Kartu Janji dan Doa para Paslon

No comment 130 views
ILUSTRASI - Pilpres 2019: Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno vs Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. (Foto: Istimewa)

Oleh: Dr. Chazali H Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik, Dosen FISIP UNAS)

SAYA baru saja menulis artikel tentang  “Negara dengan Kartu Sakti". Dalam artikel tersebut, saya menghitung ada sejumlah 6 kartu yang sudah dan akan diluncurkan oleh Jokowi untuk kepentingan 7 program Perlindungan Sosial. Rinciannya program bantuan siswa miskin (KIP), program untuk Jaminan Kesehatan bagi orang miskin dan tidak mampu (KIS), program bantuan pangan non tunai (BPNT)/Rastra untuk daerah terpencil, dan PKH (melalui KKS).

Program-program tersebut sudah jalan, dan saat ini sudah menjadi instrumen efektif menarik simpati rakyat bagi Petahana dalam berbagai kunjungan kerja dengan tema peluncuran paket-paket program tersebut.

Hal yang sama dilakukan para Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota),  pada masing-masing level wilayah kerja, dengan ditambah embel-embel pesan  bahwa program-program Bansos tersebut karena kebijakan Pak Jokowi. Jadi kita harus berterimakasih pada Pak Jokowi.  Maksud di balik ungkapan tersebut, tentu rakyat sudah maklum.

Para elit pemerintahan tersebut mungkin menduga rakyat tidak tahu, bahwa bantuan sosial tersebut berasal dari duit rakyat yang ditarik pajaknya terkadang sampai berlapis-lapis dan dari hutang yang beban hutangnya dipikul oleh rakyat itu sendiri. Seharusnya para Gubernur, Bupati/Walikota tersebut malu kepada rakyatnya.

Dahsyatnya program Bansos tersebut, telah dibuktikan oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa, sewaktu menjadi Menteri Sosial, dengan semangat yang tinggi untuk membantu masyarakat miskin di Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin masih banyak. Sampai di pelosok desa Ibu Khofifah mengunjungi mereka dan meluncurkan program bansos  melalui e-waroeng dan PKH dengan membagi-bagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Alhamdulillah, tidak dapat dipungkiri,  Bansos tersebut juga sangat berperan menghantarkan Ibu Khofifah menjadi Gubernur Jawa Timur, mengalahkan Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur yang juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim.

Melihat keberhasilan Ibu Khofifah   menarik simpati rakyat karena mendapatkan program Bansos, menjadi  perhatian dan amunisi Jokowi dalam berkampanye.

Keempat program Bansos (perlindungan sosial bahasa APBN nya), dijadikan logistik Jokowi dalam berkampanye  sebagai Petahana ataupun pada hari kerja sebagai Presiden bertemu dengan rakyat sambil membagi-bagikan program bansos, terutama PKH yang jumlah dananya cukup besar.

Tahun 2019 sebesar 17,9 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 40 juta jiwa orang miskin.  Bahkan dijanjikan untuk tahun anggaran 2020, dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 34 triliun, untuk sebanyak 15,6 juta KPM (62,4 juta jiwa).

Rupanya Jokowi menyadari, bahwa rakyat Indonesia yang miskin masih sangat banyak (untuk PKH saja sebanyak 62,4 juta jiwa), walaupun pihak Bappenas dan BPS memberikan data yang menggembirakan kepada Bapak Presiden, yaitu orang miskin di Indonesia tahun 2018, baru pertama sekali dalam sejarah pembangunan yang dilakukan Indonesia, turun dari 2 digit menjadi 1 digit yaitu 9,6% atau hanya tinggal 24,9 juta jiwa.

Timbul pertanyaan, kenapa ada perbedaan data orang miskin yang di publikasi Bappenas sebanyak 24,9 juta jiwa, dengan pemberian sasaran PKH yang juga orang miskin bahkan seharusnya yang sangat miskin,  meningkat 2,5 kali lipat (62,4 juta jiwa).  Apakah Pak Presiden tidak percaya dengan data Bappenas, atau belum terjadinya sinkronisasi antar sektor terkait  Basis Data Terpadu yang sudah ada di BPS?

Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka soal data orang miskin yang sebenarnya. Apakah yang dimaksudkan dengan orang miskin itu hanya pada satu kategori saja.

TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), yang sudah dibubarkan Presiden Jokowi, pernah menerbitkan segmentasi kemiskinan atas 3 kategori yaitu lapisan kemiskinan  yang paling bawah, disebut sangat miskin, lapis berikutnya miskin, dan lapis ketiga mendekati kemiskinan (rentan miskin). Intervensi program untuk ketiga lapis kemiskinan tersebut tentu  ada yang sama dan ada yang berbeda.

Program PKH idealnya untuk mereka yang kategori sangat miskin (kemiskinan kronis). Program KKS dan KIP, untuk mereka yang masuk kategori sangat miskin dan miskin, dan program JKN untuk  mereka yang sangat miskin, miskin dan mendekati miskin. Dalam bahasa UU SJSN, penerima JKN disebut PBI yaitu Penerima Bantuan Iuran, yang diberikan kepada orang miskin dan tidak mampu.

Maka itu jangan heran jumlah penerima PBI sangat besar yaitu 96,8 juta jiwa karena termasuk didalamnya bukan saja miskin tetapi tidak mampu (dasar hitungannya ada di BPS dan Kemensos).

Sebenarnya sudah ada UU yang mengatur tentang kemiskinan yaitu UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam  UU tersebut, mandat untuk melaksanakan atau implementasi UU adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Jika semua sektor patuh dan taat pada UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, tentu tidak akan terjadi dispute terkait data kemiskinannya.

Apakah lebih penting menerbitkan jenis-jenis kartu program bansos, dari pada menyelesaikan data yang akurat dan terpadu, definitif, sesuai amanat UU yang sudah ada.

Pertanyaan tersebut perlu dijawab, jika tidak, dianggap Bapak Jokowi hanya senang bermain dengan kartu, dari pada  memastikan efektifnya bantuan, tepatnya sasaran bantuan, dan bahkan terbuka kemungkinan penyimpangan pemberian bantuan sosial.

3 kartu “janji” yang belum sakti

Saya mengutip berita dari TEMPO.CO, Pontianak-Calon presiden inkumben Joko Widodo kembali menjelaskan soal tiga 'kartu sakti' andalannya saat berkampanye di Qubu Resort, Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 27 Maret 2019. "Tiga kartu ini ‎baru keluar tahun depan, karena akan dianggarkan dulu tahun ini," ujar Jokowi saat berorasi di Qubu Resort, Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 27 Maret 2019.

Saya kaget juga membaca berita tersebut. Sebab dari 3 kartu sakti “baru janji” tersebut, ada satu jenis program yang bisa langsung dieksekusi oleh Presiden. Yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Substansi KIP Kuliah dalam APBN 2019 disebut ‘perluasan program beasiswa afirmasi/bidik misi’ untuk 471 ribu mahasiswa miskin. Program ini  sudah ada sejak tahun 2015, jumlah penerimanya bertambah setiap tahun.

Pak Jokowi tinggal ganti casing saja, dari program beasiswa Mahasiswa Bidik-Misi  menjadi berbentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Hal yang sama sudah dilakukan untuk KIS, KIP dan KKS, yang sebenarnya sudah ada pada pemerintahan SBY.

Mari kita simak lagi penjelasan Jokowi berikutnya: Jokowi meminta masyarakat memahami bahwa program itu merupakan program jika ia terpilih kembali sebagai presiden, bukan program pemerintah saat ini. “Jadi nanti, setelah 17 April jangan ditagih kepada saya. Saya harus ngomong apa adanya."

TEMPO.CO, juga menjelaskan bahwa tiga kartu sakti merupakan 'jualan' Jokowi selama kampanye terbuka. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra kerja dan Kartu Sembako Murah. Selama 4,5 tahun memerintah, Jokowi sudah meluncurkan KIP untuk SD, SMP, SMK. Ke depan, dia menjanjikan KIP Ku.

Kedua, Jokowi menjanjikan kartu pra kerja untuk para lulusan SMK, agar mereka yang masuk ke dunia kerja dapat memperoleh training atau pelatihan di dalam maupun di luar negeri. "Nanti kalau sudah 'training' bisa masuk kerja dan yang belum dapat kerja akan diberi insentif honor di sini," ujar Jokowi.

Ketiga, Kartu Sembako Murah yang ditujukan khususnya bagi para ibu. "Ibu-ibu tunjuk jari, ini banyak ibu-ibu. Kartu ini diberikan kepada ibu-ibu agar kalau beli sembako baik beras gula maupun minyak bisa mendapatkan diskon yang besar dengan kartu ini. Siapa yang setuju tunjuk jari!" Pertanyaan Jokowi disambut dengan acungan jari para pendukungnya.

Dalam catatan saya, dari berbagai kesempatan mengikuti pidato Jokowi saat kampanye, atau pun kegiatan sebagai Presiden, tidak ada mendengar bahwa ketiga kartu tersebut baru janji saja, dan akan diluncurkan tahun depan jika terpilih kembali.

Demikian juga sewaktu debat Wapres 17 Maret 2019, KH. Ma’ruf Amin dengan bangganya memamerkan tiga kartu yang akan diluncurkan. Sandiaga Uno hanya menandinginya dengan 1 kartu yaitu KTP-el. Semua kartu bisa masuk dalam KTP-el ujarnya. Suatu ungkapan yang menggambarkan kecerdasan dan intelektualitas Sandiaga Uno.

Berakibat Hoaks

Masih mengutip TEMPO.CO, Jakarta – ternyata skema tunjangan langsung dari Kartu Pra Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo beredar di media sosial Facebook. Dalam skema tersebut, dicantumkan berbagai tingkatan tunjangan untuk setiap level pendidikannya.

Bagi lulusan SD yang belum bekerja, tunjangan yang diberikan yaitu Rp 1,75 juta; SMP sebesar Rp 2,25 juta; SMA sebesar Rp 3,75 juta; D3/D4 sebesar Rp 4 juta; Ijazah S1 sebesar Rp 5,5 juta; Ijazah S2 sebesar Rp 10,75 juta, dan Ijazah S3 sebesar Rp 15,65 juta. "Pemberian tunjangan tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2019, setelah Pilpres," demikian keterangan dalam informasi tersebut.

Apakah informasi tersebut benar? Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan bahwa informasi tersebut tidak pernah dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga merupakan hoaks alias kabar bohong, "Bisa demikian," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.

Selain itu, pembahasan mengenai alokasi anggaran untuk kartu pra kerja ini belumlah final. Anggaran untuk kartu ini, kata Nufransa, tidak tersedia di APBN 2019 karena baru akan dimasukkan pada Rancangan APBN 2020. Selain itu, kemungkinan alokasi juga bakal dilakukan usai Pemilu Presiden 2019.

Dari penjelasan diatas, tidak dapat di hindari kesan bahwa program tiga kartu sakti “yang masih janji” tersebut, dipublikasi tergesa-gesa. Ternyata ketiga kartu tersebut, tentu memerlukan biaya yang besar yang akan menggerus APBN.

Di sampung itu terlihat bahwa Kementerian Keuangan belum mengerti betul kartu-kartu tersebut. Yang lebih menyedihkan adalah ada pakem penyelenggaran pemerintahan yang  dilanggar. RAPBN untuk menjadi UU APBN harus persetujuan DPR. Terkesan  arogansi Pemerintah terhadap lembaga DPR, yang seolah-olah hanya berperan sebagai stempel pemerintah.

Apakah warna anggota DPR periode mendatang sama kelabunya dengan DPR saat ini, tentu sulit untuk diramalkan.

Sudah saatnya, Petahana mengurangi janji-janji yang terkadang terkesan hanya untuk menyenangkan hati konstituen. Padahal puluhan janji Petahana sewaktu kampanye tahun 2014, masih belum dapat dipenuhi sampai saat ini.

Doa para Paslon Presiden dan Wakil Presiden

Dari hati yang paling dalam, saya menyarankan kepada para Paslon 01 dan 02, bukan maksud untuk menggurui, bahwa disamping berbagai visi, misi, program dan citra diri yang dibangun selama hampir lima bulan masa kampanye, saatnya memasuki fase Cooling Down. Tidak perlu lagi obral janji, rakyat sudah paham dan dapat memisahkan mana janji gombal dan janji betulan.

Kepada Pak Jokowi, disarankan  lebih banyak menggandeng ulama yang menjadi calon Wapres bapak, yaitu  Bapak KH Ma’ruf Amin, dalam setiap kampanye terbuka dalam sisa waktu yang ada, mengisinya dengan doa bersama di pimpin Pak Kiyai.

Bermunajat kepada Allah SWT, dengan bunyi doa kira-kira seperti ini (mohon maaf Pak Kiai Ma’ruf): "Supaya kami (Paslon 01) diberikan kesempatan untuk periode kedua. Kami berjanji untuk memenuhi semua janji-janji yang belum sempat kami penuhi kepada rakyat Indonesia." Di depan rakyat yang hadir untuk disampaikan kepada Allah SWT, dilanjutkan dengan  frasa "Permohonan maaf kami sebagai pemimpin yang belum  amanah, sehingga rakyat kami kecewa Jika  Engkau ya Allah, tidak menginginkan kami meneruskan amanah ini, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapinya"

"Engkau berilah petunjuk kepada  mereka (Paslon 02), jika mereka yang engkau ridhoi memimpin negeri ini, berikanlah mereka kekuatan untuk membawa bangsa ini menuju bangsa yang sejahtera. Lindungilah mereka ya Allah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang telah kami lakukan”.

Jika waktu sholat apakah dzuhur atau Ashar, para konstituen yang beragama Islam, diajak sholat berjamaah, dengan Imam Pak Kiai Ma’ruf, dilanjutkan dengan zikir kepada Allah SWT. Kalau hal itu Bapak Petahana lakukan, maka sempurnalah perpaduan Umara dan Ulama.

Itu semua, dengan sendirinya akan menghilangkan hoaks yang menyatakan Petahana akan menghapus Depag, melarang azan, dan hoaks-hoaks lainnya yang memberikan kesan Petahana mereduksi kehidupan beragama.

Dari pihak Paslon 02, mendengarkan doa Paslon 01, pasti mereka akan luluh hatinya. Paslon 02, juga disarankan  dalam kampanye akan mengajak konstituennya, dipimpin Habib, habaib, Ulama, Ustadz yang berada di barisan Paslon 02, memimpin doa bersama memanjatkan ampun kepada Allah SWT. “Jika selama ini terlalu tajam mengkritisi Paslon 01 maafkan kami ya Allah”. “Berikanlah kekuatan, kesabaran, ketabahan Iman dan tetap dalam perlindungan Mu dalam menjalankan amanah yang atas perkenan engkau, dibebankan ke pundak kami dalam membawa rakyat menuju pulau sejahtera dalam masa waktu yang engkau ijinkan."

Jika suasana seperti di atas benar-benar terjadi, kampanye tidak perlu lagi  berlama-lama sampai 13 April 2019. Gunakan saja sisa waktu untuk Tablik  Akbar masing-masing Paslon, dengan tema-tema sakral yang sejuk dan penuh kasih sayang. Bagi yang beragama lain, silahkan melakukan kegiatan keagamaan di masing-masing rumah ibadah.

Sekali-dua kali dibuat silaturahmi gabungan, dengan saling kontemplasi, merenungkan kebersamaan untuk membangun bangsa.

Begitulah seharusnya bangunan Negara Pancasila yang dianut Bangsa Indonesia, yang dibalut dalam bingkai demokrasi  dengan kebebasan yang dibatasi dengan norma-norma Pancasila.

Cibubur, 29 Maret 2019

Bagikan
No Response

Leave a reply "Kartu Janji dan Doa para Paslon"