Advertisement

Iuran PBI, Tepatkah sebagai Subsidi dan Belanja Sektor Kesehatan?

Ilustrasi/foto/net

Oleh: Dr. Chazali H.Situmorang, APT, M.Sc, Ketua DJSN 2011-2015; Pemerhati Kebijakan Publik; Dosen FISIP UNAS

PRESIDEN Joko Widodo meminta para menterinya memberi penjelasan yang dapat dipahami masyarakat soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Jangan sampai misalnya urusan yang berkaitan dengan kenaikan tarif BPJS, kalau tidak clear, tidak jelas, masyarakat dibacanya, kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak kepada rakyat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Jokowi menilai, jika para menteri salah menjelaskan hal-hal yang sensitif terkait kenaikan harga, maka hal itu bisa memacu aksi protes. Padahal, kenaikan iuran ini demi mengatasi defisit di BPJS. Masyarakat miskin juga tak akan terbebani karena sudah mendapat subsidi dari pemerintah. 

Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah sudah menggratiskan 96 juta peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Supaya kita semua tahu tahun 2019 kita gratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke rumah sakit di daerah lewat PBI. Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun. Rakyat harus ngerti ini," kata Jokowi. 

Pada tahun 2020, lanjut Jokowi, subsidi yang diberikan pemerintah ke BPJS meningkat 48,8 Triliun. Jokowi menyebut angka tersebut sangat besar. "Tapi kalau cara kita menjelaskan tidak pas hati-hati. Dipikir kita memberi beban berat pada masyarakat miskin. Padahal, sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang kita berikan," kata dia.

Presiden benar, pemerintah sudah menaikkan iuran bagi PBI yaitu fakir miskin dan tidak mampu. Presiden juga betul sudah mengalokasikan 48,8 triliun untuk 96,7 juta penduduk fakir miskin dan tidak mampu dari APBN 2020 untuk JKN selama satu tahun dan seterusnya. Presiden menyebutkan bahwa angka itu sangat besar. Ya sangat besar. Dan itu bentuk subsidi yang dberikan pemerintah. 

Pertanyaannya, apakah tepat disebut iuran PBI itu merupakan subsidi pemerintah? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya. Jadi subsidi itu adalah bantuan. Kalau bantuan sifatnya sukarela. 

Contoh subsidi sembako beras. Harga beras di pasaran misalnya Rp 7.000/kg. untuk fakir miskin dan tidak mampu Bulog menyalurkan dengan hanya membayar Rp 2.000/kg, selisih kurangnya dibayar oleh Pemerintah, itu namanya subsidi. 

Apakah pembayaran iuran PBI oleh pemerintah merupakan subsidi? Rasanya kurang tepat. Karena iuran dimaksud 'full' dibayarkan Pemerintah. Fakir miskin dan tidak mampu tidak membayar iuran!

Terkait bayar 'full' tersebut ada perintah dalam UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004,  lihat pasal 14, dan 17.

Pasal 14 ayat (1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ayat (2) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 17, ayat (4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak  mampu dibayar oleh Pemerintah. Ayat (5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

Pasal 17 ayat (4), tidak ada menyebutkan dibantu tetapi dibayar oleh Pemerintah. Sesuai dengan pengertian Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Daerah.

Dalam UU SJSN, posisi Pemerintah ada dua yaitu pertama sebagai pemberi kerja ada kewajiban membayarkan iuran kepada para pekerja/pegawai Pemerintah (ASN/TNI/POLRI) dan kedua; kewajiban membayarkan iuran untuk fakir miskin dan tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Dasar 1945. (lihat penjelasan  Ayat (4) Fakir miskin dan orang yang tidak mampu dalam ketentuan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.)

Jadi keputusan Pemerintah mengalokasikan APBN untuk iuran PBI, sudan benar dan kewajiban  sesuai dengan perintah Konstitusi dan UU SJSN. 

Karena bersifat wajib haruslah berlangsung terus menerus selama fakir miskin dan tidak mampu masih ada, dan kewajiban membayar akan berkurang sepanjang jumlah fakir miskin dan tidak mampu berkurang juga.

Kalau Pemerintah ingin menurunkan jumlah penerima iuran PBI,  kuncinya adalah menurunkan jumlah fakir miskin dan tidak mampu, sehingga keluar dari kemiskinannya. Saat itulah kewajiban warga membayar iuran secara mandiri berlaku, karena tidak berhak lagi mendapatkan PBI. 

Data dan fakta di atas, tidak ada penafsiran lain, bahwa landasan konstitusional Pemerintah mengalokasikan iuran PBI untuk tahun 2020 dalam APBN dianggarkan sebesar Rp. 48,78 triliun (96,8 juta x 12 x Rp.42.000). Besaran iuran itu sudah tercantum dalam Perpres 75/2019. Dan akan ditinjau kembali selambat-lambatnya dalam 2 tahun.

Dengan demikian, dalam pos belanja APBN, tidak tepat jika iuran PBI dimasukkan dalam belanja sektor kesehatan, yang besarnya 5% dari APBN sesuai dengan amanat UU Kesehatan. Karena landasan payung hukumnya berbeda. 

Di sisi lain, dengan 'memblended' iuran PBI sebesar Rp. 48,8 triliun dalam pos sektor kesehatan, maka angka 5% dari APBN tidak riil. Belanja yang riil setelah dikurangi iuran PBI tinggal 3,8%. Ini adalah persoalan berat bagi Kementerian Kesehatan karena berkurangnya belanja program-program strategis kesehatan lainnya.

Biasanya jika berkurangnya anggaran, yang sering menjadi korban adalah belanja yang sifatnya promosi kesehatan (UKM).

Jika situasi seperti ini terus berlangsung, sudah dapat diduga indeks kesehatan masyarakat akan berperanguh, angka kesakitan (morbiditas) bertambah, dan peserta BPJS Kesehatan yang mendatangi faskes meningkat, dan potensi defisit JKN menghantui lagi. Begitulah lingkarannya. Berlangsunglah lingkaran kesakitan yang terus menerus. 

Bagaimana sebaiknya? Jika mengacu pada perintah UU yaitu UU SJSN dan UU Kesehatan, tentu pos anggaran tidak bisa 'diblended'. Harus dipisahkan. kewajban Pemerintah membayar iuran PBI, langsung saja dari Kemenkeu ke BPJS Kesehatan, dan tidak masuk dalam  belanja sektor kesehatan. 

Dari sisi pertanggungjawaban juga akan lebih jelas. Dana Iuran PBI yang bertanggungjawab adalah BPJS Kesehatan, jika masuk dalam sektor kesehatan, sedangkan penggunanya BPJS Kesehatan akan terjadi 'despute' pertanggungjawaban. 

Untuk sektor kesehatan, alokasi 5% dari APBN murni belanja sektor kesehatan sesuai dengan amanat UU Kesehatan. Dengan dana tersebut, maka upaya-upaya promkes (promotif, preventif), dalam kerangka UKM dapat berjalan secara optimal. Targetnya morbiditas (angka kesakitan) menurun, dan secara bersamaan memberikan dampak berkurangnya peserta ke Faskes untuk pelayanan medik. 

Dengan menurunnya morbiditas, dan menurun juga angka kunjungan pelayanan medis di Faskes, klaim JKN BPJS Kesehaan juga akan berkurang. Pada saat itulah mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan perbaikan fasilitas, jangkauan pelayanan yang luas, dan tarif Ina CBGs yang lebih baik. 

Jika solusinya tidak seperti yang diutarakan diatas, maka masyarakat akan menilai bahwa ungkapan Pemerintah telah mensubsidi 48.8  triliun iuran PBI untuk fakir miskin dan tidak mampu, merupakan tanda tanya besar, sebab dana tersebut diambil dari pos sektor kesehatan sebesar 5%. 

Kesimpulannya, Pemerintah mengalokasikan iuran PBI dengan mengurangi belanja sektor kesehatan. Kasihan Kemenkes. Jangan heran jika selama ini Ibu Menkes lama (Prof Nila Moeloek), terkait isu kenaikan iuran PBI lebih banyak berdiam diri alias tiarap. Apakah dr.Terawan Menkes baru sudah mengetahui? Mudah-mudahan sudah ya Pak Menteri.***

Medan, 4 November 2019

urbannews: @@urbannews13
Advertisement