Advertisement

Gubernur Anies Perkuat Bappeda sebagai Gate Keeper

Oleh: Dr. Chazali H.Situmorang, Pemerhati Kebijakan Publik; Dosen FISIP UNAS

HEBOH belanja lem aibon Rp. 82 milyar, telah menelan korban. Dua SKPD yaitu Kadis Pariwisata dan Ketua Bappeda Pemda DKI Jakarta mengundurkan diri dalam waktu yang berdekatan dalam tiga hari ini.

Memang sebagai birokrat, mengundurkan diri adalah langkah yang harus dilakukan, untuk meredam persoalan yang sudah mencuat ke publik. 

Jika tidak ada kesalahan prosedur dan unsur kesengajaan, biasanya dalam iklim birokrasi akan bisa lagi diperbaiki karirnya. 

Gubernur Anies sudah menjelaskan semuanya. Bagi kita-kita yang pernah di birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, dinamika perencanaan anggaran memang sangat rumit, berulang dan membosankan, karena ketat dengan jadwal tahapan penyusunan anggaran yang harus 'on schedule'. Jika tidak, akan merembet molornya penetapan APBD tahun mendatang. Belum lagi 'diomelin' anggota DPRD di kursi singasananya, dalam pembahasan di komisi terkait. 

Menurut Anies, ada dua penyebab terjadinya lonjakan biaya yang tidak masuk akal terkait rencana belanja pengadaan lem aibon, dan juga jenis belanja lainnya, karena sistem digital dan petugas yang menginput data tersebut. 

Gubernur Anies mengaku telah mengoreksi anggaran yang bermasalah secara internal. Dia mengaku sudah lebih dahulu menyisir anggaran itu dan menyampaikan ke anak buahnya pekan lalu, tepatnya pada 23 Oktober 2019. 

Acara Anies pada hari itu sendiri tertutup dan videonya lalu baru diunggah di akun Youtube Pemprov DKI pada 29 Oktober 2019.

"Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," sambungnya.

Dia mengatakan ada tiga pilihan bagi seseorang berbicara yaitu untuk menyelesaikan masalah, memperumit masalah atau mengaktualisasi diri. Anies memilih yang pertama.

"Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah. Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu," ungkap Anies.

Apa sebenarnya yang terjadi?

Sebelumnya, jagat dunia maya dihebohkan oleh beberapa pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2019. Salah satunya adalah mata anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem merek Aica Aibon.

Anggaran sebesar itu dibongkar oleh Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Dalam akun twiter-nya, William merasa heran anggaran untuk lem Aibon bisa sampai miliaran rupiah.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon Rp 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan menyuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" cuit William.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sebelumnya merespon anggaran sebesar Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon diduga merupakan kesalahan ketik saat meng-input ke web APBD DKI. "Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati, saat dihubungi terpisah.

Akibat tweet William yang masih belum menyadari bahwa perencanaan APBD itu masih di domain eksekutif, tentu menimbulkan kegaduhan bukan saja di dunia maya tapi di dunia nyata, mungkin juga kedengaran sampai akhirat. 

Sebagai anggota DPRD baru dari Partai PSI yang juga baru, memang sudah berhasil membuat orang menyoroti Anies Gubernur DKI yang lahir batin tidak disukai oleh PSI. 

Tentu Anies tidak tinggal diam, tetapi tidak meradang mengeluarkan narasi isi WC maupun kebun binatang. Dengan kesabaran yang tinggi, mungkin sudah terlatih memasang kuda-kuda karena terus 'dibully', mengeluarkan data dan fakta yang akhirnya merembet kebelakang, yaitu mereka yang telah membuat system e-budgetting tersebut, yang istilah Anies kurang smart. 

Akibatnya banyak juga yang kejang-kejang, dan mencoba melakukan serangan balik, tetapi kehabisan peluru tajam, hanya tinggal suara letusan yang kuat tetapi tidak ada pelurunya seperti mercon. 

Bappeda sebagai Gate Keeper

Terlepas dari hiruk-pikuk persoalan yang sebenarnya masih berupa rencana, orang Betawi menyebutnya “namanye usahe”, langkah Anies melakukan koreksi pada tanggal 23 Oktober 2019 tersebut yang penyusunan perencanaannya sangat fatal dan memalukan tersebut, memang sudah tepat dan harus dilakukannya. 

Jika tidak, dengan formula seperti temuannya itu yang sampai di DPRD, sudah dapat diduga, anggota DPRD DKI Jakarta, terutama kalangan yang oposisi, beramai-ramai menyiapkan kuburan untuk Anies. Anies tamat. 

Tetapi langkah Anies tersebut, dalam mengontrol sistem penyusunan perencanaan anggaran hampir terlambat. Mungkin karena pertolongan Allah SWT, dengan tuntunan-Nya menggerakkan hati Anies untuk melakukan koreksi. 

Seharusnya dapur untuk melakukan 'check and recheck', verifikasi dan validasi input data hitungan setiap SKPD 'clearing housenya' adalah di Bappeda. 

Setiap SKPD tentu ada bagian perencananya. Ada analisis perencanaannya, ada yang ahli aplikatornya, dan mereka itu umumnya pasti sudah terlatih dan dilatih. 

Apakah hasil kerjaan bagian Perencanaan, sebelum dikirim ke Bappeda di tanda tangani Kepala Dinasnya, harus. Tetapi apakah lampiran berupa usulan perencanaan SKPD tersebut sudah diteliti oleh Kepala Dinas sebelum tanda tangan, saya berani mengatakan belum pasti. Karena biasanya Kepala Dinas SKPD percaya saja dengan Sekretaris SKPD. 

Sampai di Bappeda, yang seharusnya sebagai 'Gate Keeper' (penjaga gawang), sebelum naik ke Gubernur, apakah melalui 'clearing house', apakah Sekda memantau dengan ketat proses 'clearing' tersebut.  Adalah pertanyaan besar yang harus menjadi perhatian Gubernur. 

Intinya adalah Gubernur Anies, tidak akan sampai menemukan anggaran yang aneh-aneh tersebut, jika di level layar pertamanya, dan para pembantu utamanya yang pintar-pintar melakukan upaya pembersihan atas angka-angka “jorok” yang  muncul dalam Rancangan APBD tersebut. 

Memang betul, faktor 'e-budgetting' yang tidak smart, dan manusia penginputnya yang keliru, tetapi tidak cukup sampai disitu saja Pak Gubernur. 

Memang suatu kenyataan system digital disiapkan dan diimplementasikan oleh Gubernur sebelumnya dengan berbagai kelemahan sistem yang kita tidak mengerti apakah 'by design' atau bukan, tetapi ingat pelaku birokrasi adalah orang yang sama siapapun Gubernurnya. 

Sejauh mana Gubernur Anies sudah mampu melakukan 'brain washing' (teringat dr.Terawan) terhadap para birokrat yang sudah berkarat dan berkerak, untuk tidak berprilaku 'moral hazard' ataupun 'fraud', atau BAU (bussiness as usual), merupakan persoalan tersendiri yang harus dituntaskan. 

Sebaiknya kedepan ini, bukan hanya persoalan 'sytem e-budgettingnya' diperbiki. Itu persoalan gampang. Dengan otoritas sebagai Gubernur bisa dilakukan upaya perbaikan sistem yang smart. Banyak model aplikasi yang dapat dipilih. Secure, rigit, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Tetapi itu semua, yang menggerakkannya, yang memerintahkannya, yang berselancar di keyboard adalah manusia. Manusia itu punya akal, pikiran, perasaan, niat. Bagaimana upaya untuk memagari akal, pikiran, perasaan, dan niat itu ke arah dan tujuan yang benar untuk kepentingan publik, tidak mudah. 

Kata bijak yang sering diungkapkan oleh para Ulama adalah bekalin Iman dan taqwa kepada Allah SWT. Benar. Bagaimana caranya?

Gubernur Anies harus mampu menjadikan para pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya dibawahnya (UU ASN) untuk  memahami, mengikuti, dan melaksanakan visi dan misi yang sudah digariskan Anies, yaitu tugas utama untuk melayani publik sebaik-baiknya. 

Gubernur Anies terlihat sudah melakukan langkah konkrit dimaksud dengan cara elegan, dengan (dugaan saya) “meminta” Ka.Dinas Pariwisata dan Ketua Bappeda mundur, dari pada “dipecat”.  Pilihan yang bijak yang tidak menimbulkan kegaduhan. Selamat bekerja Pak Gubernur, dan selamat bersih-bersih secara bijak.***

Cibubur, 3 November 2019

urbannews: @@urbannews13
Advertisement