Hikmah Pilpres

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Sidang PHPU Pilpres 2019 itu akan dilanjutkan pada Selasa (18/6/2019) dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Oleh: Ahmad Daryoko

PILPRES kemarin kalau dipetakan adalah pertarungan antara kekuatan Freemasonry (konspirasi abangan/simpatisan Komunis/orang-orang pragmatis dan kekuatan kapitalis) yang berpaham sekulerisme yang mendukung Capres 01 Jokowi, melawan kekuatan religius (Islam Ideologis dan Nasionalis Religius) yang mendukung Capres 02 Prabowo Subianto.

Saat ini kelompok Jokowi sudah meniru China, yaitu memakai strategi Freemasonry (yang menggabungkan 'frasa' Komunis dan Kapitalis). Kelompok Freemasonry karena mendukung Petahana dengan mudah menerapkan strategi 'Legitimasi'. Yaitu dengan menyiapkan aturan dan UU yang memberi peluang Jokowi lebih unggul dari pada Prabowo. Contoh adanya aturan "cuti real time" alias sama saja tidak cuti sehingga memberikan dampak yang luas yang merugikan Capres 02. Sehingga tidak perlu mengandalkan kekuatan massa. Dalam prakteknya ternyata jumlah massa pendukung dengan mudahnya dapat di "redam" dengan modus aturan/Konstitusi. Ini kelebihan 01 karena Petahana.

Sebaliknya pendukung 02 kemarin sangat mengandalkan kekuatan massa, tetapi kurang dalam hal berstrategi. Mestinya meskipun dari sisi jumlah massa memang besar, harusnya diimbangi dengan strategi bagaimana caranya bikin "manuver" guna "ngakalin" aturan yang ada. Apalagi sosok Prabowo adalah sosok yang berpegang teguh dengan aturan. Mestinya dicari suatu "event" dimana saat itu sedang dalam kondisi "abu-abu" alias "grey area" dari sisi aturan, sehingga Prabowo dapat diyakinkan kalau dia melawan tidak ada aturan yang dilanggar!

Contohnya, karena 02 sudah memiliki bukti-bukti yang massif, terstruktur dan sistematis terjadinya pelanggaran 01 dimana-mana, maka saat itu (sebelum pengumuman KPU dalam konteks pemenang) mestinya Timses 02 buat surat Somasi ke Kepala Negara dan DPR agar KPU dibubarkan dan tuntut Pilpres ulang! (Usulan penulis lewat FB dan WA kedua Waketum Gerindra). 

Kalau Somasi itu tidak dihiraukan oleh Kepala Negara dan DPR, maka akan ada ancaman kekosongan kekuasaan dan akan ada potensi "chaos"! Manuver ini tidak diperlukan kekuatan massa tetapi cukup effektif! Dan sebenarnya saat itu pak Prabowo sudah setuju dengan langkah itu. Dan tanggal 17 Mei 2019, ba'da Jum'at salah satu Waketum Gerindra mencoba siaran pers (mungkin untuk menjajaki dukungan) dan penulis pun ikut disitu meskipun telat. 

Namun indikasinya, karena tidak ada dukungan dari Timses dan pendukung, langkah somasi pun urung dilakukan. Alasan pendukung yang sampai ke penulis adalah mengapa Prabowo sudah menang kok minta Pilpres ulang? Uang Pilpres ulang dari mana? Penulis saat itu cuma berpikir, rakyat kok mikir biaya? itu urusan Presiden dan DPR! Kalau Prabowo saat itu dianggap menang dasarnya apa? Lagi pula apa iya menang dan sekaligus merasa dicurangi?

Yang berlalu biarkan berlalu. Yang penting harus ada evaluasi! Kekuatan Islam Ideologis dan Nasional Religius saat ini  sebenarnya sudah mencapai kondisi Machtsvorming yang bisa digunakan untuk perbaikan Indonesia! Sudah bagus ada HRS yang memompa semangat dan Ideologi dari Makkah. Tetapi semangat dan Ideologi tersebut harus dijabarkan dalam strategi yang pas! Sehingga tidak melangkah secara sia-sia. Dan ini bisa diterapkan di kesempatan tahun 2024 kelak! 

Persiapkan mulai dari sekarang karena mau tidak mau Konstitusi yang ada adalah memang seperti itu (UUD 1945). Lakukan langkah dan strategi yang tepat bila kelak masyarakat Islam Ideologis dan rakyat yang Nasional Religius (bukan bagian dari Freemasonry yang sekuler) menjumpai kondisi seperti saat ini! Wallahua'lam bhi ash sha-wab!***

urbannews: @@urbannews13