Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dan Mayjen TNI (Purn) Sunarko Makar?

Share Button:

Catatan Hukum Kasus Makar PascaPemilu 2019

Oleh: Ahmad Khozinudin SH, Ketua LBH Pelita Umat

PENULIS termasuk orang yang tidak percaya dengan tudingan makar yang dialamatkan kepada Mayjen (TNI) Kivlan Zen dan Mayjen (TNI) Sunarko. Jika ditelisik dari pernyataan resmi lembaga kepolisian, termasuk rincian tambahan penjelasan Kemenkopolhukam yang menyebut isu makar berasal dari sosial media, tentu akan banyak pihak yang juga merasa tak yakin dengan tudingan itu.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu adalah pejabat kementrian pertama yang mengaku tidak percaya Kivlan Zen dan Soenarko ikut terlibat dalam rencana pembunuhan empat tokoh nasional. Ia mengatakan hal itu mustahil terjadi.

"Membunuh siapa? Saya bilang tadi kalau menurut saya kok agak-agak mustahil ya," Ungkap Menhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Publik tentu mengenal siapa sosok Mayjen (TNI) Kivlan Zen dan Mayjen (TNI) Sunarko. Keduanya, adalah putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan hidup dan kariernya untuk menjaga kedaulatan negara.

Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, S.IP., M.Si adalah putera Langsa, Aceh, lahir 24 Desember 1946 (72 tahun). Kivlan dikenal sebagai salah satu tokoh militer penting Indonesia. Ia pernah memegang jabatan Kepala Staf Kostrad (Kas Kostrad) ABRI setelah mengemban lebih dari 20 jabatan yang berbeda, sebagian besar di posisi komando tempur.

Pada tahun 2016 Kivlan Zen menjadi Negosiator penting yang berhasil membebaskan 18 Warga Negara Indonesia dari penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf Filipina.

Sementara Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, putra bangsa kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 1 Desember 1953 (65 tahun). Soenarko adalah Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus.

Bagi publik Aceh, Soenarko bukan orang baru. Dia sempat menduduki sebagai asisten operasi Kasdam IM di awal pembentukan Kodam Iskandar Muda, 2002. Kemudian diangkat menjadi Danrem-11/SNJ, Danrem-022 Dam-I/BB, Pamen Renhabesad. Paban 133/Biorgsospad, Pati Ahli Kasad Bidsosbud dan Kasdif-1 Kostrad, baru kemudian Danjen Kopassus diraihnya Agustus 2007. 

Menurut Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, Soenarko memiliki anak tiga, belum sekali pun ditunggui saat kelahirannya. Soenarko terus bergelut membela negara hingga tak punya waktu untuk keluarganya sendiri.

"Saya kira dengan Menkopolhukam pun lebih banyak jam terbangnya Soenarko berjuang membela negara di medan tempur," ujar Suryo Prabowo, purnawirawan Jenderal TNI yang juga aktif bersosialisasi di jejaring sosial media.

Wajar, jika tuduhan makar ini dimaknai oleh para purnawirawan TNI sebagai sebuah penghinaan. Betapa tidak, mereka telah mendedikasikan seluruh waktu dan hidupnya untuk berbhakti pada negara, pada usia senja saat paripurna, negara bukannya mengasuh dan melindungi tetapi justru membiarkan aparat penegak hukum memproses hukum peristiwa yang masih sangat sumir dengan delik yang sangat melecehkan.

Penulis bisa memahami, tudingan makar bagi rakyat sipil mungkin masih bisa ditolerir, tetapi bagi purnawirawan yang telah mengabdikan bhaktinya kepada negara selama puluhan tahun, tentu bisa ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan yang sangat menjengkelkan.

Soenarko diduga melanggar UU 1/1946 Pasal 110 jo 108 KUHP, dan UU 1/1946 Pasal 163 bis Jo 416 mengenai keamanan negara atau makar. Sedangkan Kivlan Zen menjadi tersangka, karena laporan polisi oleh Jalaludin asal Serang, Banten dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107 KUHP.

Problem Kohesi Sosial Bernegara

Penulis khawatir, proses penangkapan dua Purnawirawan Jenderal TNI ini ada kaitannya dengan dibentuknya Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam yang dibentuk melalui SK No. 38/2019, pada 8 Mei 2019 yang lalu. 

Salah satu tugas Tim disebutkan dalam SK adalah melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pascapemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Tentu publik tidak keliru berpraduga, dua tokoh militer ini termasuk korban dari hasil kajian Tim Asistensi Hukum bentukan Wiranto. Menkopolhukam sendiri, menegaskan akan menindak sejumlah tokoh yang dipandang melanggar hukum pascaPemilu 2019.

Kekhawatiran publik terkait akan dijadikannya Tim Hukum bentukan Wiranto ini 'disalahgunakan dan disalahfungsikan' nampak dari banyaknya kritik sejumlah pihak terhadap eksistensi Tim bentukan Wiranto ini.

Tercatat Komnas HAM, Ombudsman, Kontras, YLBHI, mengkritik keberadaan tim bentukan Wiranto ini. Kami, di LBH Pelita Umat juga secara khusus mengangkat isu tim ini dalam diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) pada Ahad (17/5/2019) yang lalu. Diskusi kemudian menghasilkan rekomendasi agar Tim Asisten Hukum Kemenkopolhukam ini dibubarkan.

Bagi siapapun yang mengamati dinamika politik khususnya pascaPemilu dimana animo rakyat begitu marah atas sejumlah kecurangan yang terjadi bahkan dengan kualifikasi terstruktur, sistematis, massif dan brutal (TSMB) tentu dapat membaca konteks manuver politik di balik dibentuknya Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam ini. Sangat kontras terbaca, bahwa ada fakta pembungkaman terhadap aspirasi dan suara tokoh, yang kritis menentang kecurangan rezim melalui sarana hukum.

Terlebih lagi, pascaPemilu AM Hendropriyono secara terbuka mengeluarkan pernyataan SARA, Rasis dan provokatif terkait Ras Keturunan Arab. Faktanya, Tim Hukum Kemenkopolhukam bahkan aparat penegak hukum tidak bekerja untuk menindak ujaran Hendropriyono. Publik jelas mafhum kenapa ada Pembiaran, mengingat Hendropriyono adalah tokoh yang berada di kubu rezim.

Jika proses penegakan hukum yang dipertontonkan adalah hukum yang tidak equal, hukum yang tebang pilih, hukum yang tajam pada tokoh pengkritik rezim dan tumpul pada tokoh pendukung rezim, jelas ini petaka bagi ikatan dan kohesi sosial anak bangsa. Akan ada perasaan sebagai warga kelas dua, meskipun sama-sama berpredikat sebagai Warga Negara Indonesia.

Terlebih lagi, jika perasaan dijadikan warga negara kelas dua, merasa tidak mendapat perlakuan tidak adil dari negara itu dialami oleh purnawirawan TNI yang telah mengabdi puluhan tahun, tentu imbasnya bisa lebih parah. Pilar kebhinekaan bisa roboh, kain tenun kebangsaan bisa koyak, yang tersisa adalah rasa saling curiga, saling mendendam dan saling memusuhi.

Karena itu, penulis menganjurkan agar proses hukum terhadap Mayjen (TNI) Kivlan Zen dan Mayjen (TNI) Sunarko dihentikan. Sekaligus, Pemerintah perlu untuk segera membubarkan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam agar tidak menimbulkan praduga dan adanya potensi pecah belah di antara komponen anak bangsa.

Komunikasi dan Dialog

Problem bangsa ini kian akut. Belum jelas, bagaimana penyelesaian problem utang, problem neraca perdagangan yang defisit parah, problem pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan, bangsa ini ditimpa lagi dengan masalah potensi disintegrasi. Aceh, kembali menggulirkan wacana Referendum untuk memisahkan diri dari NKRI.

Problem berbangsa ini adalah imbas dari Ketidakberhasilan negara mengelola pemerintahan. Loyalitas anak bangsa makin terkikis manakala melihat aktor dan tokoh politik pemerintahan nasional saling sikut untuk meraih kepentingan politik pribadi dan golongannya. Bangsa ini, kehilangan figur negarawan yang berfikir untuk negara, untuk rakyat, untuk segenap wilayah dan tumpah darah Indonesia.

Problem seperti ini, tentu tidak bisa diselesaikan dengan aksi koboi tangkap-tangkapan, proses hukum, membungkam setiap nalar kritis yang mengajukan opsi berdialektika berbangsa yang berbeda. Persoalan ini butuh didudukkan secara profesional, saling komunikasi dan berdialog dengan konsepsi, persepsi, dan pakem-pakem seorang negarawan.

Pernyataan Wiranto yang ingin memburu tokoh termasuk akan memproses hukum Mualem karena mewacanakan Referendum, tentu bukan solusi berbangsa. Tindakan ini justru mengkonfirmasi kemiskinan berfikir dan rendah keadaban dalam berdialektika berbangsa dan bernegara, serta lebih pada 'unjuk kekuatan' yang tak akan menyelesaikan akar masalah dalam berbangsa dan bernegara.

Di sisi yang lain, problem bangsa ini juga tidak serta merta disikapi dengan opsi memisahkan diri dari NKRI -betapapun problem yang mendera begitu kompleks- karena itu tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Kedua pihak, baik daerah maupun pusat wajib berfikir jernih, menjadikan orientasi masa depan bangsa sebagai landasan berfikir untuk mencari solusi.

Sebagai bagian mempertahankan persatuan, kohesi sosial berbangsa dan meneguhkan komitmen untuk meraih cita masa depan bangsa, rasanya tidak akan menjadi kerdil jika Pemerintah segera menghentikan seluruh kisruh perseteruan politik ini. Kasus yang menimpa Mayjen (TNI) Kivlan Zen dan Mayjen (TNI) Sunarko seyogyanya segera dihentikan. Itu jika rezim ini masih berfikir untuk bangsa dan negara, bukan berorientasi pada kekuasaan dan jabatan semata.***

Share Button:
author
No Response

Leave a reply "Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dan Mayjen TNI (Purn) Sunarko Makar?"