Oleh: Ahmad Daryoko, Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure (INVEST)
CONFLICT Of Interest (Konflik Kepentingan ), contoh riilnya selama ini terjadi di PLN. Terus terang saja yang dilakukan (Wapres) JK dengan Poso Energy, PLTA Malea, Bukaka, Bosowa. Kemudian Menko Maritim Luhut Binsar Panggabean (Toba Sejahtera Energy) dengan beberapa PLTU IPP-nya. Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PLN membuat PLTU IPP Embalut (Kaltim) serta memindahkan asset ritail menjadi hak badan usaha (private/individu/perorangan) dalam bentuk Token (yang kemudian dikuasai Alfamart dan lainnya), menyerahkan retail listrik di Kawasan SCBD (Soedirman) ke Tommy Winata dan lainnya dalam bentuk “whole sale market” (Curah).
Bahkan Meneg BUMN, yang kakaknya bernama Boy Thohir juga memiliki PLTU IPP Adaro 2000 MW di Batang (semua berita tersebut bisa dilihat di Majalah Tempo 14 Desember 2019). Semuanya itu artinya mengandung unsur Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest).
Bayangkan! Orang yang membawahi PLN, orang yang membuat aturan-aturan operasional PLN, harus begini harus begitu, harus ada pasal “Take Or Pay” (kerja gak kerja PLN harus beli stroomnya IPP). Eh, kemudian dia sendiri (para oknum pejabat itu) berbisnis disitu. Mendirikan Pembangkit Listrik Swasta (IPP) kemudian pembangkit tersebut baik kerja atau sedang “mendengkur” PLN harus beli listriknya! Yang harus beli ya rakyatnya yang katanya hari-hari mereka bela-bela? Bahkan mereka mendirikan Pembangkit Swasta “alasannya” juga demi Nusa dan Bangsa? Demi kesejahteraan rakyat kecil? Bla…bla…bla!
Inilah Ideologi Freemasonry itu! Interest Kapitalis berkedok demi rakyat kecil Kalau para oknum pejabat itu betul-betul mau memikirkan kelistrikan untuk rakyat kecil, mestinya beliau-beliau itu mendirikan sistem yang terpisah dari “System PLN” (Off Grid). Mereka itu mestinya harus bikin pembangkit sendiri, transmisi sendiri, distribusi sendiri, pasang kabel twisted ke setiap rumah penduduk sendiri! Harusnya begitu! Ini tidak! Maunya IPP mereka itu cuma “nempel” di jaringan PLN yang dari dulu sudah ada! Kayak “benalu” saja!
Kesimpulannya, conflict of interets itu ialah, ketika para oknum pejabat ini, mereka yang bikin aturan (dalam hal ini kelistrikan), mereka juga ikut sebagai pemain, mereka juga menjadi wasitnya!
Pantesan rakyat makin soro, hanya disuguhi jargon-jargon kosong Nawa Cita, Revolusi Mental dan semacamnya! Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn!***
