Advertisement

Bureucratic Trimming Sesuai UU ASN

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, APT, M.Sc (Sekjen Kemensos 2007-2010 /Dosen Prodi Administrasi Publik FISIP UNAS)

PADA pelantikan Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden  dan Wakil Presiden RI periode 2019 – 2024, siang menjelang sore 20 Oktober 2019, yang saya cermati adalah poin penting apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam acara pelantikan yang dikawal oleh 30 ribu Tentara dari 3 mitra, dan Kepolisian itu.

Semua yang hadir para petinggi dan elite sipil maupun militer, politisi, seluruh anggota Majelis, para Menteri dan Gubernur, mantan Presiden, Wakil Presiden dan undangan VVIP negara sahabat hadir, dengan wajah cerah dan berseri-seri.

Panglima TNI dan Kapolri hari-hari berikutnya sudah bisa tidur nyenyak karena acara berjalan lancar dan tidak ada gangguan dari seekor semut pun.

Yang paling saya tunggu dari layar kaca adalah apakah kira-kira isi sambutan Presiden Jokowi yang baru dilantik, untuk rencana 5 tahun kedepan. Tentu ada poin penting yang menjadi fokus perhatian Jokowi.

Setelah saya simak dari pidato dan teksnya yang saya peroleh kemudian, Jokowi mengedepankan Lima Prioritas Program Strategis. Kelima program strategis tersebut bukanlah hal yang baru, sudah sering disampaikannya pada berbagai kesempatan, termasuk juga disampaikan oleh para Menteri  beberapa waktu yang lalu.

Program Pertama; Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Kedua; Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, permudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga; segala bentuk regulasi disederhanakan, dan dipotong atau dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yaitu UU Cipta Lapangan Kerja. Dan UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM langsung direvisi sekaligus.

Keempat; Penyederhanaan birokrasi (bureaucratic trimming) dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Caranya bagaimana? Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.  Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Agar disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Kelima; Transformasi ekonomi. Melakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana rencana detailnya, dan menjadi kegiatan teknis yang lebih spesifik dan terukur, tentu menjadi urusan Bappenas memformulasikannya. Untuk rencana 5 tahun sudah ada rumahnya bernama RPJMN 2020-2024, dan juga kemudian lebih dirinci lagi menjadi target kerja satu tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui forum trilateral antara Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian/Sektor terkait.

Dari lima program prioritas Presiden tersebut, yang ingin kita soroti dan merupakan isu yang sensi, menarik, dan menyangkut pelaku penyelenggara pemerintahan itu sendiri yaitu program keempat: Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, terlalu banyak, akan disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. 

Sudah pasti langkah “amputasi” birokrasi tidak mudah. Sebab rencana tersebut sebenarnya bukan barang baru. Sejak masa pemerintah SBY 10 tahun yang lalu sudah berupaya untuk dilakukan. Judulnya adalah debirokratisasi penyelenggara negara.

Langkah awal yang dilakukan 10 tahun yang lalu, melalui proses yang disebut restrukturasi organ dan nomenklatur kementerian, untuk semua tingkat eselonering jabatan. Menpan waktu itu sudah memberikan rambu-rambu restrukturisasi dimaksud berupa perampingan struktur organisasi kementerian, dan sekaligus perubahan nomenklatur sesuai tupoksi yang baru.

Waktu itu sudah dimulai disosialisasi istilah miskin struktur, tetapi kaya fungsi.

Tetapi apa yang terjadi, boro-boro perampingan. Yang terjadi kementerian memanfaatkan momentum restrukturisasi itu menjadi penambahan struktur organisasi. Eselon I bertambah diikuti eselon 2, dan eselon berikutnya.

Alasan dan argumentasi luar biasa. Supaya masuk akal, ditampilkan berbagai beban kerja kementerian yang begitu berat, sedangkan baju yang digunakan sudah terasa sempit.

Walaupun Menpan waktu itu sudah wanti-wanti tidak ada dan tidak boleh pengembangan organisasi, di level lapis  pelaksana kebijakan ceritanya menjadi lain, dibungkus dengan berbagai nomenklatur yang menggambarkan pekerjaan tersebut memang luar biasa cakupan luasnya. Perlu diingat dan disadari yang dibahas terkait jenjang karir dan keberlangsungan hidup birokrasi.

Pola kerja yang sama juga masih berlangsung dalam periode pertama Pemerintahan Jokowi. Walaupun sudah ditekankan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Jokowi adalah Money Follow Program (MFP), yang sebelumnya Money Follow Function (MFF).

Kenyataan dalam struktur anggaran yang tertuang dalam DIPA masing-masing kementerian masih menerapkan Money Follow Function. Artinya tidak mudah merubah Mindset para Birokrat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang penting kata kuncinya tegas, dan konsisten dalam kebijakan yang telah ditetapkan.

Jokowi berulang-ulang mengancam akan mencopot mereka pembantunya yang tidak patuh dan loyal melakukan restrukturisasi organisasi pemerintahan, tentu memerlukan contoh model yang dicopot jika tidak patuh. Sebagaimana tegasnya Presiden melalui Menteri Kelautan Ibu Susi menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Apa sebenarnya manfaat dan keuntungannya bagi Pemerintahan Jokowi dan rakyat Indonesia dengan pemangkasan (trimming) mata rantai birokrasi dengan memotong mata rantai eselonering. Target settingnya untuk terbukanya ruang relaksasi dan fleksibilitas birokrasi dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan.

Ada beberapa manfaat strategis, terkait dengan rencana trimming jenjang struktural ASN, khususnya di level Lembaga Pemerintah Pusat.

1.Aliran tugas dan rentang kendali tanggung jawab semakin pendek. Hal tersebut akan semakin ringkasnya waktu proses dan output tugas yang dibebankan sesuai tupoksi. Disamping proses pengendalian atas deliveri tugas dapat lebih terkontrol.

2.Mendorong motivasi ASN untuk bekerja dengan kompetensi tinggi, trampil, punya keahlian spesifik, dan setiap orang dibiasakan bekerja secara mandiri, karena ada tanggungjawab personal. Instrumen KPI menjadi penting. Tidak ada lagi istilah PGPS (Pintar Goblok Pendapatan Sama), atau kode kinerja: 804, maksudnya masuk jam 8, duduk-duduk di kantor output nol, dan jam 4 pulang dengan pencet finger print.

3.Mengurangi sikut menyikut dan sogok menyogok Karena hanya dua tingkatan jabatan. Tentu dengan persyaratan tinggi, kompetitif tinggi, dan akan terlihat kebodohannya jika tidak menguasai bidang tugasnya.

4.Efisiensi penggunaan ruangan kerja. Bayangkan eselon III yang selama ini ruangannya sendiri, dengan perangkat sarpras di Kementerian tertentu seperti mirip ruangan Direksi BUMN. Suasana ruang kerja betul-betul terbuka. Tidak ada kaca gelap yang menutupi ruangan seorang Kepala Bagian atau Kepala Sub Direktorat di suatu unit kerja Direktorat.

5.Mengurangi gap atau kesenjangan yang terkadang diciptakan, karena berposisi sebagai pejabat struktural. Sehingga yang terbangun adalah hubungan atasan dengan bawahan atau anak buah yang sangat panjang. Bukan kemitraan dalam mencapai suatu target program. Bahkan mungkin ada Direktur suatu Direktorat Jenderal, tidak hafal atau mengenal stafnya. Paling yang dikenal bendahara, atau Juru bayar yang sering menghadap mengantar honor.

6.Besar kemungkinan untuk perampingan jumlah ASN dalam level Pemerintah Pusat. Jika berlebih kementerian yang punya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di daerah dapat dimutasikan ASN kementerian ke UPT tersebut.

7.Dapat menekan belanja operasional, dan belanja barang habis pakai, pemeliharaan, fasilitas jabatan struktural, dan penyatuan program dan kegiatan yang selama ini dipecah-pecah pada kotak struktural eselon III, yang terkadang banyak berhimpitan antar kotak tersebut.

8.Mencegah terjadinya korupsi berjamaah (mudah-mudahan). Karena pejabat struktural sampai eselon II, dibawahnya fungsional, maka tidak mudah bagi seorang Direktur untuk memerintah bawahan berbuat sesuatu penyimpangan. Sebab biasanya mereka yang berjabatan fungsional lebih mandiri, berintegritas, dan tidak ada pertimbangan jabatan yang harus dipertahankan.

Apa tantangannya?

Tantangan terbesar adalah dari dalam birokrasi. Kenapa? Mungkin tidak banyak yang mengetahui. Di suatu kementerian, mesin penggerak birokrasi itu adalah eselon III dan IV. Eselon II ada diantaranya (maaf jika ada yang tersinggung) kebiasaannya memerintah saja sambil marah-marah. Jarang sekali Direktur apalagi Direktur Jenderal memberikan arahan yang lebih detail atas suatu beban tugas atau pekerjaan.

Eselon I itu kerjaannya membuat disposisi atas surat kepada Direkturnya, dan hampir dapat dipastikan surat itu dibaca hanya di pangkal dan di ujungnya. Kalau ada Eselon I pulang larut malam, berarti pejabat tersebut membaca semua surat baru disposisi. Sebab dari pagi sampai sore tidak sempat menyentuh surat karena menerima tamu, atau rapat, atau mendampingi Menteri ke lapangan, apa lagi membuka email/internet di layar komputer yang lebar di meja kerjanya.

Jadi sebagai motor penggerak birokrasi di level kementerian atau Badan/Lembaga Pemerintah adalah pejabat eselon III dan Eselon IV. Anda bisa bayangkan jika mereka “diamputasi” tentu ada resistensi. 

Sikap resistensinya  macam-macam. Mulai dari ditakuti karena bertentangan dengan seabrek peraturan. Memperlambat tugas terkait “amputasi” tersebut, dengan bermacam cara.

Yang lebih pintar, memberikan masukan yang sangat argumentatif kepada atasannya, sehingga sang atasan ikut slow motion. Apalagi jika atasan tersebut memang lemah kepemimpinannya, habislah digilas.

Kondisi tersebut diatas, sesuai dengan Public Policy Theory, yang disampaikan oleh Van Meter, Van Horn, dan George Edward III. Bahwa variabel struktur birokrasi, disamping variabel lain (komunikasi, sumber-sumer, tingkah laku/kecenderungan dan organisasi), sangat berperan besar atas berjalannya suatu implementasi dari kebijakan publik.

Implementasi tersebut akan berantakan atau sulit dijalankan dengan sempurna jika terkait dengan birokrasi itu sendiri apalagi yang sifatnya mereduksi yaitu mengurangi wewenang dan kekuasaan yang telah dinikmati berpuluh tahun. Kita sudah bayangkan sesuai dengan uraian di atas. Birokrasi itu sudah menempatkan organisasi itu miliknya.

Maka itu jangan heran, jika kita menemukan istilah post power sindrom. Bahkan ada pejabat eselon I yang sudah pensiun, masih mempertahankan ada ruangan kerjanya. Kemudian bermohon kepada Menterinya untuk diangkat sebagai Staf Khusus, Tenaga Ahli atau apapun. Pokoknya dia masih ngantor.

Bahkan ada yang mengotak-atik jabatan. Menjelang pensiun usia 60 tahun, sudah disiapkan jabatan fungsional misalnya dengan judul keren, Analisis Kebijakan, supaya bisa ngantor sampai umur 65 tahun. Ini fakta loh.

Jadi tantangan Presiden Jokowi atas rencana program strategis keempat tersebut, adalah dari birokrasi itu sendiri. Kita dengar saja suara Korpri, walaupun kalimatnya bersayap. Usulannya bertahap, ya sampai 5 tahun kedepan, sampai ganti Presiden, dan kebijakan pun akan berubah lagi.

Tantangan berikutnya, adalah persoalan regulasi dari kebijakan tersebut. Menurut hemat saya, jika dicermati UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, memberi ruang untuk dua step jabatan kepemimpinan tersebut.

Lihat  Pasal 18, 19, dan 20, bunyi UU ASN. Dalam UU tersebut, dikenal dua kelompok jabatan yaitu jabatan Fungsional ( Pasal 18), dan Jabatan Pimpinan Tinggi / JPT (Pasal 19).

Terkait Jabatan Fungsional, clear tidak ada masalah, sudah lengkap tingkatannya dan jenisnya. Ada yang berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Untuk Jabatan Fungsional Keahlian urutannya adalah: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama. Untuk jabatan Fungsional Keterampilan urutannya adalah: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. Lihat  ayat (1) ,(2), dan (3)  Pasal 18. Dan ayat (4), mengatakan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan PP.

Sekarang kita cermati Pasal 19, bahwa untuk Jabatan Pimpinan Tinggi/JPT, ada 3 strata nomenklatur jabatan. Ayat (1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. kepeloporan dalam bidang: 1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. kepemimpinan manajemen. b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

(3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika kita sesuaikan dengan kondisi eksisting saat ini, kita dapat menyamakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi/JPT Pratama, disejajarkan dengan Jabatan Struktural Eselon II. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi/JPT Madya, adalah setara dengan Pejabat Struktural Eselon I (Sekjen, Dirjen, Irjen, Sesmen, Sestama, Deputi). Sedangkan  Jabatan  Pimpinan Tinggi /JPT Utama setara dengan Jabatan Struktural Eselon I tetapi memegang Jabatan sebagai Kepala Lembaga Pemerintahan non kementerian (misalnya Ka. BKKBN,Ka.BNPB).

Secara sederhana dapat kita kelompokkan JPT (Utama dan madya) dalam kategori Eselon I (eksisting), dan JPT (Pratama) adalah Eselon II (eksisting), persis dengan yang disampaikan Presiden.

Yang berlaku saat ini, jika JPT Utama dan Madya pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, karena di-blended dalam satu level yang sama. Untuk JPT Pratama/ Eselon II, berada dibawah JPT Utama dan madya/ Eselon I, sehingga pengangkatannya dengan Keputusan Menteri unit kerja yang bersangkutan.

Dengan uraian diatas, hakekatnya strata JPT menurut UU ASN hanya dikenal 2 lapis kepemimpinan yaitu JPT Utama/Madya lapis pertama (Eselon I)  dan JPT Pratama sebagai lapis kedua (Eselon II). Secara substansi itulah makna yang tercantum dalam Pasal 19 UU ASN.

Bagaimana melaksanakannya?

Kalau kita simak sambutan Presiden Jokowi pada pelantikannya sebagai Presiden periode kedua, sudah mengancam akan memberhentikan pejabat terkait jika tidak melaksanakan pemangkasan birokrasi yang diinginkan.

Harus ada langkah cepat dari Menteri PAN-RB yang ditunjuk Presiden, untuk mengkonsolidasikan peta situasi terakhir dan legal aspek birokrasi pemerintahan. Segera lakukan penyesuaian regulasi berupa PP, Perpres, Kepres, Kep MenPAN-RB dan produk aturan lainnya.

Bersama dengan Bappenas dan Kemenkeu, review semua struktur belanja kementerian dan LPNK, dan menyesuaikannya dengan pemangkasan birokrasi dengan 2 lapis eselonisasi. 

Di Kementerian dan LPNK, dibuat tim kecil terpadu terdiri dari unsur Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Inspektorat Penunjang. Tidak usah terlalu heboh sehingga menimbulkan kepanikan ASN.

Targetkan satu tahun selesai. Sehingga awal 2021, Presiden Jokowi sudah mendapatkan birokrasi yang rapi, seksi, terampil, kompeten, dan mlitan dalam bekerja. Itu semua dengan catatan hak- hak pendapatan yang diperoleh selama ini tidak boleh berkurang sepanjang bekerja sesuai dengan instrumen key performance indicators yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Harapan kita, waktu satu tahun sudah cukup untuk proses implementasi, apalagi MenPAN-RB yang baru Tjahyo Kumolo, sudah pengalaman sebagai Mendagri periode yang lalu. Disamping itu karena proses debirokratisasi dan pemangkasan jabatan struktural ini sudah rencana lama sejak 10 tahun yang lalu, tidak lagi dari nol. Walaupun jalannya up and down, panas dingin, hilang timbul. Seperti yang dikatakan George Edward III, karena sebagai penghambat utama ya birokrasi itu sendiri.

Semangat untuk berubah dan menuju peningkatan mutu SDM ASN, merupakan suatu keniscayaan. Rakyat telah membiayai gaji ASN melalui APBN 2020 sangat besar yaitu Rp. 416,14 triliun, jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 381,56 triliun.

Selamat bekerja para birokrasi sejati, dengan paradigma dan mindset baru.***

Cibubur, 23 Oktober 2019

urbannews: @@urbannews13
Advertisement