Dikotomi Berpikir yang Menyesatkan

No comment 292 views
Share Button:

Oleh: Chazali H Situmorang (Dosen FISIP UNAS, Pemerhati Kebijakan Publik) 

SAYA cukup lama berusaha berpikir, merenungkan dan mencerna pemikiran Prof. Mahfud MD, tentang ungkapannya  dalam wawancara di Metro TV Minggu pagi 28 April 2019 yang membahas soal rekonsiliasi usai Pilpres.

Kutipan ungkapannya adalah “Kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo. Itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Sulawesi Selatan juga”. 

Kenapa saya cukup lama berpikir, dan setelah dua hari ucapan Prof MMD (Mahfud MD) tersebut, baru menuliskan tulisan ini, karena yang berbicara itu bukanlah figur sembarangan. Prof MMD, pernah menjadi Menteri, pernah Ketua MK, pernah Ketua Presidium KAHMI, tokoh Intelektual NU, dan sering menjadi  sumber rujukan dalam berbagai persoalan kebangsaan dan keagamaan di negeri ini, dan saat ini anggota pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila.  

Kemudian saya mencari tahu, apa narasi lengkap ucapan Prof MMD yang menghebohkan dunia maya dan dunia nyata, yaitu “Kemarin itu sudah agak panas dan mungkin pembelahannya sekarang kalau lihat sebaran kemenangan ya mengingatkan kita untuk lebih sadar segera rekonsiliasi. Karena sekarang ini kemenangan Pak Jokowi ya menang dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun”.

“Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga”.

”Saya kira rekonsiliasinya jadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu“

Setelah mendapat tanggapan dari berbagai elite politik dan netizen yang gerah dengan ucapan Prof MMD, muncul tanggapan atau klarifikasi atas ungkapannya tersebut  lewat Twitter. "Garis keras itu sama dengan fanatik dan sama dengan kesetiaan yang tinggi. Itu bukan hal yang dilarang, itu term politik. Sama halnya dengan garis moderat, itu bukan hal yang haram," tulis Mahfud, Minggu (28/4/2019). 

"Dua-duanya boleh dan kita bisa memilih yang mana pun. Sama dengan bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," sambungya. 

Mahfud menegaskan bahwa istilah 'garis keras' adalah istilah biasa dalam ilmu politik. Dia mengambil contoh daerah asalnya, Madura. 

"Dalam term itu saya juga berasal dari daerah garis keras yaitu Madura. Madura itu sama dengan Aceh dan Bugis, disebut fanatik karena tingginya kesetiaan kepada Islam sehingga sulit ditaklukkan. Seperti halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adalah istilah-istilah yang biasa dipakai dalam ilmu politik," jelas Mahfud, untuk meluruskan apa yang dimaksud. 

Kalaulah ungkapan pertama Prof MMD, dirangkaikan dengan penjelasan berikutnya atas respon dari berbagai pihak yang tidak sependapat, tentunya ucapan Prof MMD, tidak begitu heboh, dan dapat memahami kemana arah pemikirannya.  

Narasi yang disampaikan Prof MMD via Twitter, terkesan mencoba menutupi target politik dalam ungkapan pertama, dengan mengalihkan fokus bahwa garis keras bukan barang haram, bukan sesuatu yang salah, dan term yang biasa dalam ilmu politik. 

Prof MMD sedang mencoba bermain dengan Silogisme dalam bentuk penalaran yang berusaha menghubungkan dua pernyataan premis mayor dalam wawancara di Metro TV dengan premis minor berupa penjelasan di Twitter yang diutarakan di atas untuk mendorong masyarakat menarik  kesimpulan sendiri. 

Celakanya kesimpulan di masyarakat,  terpolarisasi antara pro dan kontra, yang didasari latar belakang perbedaan pilihan politik dan pilihan Paslon Capres, 01 dan 02. Kondisi tersebut, jauh dari keinginan Prof MMD, untuk melakukan rekonsiliasi. 

Cara Prof MMD membuat umpan pemikiran yang mendikotomikan antara “garis keras” dengan “rekonsiliasi” sangatlah berbahaya Prof. Dimana berbahayanya, yaitu Prof MMD menempatkan rekonsiliasi sebagai solusi atas situasi di wilayah, yang masyarakatnya cenderung ‘garis keras” dalam soal agama, dalam Pemilu yang sedang berproses. Bahkan diikuti dengan narasi Pak Prabowo menang di daerah hijau, dan Pak Jokowi menang di daerah PDIP (merah). 

Memang kita menghargai keinginan Prof MMD untuk rekonsiliasi, agar Negara ini keluar dari perpecahan sebagai bangsa.  Tetapi kita harus melakukan analisis yang mendalam apa masalah utama dari persoalan bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan saat ini. 

Dalam Ilmu Administrasi Publik, ada teori Implementasi Kebijakan Publik yang  disampaikan oleh RUSSEL, L. ACKOFF, dalam bukunya “Redesigning the Future; A System Approach to Societal Problems" (1974), "Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang juga tepat. Kita lebih sering  gagal karena kita memecahkan suatu masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat”.

Dari Premis yang  dibangun Prof MMD ‘provinsi garis keras’, terkait Pemilu yang panas yang sedang berlangsung, menyarankan solusi dengan rekonsiliasi. Solusi tersebut benar, tetapi atas formulasi masalah yang tidak benar. Akibatnya berapa kalipun dilakukan upaya rekonsiliasi tidak akan dapat menyelesaikan masalah riil di lapangan karena yang direkonsiliasi adalah pseudo –problem.

Konstruksi dikotomi yang diangkat Prof. MMD, adalah dengan ‘enteng’nya memetakan provinsi di Indonesia atas provinsi aliran keras dalam soal agama yang disimbolkan dengan besarnya dukungan terhadap Pak Prabowo (simbol hijau) dan bagian provinsi lain sebagai daerah ‘merah’ yang disimbolkan dengan besarnya dukungan terhadap Pak Jokowi dan berbasis PDIP. 

Pilihan politik rakyat, dilatar belakangi dengan idiologi agama, sosial budaya, etnik, karakter daerah tidak ada yang salah seperti yang dikatakan oleh Prof MMD dalam premis minornya di Twitter.  Tetapi apakah arus besar (mainstream) masalahnya di situ.

Kenyataannya, hiruk-pikuk di masyarakat dalam proses Pemilu yang berlangsung, persoalan mendasarnya atau masalah utamanya adalah adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan yang terjadi. Bahkan dilengkapi dengan diksi ‘sistematis, terstruktur, masif dan brutal’. Diksi tersebut, menurut hemat saya pilihan kata yang sangat ‘puncak’ dalam melihat besarnya masalah. 

Rakyat jangan dibawa atau terbawa atau diarahkan untuk berpikir pada masalah semu yang sudah diutarakan diatas. Rakyat akan menjadi marah, karena bukan itu yang dirasakan mereka. Sebagian besar rakyat merasakan kecurangan, kebohongan, manipulasi data, penyesatan informasi, pemutar balikan data dan fakta, yang bermuara pada ketidak jujuran dan ketidak adilan yang dilakukan oleh lembaga negara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lemahnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu. 

Situasi seperti itulah yang terjadi saat ini. Prof MMD mendapatkan berbagai protes, kemarahan, cercaan, dan kejengkelan dari rakyat dan elite politik terhadap ungkapan pemikirannya yang  kontroversial tersebut.

Permintaan maaf

Antiklimaks dari ungkapan pemikiran Prof.MMD, adalah  permohonan maafnya kepada rakyat. Prof MMD menyebutkan, permohonan maaf dia sampaikan agar pernyataannya itu tidak dianggap sebagai pengalihan isu lain. "Kalau begitu, saya setuju agar tidak dianggap pengalihan isu urusan Islam garis keras tutup sampai di sini," ujar Prof MMD dalam program Catatan Demokrasi TVOne, Selasa (30/4) malam.

Namun, Prof MMD menegaskan kalimat garis keras yang dia lontarkan bermakna positif. Garis keras, imbuhnya, berdasarkan literatur yang ada bermakna memiliki konsistensi dalam bersikap.

"Tapi maaf kalau ada yang mengartikan lain, saya minta maaf. Tetapi artinya sebenarnya itu," tegas Prof.MMD.

Dalam kesempatan tersebut, Prof MMD  mengajak semua pihak untuk mengawal proses Pemilu dan Pilpres yang masih dalam proses perhitungan di tingkat daerah.

Terkait dugaan kecurangan, Prof MMD juga mengajak pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk terus mengawal, dan mengklarifikasinya berdasarkan prosedur yang berlaku. "Nanti akan ada saatnya kecurangan-kecurangan yang disebut terstruktur itu nanti MK yang akan mengadili," pungkas sang Profesor. 

Untuk itu, diharapkan Prof.MMD sebagai seorang akademisi dan Ahli Hukum Tata Negara, Negarawan (pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), dapat merekonstruksi kondisi hukum tata negara kita terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga negara.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa KPU sedang melaksanakan kebijakan negara, yaitu Pemilu (Pilpres dan Pileg) sesuai dengan kerangka hukum tata negara.  Dalam  proses yang sedang berlangsung saat ini, apakah KPU dan Bawaslu  sedang dan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor hukum tata negara. 

Apakah KPU dan Bawaslu benar-benar netral, independen dan tidak berpihak untuk kepentingan paslon tertentu. Apakah juga Pemerintah konsisten dan komitmen memposisikan KPU dan Bawaslu independen dan netral. Apakah Kepolisian juga bersikap netral. Apakah aparatur negara, pejabat tinggi negara dan pemerintahan (Menteri, Gubernur, Bupati /Walikota) ada yang tidak netral. 

Kalau semuanya berjalan dengan fair, suasana netral, tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, tidak ada kecurangan, kenapa dalam pelaksanaan di lapangan terjadi in-put data yang salah dan lokasi menyebar, ratusan anggota KPPS dan Bawaslu meninggal dunia dalam tempo 11 hari ini, dan masih ada yang terus bertambah. Kenapa begitu banyaknya video-video yang beredar tentang berbagai pelanggaran, pencurian C1, pengrusakan kotak suara, kesalahan entry data yang tidak sedikit, dan sederetan masalah yang maaf sulit kalau dikatakan itu semua hoax. 

Ungkapan pemikiran profesional Prof.MMD dituntut rakyat untuk  menjelaskan hal tersebut diatas. Dan memberikan solusi secara hukum tata negara, agar semua persoalan diatas diselesaikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat memberikan ketenangan di hati rakyat.  

Kalau disarankan untuk menyelesaikannya diujung penantian di MK, berarti Prof. MMD sedang menikmati tontonan menjelang tidur film tentang   “pertempuran” antar rakyat, dan rakyat dengan pemerintahannya. Profesor tertidur pulas, filmnya terus berlanjut.***

Cibubur, 1 Mei 2019

.

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Dikotomi Berpikir yang Menyesatkan"