !

No comment 186 views
Share Button:
Ahmad Daryoko.foto/ist

Oleh: Ahmad Daryoko

LANGKAH people power tidak perlu mempedulikan siapa pemenang Pilpres saat ini. Langkah ini perlu diambil karena kesewenang-wenangan Lembaga Negara terhadap rakyatnya.

Dasar atau faktanya antara lain tidak cutinya Capres Petahana dalam Pilpres 2019. Akibat Capres Petahana tidak cuti, atau cuti real time, atau cuti jam-jaman, cuti harian, tidak cuti fixed time, tidak harus cuti dari saat pendaftaran sampai pelantikan Presiden baru, maka dia bisa galang dana dari pengusaha, Kementerian, BUMN dan lainnya. 

Di samping itu dia juga bisa gunakan fasilitas Negara. Dapat mengerahkan TNI/Polri mempengaruhi rakyat (meskipun lahirnya netral). Bahkan dapat perintahkan TNI AU merintangi penerbangan Capres lawannya.

Fakta lainnya, dibolehkannya para Gubernur, Bupati, Walikota mendukung Capres (otomatis Capres Petahana), sehingga berpengaruh besar kepada rakyat di daerah itu. Di samping itu mereka dapat melarang fasilitas tempat kampanye untuk dipakai lawannya.

Kondisi butir tersebut di atas, memperlihatkan terjadinya Pelanggaran Hak Konstitusi Warga masyarakat dalam memperoleh kebebasan memilih dan berpendapat, sebagaimana diatur pada Pasal 28 UUD 1945.

Dengan tdk cutinya Petahana, maka yang terjadi bukan Capres lawan Capres, tetapi Capres lawan Pres. Ibarat seseorang berkelahi dengan tangan kosong melawan orang bersenjata.

Skenario ini memang sudah disiapkan oleh kelompok tertentu guna kepentingan kelompoknya. Dengan memaksakan Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif bahkan Kekuasaan Media yang saat ini berada di bawah pengaruhnya.

Semua orang tahu bahwa Parlemen dikuasai oleh Oligarkhi atau kelompok seideologi Presiden. Sehingga muncul UU No 7/2017 tentang Pemilu yang pro kepentingan Petahana.

Inilah Arrogansi Kekuasaan Parlemen yang mengabaikan rasa keadilan.

Di eksekutif, dapat dilihat misalnya terjadinya 17,5 juta DPT bermasalah yang diselesaikan dengan siaran pers take it eassy yang ecek-ecek oleh KPU. Kemudian juga ada pengerahan massa ASN dan BUMN.

Kemudian ada juga arogandi kekuasaan yudikatif, utamanya Mahkamah Konstitusi. Hal ini pasti sudah dipersiapkan juga seperti tahun 2014. Dimana dengan entengnya MK mengabaikan bukti-bukti kecurangan dengan mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk memeriksa bukti kecurangan dan langsung memperkuat keputusan KPU, yang sudah dicuci otak sebelumnya oleh Lembaga Survey. Inilah arogandi kekuasaan yudikatif itu. 

Kemudian tak kalah penting, ada arogansi kekuasaan media massa. Media dengan karakteristik kerjanya ternyata secara defacto memiliki kekuasaan atau kekuatan membentuk opini publik. Bahkan paling dahsyat.

Dalam Pilpres, duet antara Mass Media dan Lembaga Survey adalah cara paling effektif dalam membentuk opini publik. Bahkan akhirnya putusan KPU hanya dianggap formalitas saja. Karena semua sudah diputuskan oleh duet maut Lembaga Survei dan Media.

Kesimpulannya, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan seperti ini pasti merupakan konspirasi kekuatan Asing dengan target penguasaan Sumber Daya Alam dan Ideologi.

Kemudian, apa tindakan kita? Bagi pihak-pihak yang merasa terinjak-injak Hak Konstitusinya, dan tidak bisa melawan, karena semua institusi Negara sudah disetting secara kasar dengan Arogansi Kekuasaan, maka tidak ada cara lain, kecuali siapkan people power. 

Ingat, menurut teori revolusi, bahwa arogansi kekuasaan hanya bisa dirobohkan dengan people power. AllahuAkbar!!!***

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Ayo Kita Siapkan ‘People Power’ !"